Gub Tah Tahu Kasus BSB, Janji Tak Intervensi Kasus Hukum


Gub Tah Tahu Kasus BSB, Janji Tak Intervensi Kasus Hukum

    PANGKALPINANG - Sejumlah permasalahan hukum sedang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Mulai dari 4 oknum Pegawai Negeri Sipil Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Babel yang terlibat kasus korupsi, hingga yang baru-baru ini diperiksa terkait kasus penyertaan modal yang hingga saat ini masih ditangani secara intensif oleh pihak Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung.


    Menanggapi hal tersebut Gubernur Bangka Belitung H Rustam Effendi menegaskan pihaknya tidak akan mengintervensi proses hukum yang dilakukan pihak Kejati. "Saya sudah lihat ini kan kasus yang lama. Kita tidak mau mengintervensi kejaksaan. Kita serahkan saja proses ini ke pihak kejaksaan," ujar Rustam, saat ditemui dikediamannya, kemarin (5/10).

    Untuk kasus penyertaan modal, Rustam mengaku belum mengetahui permasalahan tersebut. Meski demikian dirinya menegaskan bahwa penyertaan modal di Bank Sumsel Babel (BSB) sudah sejak lama jauh sebelum dirinya menjabat. "Saya belum tahu cerita sebenarnya, tapi yang pastinya pernyataan modal ini jauh sebelum masa kepemimpinan saya dan kita hormati pihak aparat penegak hukum," katanya.

    Sementara itu, Sekretaris Daerah Yan Megawandi mengatakan pihaknya masih menunggu kelanjutan dari kasus penyertaan modal tersebut. "Ini kan belum masuk di pengadilan, sepanjang belum terbukti salah kan masih benar," katanya.

    Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung menahan empat pegawai negeri sipil Dinas Kelautan dan Perikanan  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tersangka kasus korupsi proyek keramba jaring apung proyek 2008.  Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung Roy Arland Senin (3/10), mengatakan ke empat PNS DKP tersebut ditahan setelah pihaknya menerima berkas tahap dua dari penyidik Tipikor Polda Kepulauan Bangka Belitung yang dinyatakan lengkap pada Senin sore.
 
    "Empat PNS yang kami tahan yakni Tatang Rizani (46), Putri Dewi Damayanti (38), Suffree Ultavia Sudessy (39) dan Yohana binti Masnur (36). Keempatnya langsung kami masukkan ke Lapas Tuatunu Pangkalpinang," katanya. Setelah itu, Kejati Babel juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap mantap direktur Bank Sumsel Babel selama kurang lebih 7 jam. Pemeriksaan ini terkait tindak lanjut penyelidikan Kejati Babel terhadap adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam penyertaan modal antara pemprov dengan Bank Sumsel Babel.(cr2)





Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Harapkan Royalti Dari Pusat, Gubernur Erzaldi Dorong Ekspor Zirkon
Harapkan Royalti Dari Pusat, Gubernur Erzaldi Dorong Ekspor Zirkon
Jum'at, 23 Agustus 2019 14:15 WIB
PANGKALPINANG - Salah satu bentuk upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung dalam mengoptimalisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yakni dengan
Pansus RZWP3K DPRD Babel Selesaikan Penetapan Zona Wisata
Pansus RZWP3K DPRD Babel Selesaikan Penetapan Zona Wisata
Kamis, 22 Agustus 2019 22:15 WIB
PANGKALPINANG - Pansus Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar rapat pembahasan
Keliru Input Data Perolehan Suara Sah, KPU Pangkalpinang Lakukan Perbaikan Lampiran Formulir Model E1.2
Keliru Input Data Perolehan Suara Sah, KPU Pangkalpinang Lakukan Perbaikan Lampiran Formulir Model E1.2
Kamis, 22 Agustus 2019 22:11 WIB
PANGKALPINANG - KPU Kota Pangkalpinang melakukan perbaikan keputusan tentang perolehan kursi partai politik dan calon anggota DPRD Kota Pangkalpinang dalam
Tugas Berat Molen Dalam Memberantas Tambang Ilegal, Razia Cuma Amankan Ponton, Bos dan Penambang Tak Tersentuh
Tugas Berat Molen Dalam Memberantas Tambang Ilegal, Razia Cuma Amankan Ponton, Bos dan Penambang Tak Tersentuh
Kamis, 22 Agustus 2019 18:50 WIB
PANGKALPINANG - Penegakan hukum terkesan lemah membuat para penambang timah di sejumlah lokasi dalam kawasan kota Pangkalpinangpun tak akan pernah