2 Ribu PNS Kabupaten/Kota Hijrah ke Provinsi


2 Ribu PNS Kabupaten/Kota Hijrah ke Provinsi

PANGKALPINANG – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dirasakan akan terasa semakin sulit di tahun 2017 mendatang. Pasalnya, tahun depan Pemerintah Provinsi (Pemprov) akan segera mendapatkan pelimpahan sebanyak 2.000 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari kabupaten/kota.
           
Pelimpahan pegawai kabupaten/kota kepada Pemprov sendiri telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014. Dimana diantara dinas yang akan dilimpahkan kepada provinsi yakni Dinas Pendidikan, Dinas Perikanan dan Kelautan dan Dinas Pertambangan, untuk jumlah pegawai mencapai 2.000 orang.
           
Namun sayangnya, dengan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat  untuk gaji pegawai di  Pemprov Babel hanya Rp 130 M dirasakan akan sulit memenuhi gaji bagi 2.000 pegawai tersebut. Pasalnya, untuk membayar gaji pegawai yang dilimpahkan kepada Pemprov Babel dibutuhkan dana sebesar Rp 200 M.
           
Terkait hal ini, Wakil Ketua DPRD Babel yang juga Tim Banggar RAPBD Provinsi Babel 2017, Amri Cahyadi mengungkapkan, untuk itu DPRD terutama Tim Banggar merekomendasikan kepada gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang diketuai oleh Seketaris Daerah (Sekda) untuk melayangkan surat kepada Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenku), agar dapat mengkaji ulang besaran DAU yang diberikan kepada Pemprov Babel.  
           
“Jikapun penambahan DAU oleh pemerintah pusat yang diajukan tidak direalisasikan dalam posisi anggaran kita yang berat ini,  maka kita tetap harapkan dapat ditinjau ulang kembali. “tegas Amri.
           
Tak hanya itu, polikus muda yang menjabat sebagai Ketua DPW PPP Babel tersebut juga menyayangkan dengan dana DAU yang ada di Pemkab maupun kota yang tidak mengalami pengurangan setelah pelimpahan pegawai ke Pemprov. Apalagi menurutnya DAU sendiri merupakan besaran gaji yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah.
           
Padahal, sebelumnya pemerintah provinsi berharap dengan adanya pelimpahan pegawai kabupaten/kota sendiri juga diiringi dengan penambahan dana DAU secara segnifikan, namun kenyataannya tidak seperti yang diharapkan.

"Bayangkan saja, kabupaten/kota yang pegawainya yang sudah dikirim ke provinsi, urusannya berkurang ternyata besaran DAU nya tidak berkurang. Hal ini ternyata tidak hanya dirasakan oleh Provinsi Babel, tapi dirasakan oleh hampir seluruh provinsi menyatakan keberatannya terhadap ini. Apalagi provinsi besar seperti Jabar yang mendapatkan ribuan pegawai tapi besaran dana DAU tidak segnifikan," terangnya.
             
“Namun, kesulitan ini tidak berarti kita menganaktirikan urusan-urusan yang baru saja menjadi wewenang kita. Dengan posisi anggaran kita sekarang kita sudah menyepakati besaran belanja kita diangka 2,6 T. Dari angka 2,6 T itu, khusus untuk pendidikan saja kita alokasikan sebesar 28 persen," ungkapnya.(wah)





Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Hari Ini, Naziarto Resmi Jadi Sekda Provinsi Babel
Hari Ini, Naziarto Resmi Jadi Sekda Provinsi Babel
Senin, 17 Februari 2020 14:18 WIB
PANGKALPINANG – Analisis Pengelola BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial RI, Dr Drs Naziarto SH MH hari ini Senin (17/2//2020),
BPN dan Kejari Pangkalpinang Gelar PKS
BPN dan Kejari Pangkalpinang Gelar PKS
Selasa, 11 Februari 2020 16:32 WIB
PANGKALPINANG-Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalpinang gelar Perjanjian Kerjasama (PKS) atau MoU dalam rangka pendampingan hukum, aset
M Alfan Budiman Terpilih Jadi Komisaris Utama PT Timah Tbk
M Alfan Budiman Terpilih Jadi Komisaris Utama PT Timah Tbk
Senin, 10 Februari 2020 14:07 WIB
JAKARTA - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) Luar Biasa (LB) PT Timah TBK (TINS) melakukan perombakan jajaran Komisaris dan
Klarifikasi dan Hak Jawab Pemberitaan Judul
Klarifikasi dan Hak Jawab Pemberitaan Judul
Kamis, 30 Januari 2020 23:30 WIB
PANGKALPINANG - Dalam hal ini kami yang bertindak selaku kuasa hukum dari Lina Wen menyampaikan klarifikasi dan hak jawab pemberitaan