HET Dinilai Tak Efektif, Erzaldi Panggil Distributor Bawang Merah & Putih


HET Dinilai Tak Efektif, Erzaldi Panggil Distributor Bawang Merah & Putih

    PANGKALPINANG - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman akan memanggil distributor bawang merah dan putih dalam upaya menekan harga komoditas itu yang mengalami kenaikan pada minggu pertama Ramadhan 2017. "Dalam pekan ini kami panggil seluruh distributor bawang. Jangan sampai harga terus melambung tinggi yang memberatkan ekonomi masyarakat," kata Erzaldi Rosman, Selasa (30/5).

    Ia mengatakan pihaknya juga akan memanggil Disperindag, Dinas Pertanian, Dinas Pangan, dan Satgas Pangan untuk membahas dan mencari solusi menekan harga kebutuhan pokok khususnya bawang merah dan putih, cabai, daging ayam, dan daging sapi selama Ramadhan."Kami juga mengoptimalkan Satgas Pangan untuk mengawasi stok sembako dan bumbu dapur untuk memastikan tidak ada permainan dan penimbunan kebutuhan pokok," ujarnya.

    Menurut dia apabila ditemukan permainan dan penimbunan sembako, pelakunya akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. "Kami berharap pemerintah kabupaten/kota juga ikut berperan menjaga stabilitas harga sembako ini agar masyarakat mendapatkan harga yang terjangkau selama Ramadhan ini," ujarnya.

    Kabid Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Dinas Perdagangan dan UMKM Kota Pangkalpinang Eka Subehi mengatakan harga bawang dan cabai naik karena permintaan masyarakat meningkat. Ia menjelaskan harga bumbu dapur yang mengalami kenaikan signifikan yaitu bawang putih dari Rp49.000 naik menjadi Rp60.000 per kilogram, cabai merah biasa dari Rp32.000 menjadi Rp36.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit merah dari Rp62.000 menjadi Rp69.000 per per kilogram.

    "Kenaikan harga bumbu dapur ini karena meningkatnya kebutuhan masyarakat saat Ramadhan," ujarnya. Disisi lain, langkah Kementerian Perdagangan (Kemendag) menetapkan harga eceran tertinggi (HET) terbaru untuk menjaga stabilitas sembilan komoditas bahan pokok (sembako) dinilai tak efektif melawan mekanisme pasar.

    Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia Ronnie S. Natawidjaja menyatakan, harga eceran tertinggi itu tidak akan memengaruhi pedagang pasar untuk mematok harga tepat seperti yang direkomendasikan. Dia meragukan kekuatan pemerintah untuk mengendalikan pasar sehingga tercipta harga yang sesuai dengan acuan. ”Dugaan saya, itu memang harga estimasi saja,” kata Ronnie.

    Menurut dia, harga acuan hanya bisa efektif jika pemerintah punya kendali atas stok dan pasokan. Ronnie mencontohkan beras. Pemerintah dapat menentukan HET di tingkat konsumen karena pemerintah punya stok gabah dan beras untuk mengendalikan harga.”Untuk yang selain beras yang stoknya tidak dipunyai pemerintah, saya juga jadi bingung. Itu berdasar apa menentukan harganya jika tak punya stok?” ungkap Ronnie.

    Dia menambahkan, jika pemerintah ingin menstabilkan harga di pasar, yang harus dibenahi adalah rantai pasokan dari sentra produksi. ”Rantai pasokan harus ditata, bukannya membatasi berapa pelakunya, tapi infrastrukturnya yang harus diperbaiki. Pemerintah juga mesti berfokus menstabilkan pasar-pasar induk. Sebab, di sanalah sebenarnya pusat stabilisasi yang paling efektif,” ucap Roni.

    Kemarin (29/5) Kementerian Perdagangan mengumumkan Permendag Nomor 27/M-DAG/PER/5/2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen. ”Permendag ini diterbitkan untuk menjamin ketersediaan, stabilitas, dan kepastian harga beras, jagung, kedelai, gula, minyak goreng, bawang merah, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras,” ujar Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

     Dengan dikeluarkannya Permendag No 27 Tahun 2017, Perum Bulog akan mengacu ketentuan tersebut dalam membeli dan menjual tiga komoditas, yaitu beras, jagung, dan kedelai. Sementara itu, BUMN lain akan mengacu ketentuan tersebut dalam membeli dan menjual enam komoditas. Yakni, gula, minyak goreng, bawang merah, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Bulog dan BUMN lain dapat bekerja sama dengan BUMN, BUMD, koperasi, dan atau swasta. Mendag juga menegaskan, harga di tingkat petani berada di bawah harga acuan pembelian di petani, sedangkan harga di tingkat konsumen berada di atas harga acuan penjualan di konsumen. (agf/c23/sof)





Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Harapkan Royalti Dari Pusat, Gubernur Erzaldi Dorong Ekspor Zirkon
Harapkan Royalti Dari Pusat, Gubernur Erzaldi Dorong Ekspor Zirkon
Jum'at, 23 Agustus 2019 14:15 WIB
PANGKALPINANG - Salah satu bentuk upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung dalam mengoptimalisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yakni dengan
Pansus RZWP3K DPRD Babel Selesaikan Penetapan Zona Wisata
Pansus RZWP3K DPRD Babel Selesaikan Penetapan Zona Wisata
Kamis, 22 Agustus 2019 22:15 WIB
PANGKALPINANG - Pansus Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar rapat pembahasan
Keliru Input Data Perolehan Suara Sah, KPU Pangkalpinang Lakukan Perbaikan Lampiran Formulir Model E1.2
Keliru Input Data Perolehan Suara Sah, KPU Pangkalpinang Lakukan Perbaikan Lampiran Formulir Model E1.2
Kamis, 22 Agustus 2019 22:11 WIB
PANGKALPINANG - KPU Kota Pangkalpinang melakukan perbaikan keputusan tentang perolehan kursi partai politik dan calon anggota DPRD Kota Pangkalpinang dalam
Tugas Berat Molen Dalam Memberantas Tambang Ilegal, Razia Cuma Amankan Ponton, Bos dan Penambang Tak Tersentuh
Tugas Berat Molen Dalam Memberantas Tambang Ilegal, Razia Cuma Amankan Ponton, Bos dan Penambang Tak Tersentuh
Kamis, 22 Agustus 2019 18:50 WIB
PANGKALPINANG - Penegakan hukum terkesan lemah membuat para penambang timah di sejumlah lokasi dalam kawasan kota Pangkalpinangpun tak akan pernah