Pemprov Gelar Rapat Penilaian Reformasi Birokrasi


Pemprov Gelar Rapat Penilaian Reformasi Birokrasi

    PANGKALPINANG - Sejumlah satuan kerja (satker) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) mengikuti rapat Kelompok Kerja Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Satker-satker tersebut adalah Bappeda, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Diklat, BP2TPM, DPPKAD, Dinas Kesehatan, Diskominfo, RSUP, RSJD, Inspektorat, dan Sekretariat Daerah terdiri dari Biro Organisasi, Biro Hukum, Biro Umum dan Perlengkapan, dan Biro Pembangunan.

    Rapat berlangsung di Ruang Pertemuan Tanjung Pesona Kantor Gubernur, di Pangkalpinang, Rabu (07/12/2016), dipimpin Kepala Biro Organisasi Hartono SE selaku sekretaris tim. Rapat merupakan lanjutan dari kegiatan serupa sebelumnya, digelar dalam rangka penilaian akhir evaluasi Tim PMPRB Tahun 2016 mengenai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi. Melalui penilaian tersebut diharapkan mencapai sasaran atau hasil berupa peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Babel.

    Dikatakan Hartono, dalam waktu dekat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) segera menetapkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Babel. Menurutnya, ada beberapa perubahan diminta kementerian yang sudah dipenuhi, sehingga nilai indeks reformasi birokrasi Pemprov Babel, beserta pencapaian persentasenya meningkat dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 47,65 atau masuk dalam kategori C.

    Delapan komponen penilaian yang harus dipenuhi berkenaan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi mencakup manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

    Hartono menginginkan kelompok kerja ini bertugas sesuai dengan area kerja masing-masing yang mengacu pada delapan komponen penilaian. Dirinya berharap pokja melengkapi data sesuai dengan laporan yang didukung dokumen-dokumen tanpa ada rekayasa data.

    Sesuai surat dari Kemenpan RB Nomor B/107/D.I.PANRB-UPRBN/3/2016 tanggal 30 Maret 2016, evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Evaluasi difokuskan pada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penerapan reformasi birokrasi.(bai)





Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Promo Gebyar Kemerdekaan 2019, Cara Mudah Tambah Daya Listrik Discon 50 Persen
Promo Gebyar Kemerdekaan 2019, Cara Mudah Tambah Daya Listrik Discon 50 Persen
Rabu, 21 Agustus 2019 16:55 WIB
PANGKALPINANG - Merayakan hari kemerdekaan Indonesia ke-74, PLN berikan kado istimewa bagi pelanggan dan calon pelanggan di seluruh Indonesia melalui
Antisipasi Dampak Buruk Revolusi 4.0, BKKBN Launching Program Kembali Ke Meja Makan
Antisipasi Dampak Buruk Revolusi 4.0, BKKBN Launching Program Kembali Ke Meja Makan
Rabu, 21 Agustus 2019 16:49 WIB
PANGKALPINANG - Perkembangan dunia saat ini telah memasuki revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan hadirnya sistem Siber fisik, yakni sistem
Dandrem 045/ Gaya Pimpin Sertijab Tiga Perwira Tinggi
Dandrem 045/ Gaya Pimpin Sertijab Tiga Perwira Tinggi
Rabu, 21 Agustus 2019 14:29 WIB
PANGKALPINANG - Komandan Korem (Dandrem) 045/ Gaya, Kolonel Inf  Dadang Arif Abdurahman memimpin serahterima jabatan (Sertijab) tiga perwira tinggi  dilingkungan
Kepala BKKBN Babel Etna Estelita : Keberhasilan Program KKBPK Tidak Terlepas Dari Peran Jurnalis
Kepala BKKBN Babel Etna Estelita : Keberhasilan Program KKBPK Tidak Terlepas Dari Peran Jurnalis
Rabu, 21 Agustus 2019 11:32 WIB
PANGKALPINANG - Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar Kegiatan Forum Koordinasi Kehumasan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga