Pemprov Gelar Rapat Penilaian Reformasi Birokrasi


Pemprov Gelar Rapat Penilaian Reformasi Birokrasi

    PANGKALPINANG - Sejumlah satuan kerja (satker) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) mengikuti rapat Kelompok Kerja Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Satker-satker tersebut adalah Bappeda, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Diklat, BP2TPM, DPPKAD, Dinas Kesehatan, Diskominfo, RSUP, RSJD, Inspektorat, dan Sekretariat Daerah terdiri dari Biro Organisasi, Biro Hukum, Biro Umum dan Perlengkapan, dan Biro Pembangunan.

    Rapat berlangsung di Ruang Pertemuan Tanjung Pesona Kantor Gubernur, di Pangkalpinang, Rabu (07/12/2016), dipimpin Kepala Biro Organisasi Hartono SE selaku sekretaris tim. Rapat merupakan lanjutan dari kegiatan serupa sebelumnya, digelar dalam rangka penilaian akhir evaluasi Tim PMPRB Tahun 2016 mengenai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi. Melalui penilaian tersebut diharapkan mencapai sasaran atau hasil berupa peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Babel.

    Dikatakan Hartono, dalam waktu dekat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) segera menetapkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Babel. Menurutnya, ada beberapa perubahan diminta kementerian yang sudah dipenuhi, sehingga nilai indeks reformasi birokrasi Pemprov Babel, beserta pencapaian persentasenya meningkat dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 47,65 atau masuk dalam kategori C.

    Delapan komponen penilaian yang harus dipenuhi berkenaan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi mencakup manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

    Hartono menginginkan kelompok kerja ini bertugas sesuai dengan area kerja masing-masing yang mengacu pada delapan komponen penilaian. Dirinya berharap pokja melengkapi data sesuai dengan laporan yang didukung dokumen-dokumen tanpa ada rekayasa data.

    Sesuai surat dari Kemenpan RB Nomor B/107/D.I.PANRB-UPRBN/3/2016 tanggal 30 Maret 2016, evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Evaluasi difokuskan pada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penerapan reformasi birokrasi.(bai)




Banner

Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
 FKPT Babel Ajak Pelajar Bangun Nasionalisme Sejak Dini
FKPT Babel Ajak Pelajar Bangun Nasionalisme Sejak Dini
Kamis, 15 Oktober 2020 19:06 WIB
PANGKALPINANG - Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bidang pemuda dan pendidikan gelar diskusi film dan
FSEI IAIN SAS Babel Gelar Seminar Kewirausahaan
FSEI IAIN SAS Babel Gelar Seminar Kewirausahaan
Senin, 12 Oktober 2020 17:54 WIB
PANGKALPINANG – Mahasiswa KKN FSEI IAIN SAS Bangka Belitung melaksanakan Seminar Kewirauahaan bertempat di Kantor Kelurahan Parit Lalang, Kecamatan Rangkui,
Gubernur Erzaldi Dukung Pengembangan Tanaman Porang Melalui Kultur Jaringan
Gubernur Erzaldi Dukung Pengembangan Tanaman Porang Melalui Kultur Jaringan
Rabu, 07 Oktober 2020 19:23 WIB
PANGKALPINANG - Gubernur Erzaldi dukung pengembangan tanaman porang melalui kultur jaringan. Pengembangan ini menurut Gubernur akan melibatkan siswa SMK di
Pemprov Babel Hadiri Rapat Paripurna Atas Raperda Retribusi Jasa Daerah dan PAD
Pemprov Babel Hadiri Rapat Paripurna Atas Raperda Retribusi Jasa Daerah dan PAD
Rabu, 07 Oktober 2020 19:21 WIB
PANGKALPINANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar rapat paripurna terkait pengambilan keputusan raperda perubahan