Petani Karet Terancam Sanksi


Petani Karet Terancam Sanksi

PANGKALPINANG - Petani karet yang ada di Bangka Belitung (Babel) diminta untuk tidak lagi menggunakan tawas untuk pengerasan. Jika masih saja dilakukan, maka petani tersebut terancam sanksi. Demikian penegasan yang dilakukan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Roesman Djohan, saat Forum Group Diskusi (FGD) dengan para steakholder petani karet dan lada, kemarin (8/6).

    "Selama ini kualitas karet kita paling jelek nomor 2 se Indonesia, hal ini di karenakan masih banyaknya petani karet yang menggunakan tawas," ujar Erzaldi. Diakui Erzaldi, jika pihak pemerintah sudah menerbitkan Perda Penyangga karet yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas karet di Babel.

    "Adanya perda penyangga karet ini masyarakat mengganggap dengan duit pemerintah untuk tambah harga karet. Padahal yang benar perda ini mengevaluasi dan beri solusi untuk meningkatkan agar usaha perkaretan lebih efisien. Sekalipun harga rendah tetapi kuantitasnya bertambah, hasil per hektar harus nambah, pemerintah harus ambil kebijakan," ungkapnya.

    Lebih lanjut, Erzaldi akan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk penggunaan asam semut sebagai pengeras karet, sehingga ketika ada petani yang menggunakan tawas maka akan dikenakan sanksi. "Saya akan terbitkan pergubnya. Sehingga nanti petani karet akan menggunakan asam semut untuk meningkatkan kualitas karet tersebut," tuturnya.

    Jika sudah demikian, Erzaldi meminta pabrik untuk memberi pembinaan kepada petani bagaimana standar yang diharuskan oleh pabrik dalam menerima karet, dan mempertahankan harga agar sama dengan harga di provinsi lain, termasuk jika pabrik harus meningkatkan produksinya. "Untuk pembeli karet, itu langsung diadakan oleh Gapoktan, tidak ada lagi pengumpul, nantinya petani jual ke Gapoktan, baru dijual ke pabrik, ini kenapa demikian, agar ketahuan Gapoktan mana yang masih membeli karet menggunakan tawas," imbuhnya.

    Untuk tahap awal ini, dijelaskan Erzaldi akan memberikan bantuan asam semut untuk pengerasan karet kepada petani, kerjasama dengan BPTP, dengan tempo waktu tertentu, dan setelah mandiri, petani akan membeli sendiri asam semut. "Kalau ingin kualitas dan kuantitas baik, maka tidak ada lagi tawas, harus menggunakan asam semut, saya akan buatkan pergub, yang menerima karet selain asam semut ini akan kita sosialiasi dulu. Pemerintah akan bantu asam semut dalam tempo tertentu, kasi gratis," cetusnya.

    Tidak hanya kualitas, Erzaldi juga mengatakan pemerintah akan memperhatikan dan memberdayakan perkebunan karet petani yang selama ini menjadi hutan karet dirubah ke kebun karet yang lebih teratur. "Dinas pertanian akan menggantikan hutan karet jadi kebun karet, harus ada ketersediaan bibit karet unggul dan berdayakan penangkar bersertifikat dan pengadaan harus gunakan e-catalog, tahun ini harus menggunakan e-catalog," tukasnya.

    Erzaldi berharap, pabrik karet dapat meningkatkan produksi karet, jika saat ini pabrik Karini Utama hanya mampu memproduksi 1200 ton per bulan, dan diharapakan mampu meningkat lima kali lipat, pemerintah akan membantu peningkatan I investasi pabrik karet ini.

    Direktur PT Karini Utama, Hilman mengatakan pihaknya saat ini kesulitan menjual karet lantaran banyak petani karet yang menggunakan tawas. "Karet yang menggunakan tawas itu lebih mudah putus, dan untuk penentuan harga karet di tentukan permintaan dan penawaran. Kondisi saat ini update 4 Juni lalu, 60 persen karet dunia di drop China, dan stoknya meningkat 206ribu ton. Stok berlipat, artinya jumlah karet saat ini, tiga kali lipat dari sebelumya, kalau banyak maka akan sedikit beli, karena stoknya banyak, kemudian penyebabnya karena ekonomi melambat, penjualan otomotif turun, dan juga dipengaruhi kurs rupiah," tandasnya.

    Hilman menambahkan, kenapa pihaknya membeli harga berbeda dengan provinsi lain, lantaran produksi yang masih kecil sehingga biaya juga lebih besar. Ditambah perusahaan ini harus menggunakan Tanjung Priok untuk menjual ke luar negeri. "Makanya kami hari ini kekurangan karet, karet alam yang pakai asam semut," imbuhnya.

Ditentukan Kadar Karet Kering

    Pengumpul karet, Masrun menegaskan, jika pemerintah ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas karet, pihaknya akan siap mendukung, meskipun untuk persoalan harga ia mengaku tak mempermasalahkan lantaran harga ditentukan oleh banyak faktor.
    Ia menilai, harga karet di tingkat petani bukan hanya persoalan menggunakan asam semut atau tawas, tetapi juga kadar karet kering. "Bukan permasalahan tawas dan asam semut nya. Tapi kadar air juga mempengaruhi, kalau di pabrik harus dites karena melihat kadar asamnya, tawas, kenapa harganya beda-beda karena kadar airnya, semakin kadar airnya rendah semakin bagus kualitasnya. Bagaimana peningkatan kualitas dan kuantitas, kalau asam semut oke karena tuntutan perdagangan, tetapi yang diperhatikan adalah mengejar kuantitas dan kualitas karet ini, kalau harga biar pasar yang menentukan, tak bisa menentukan," pungkasnya.(bei)





Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Jelang Pilkada 2020, Partai Nasdem Babel Buka Pendaftaran Calon Kepala Daerah
Jelang Pilkada 2020, Partai Nasdem Babel Buka Pendaftaran Calon Kepala Daerah
Sabtu, 24 Agustus 2019 15:54 WIB
PANGKALPINANG - Partai Nasdem Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) memberikan kesempatan kepada para putra-putri terbaik daerah untuk mencalonkan diri menjadi
Sebanyak 162 Peserta Ikut Karnaval HUT RI Ke 74
Sebanyak 162 Peserta Ikut Karnaval HUT RI Ke 74
Sabtu, 24 Agustus 2019 13:55 WIB
PANGKALPINANG - Sebanyak 162 peserta mengikuti kegiatan karnaval jalan kaki dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke 74, di Kota
Harapkan Royalti Dari Pusat, Gubernur Erzaldi Dorong Ekspor Zirkon
Harapkan Royalti Dari Pusat, Gubernur Erzaldi Dorong Ekspor Zirkon
Jum'at, 23 Agustus 2019 14:15 WIB
PANGKALPINANG - Salah satu bentuk upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung dalam mengoptimalisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yakni dengan
Pansus RZWP3K DPRD Babel Selesaikan Penetapan Zona Wisata
Pansus RZWP3K DPRD Babel Selesaikan Penetapan Zona Wisata
Kamis, 22 Agustus 2019 22:15 WIB
PANGKALPINANG - Pansus Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar rapat pembahasan