Humas Bisa Jadi Dinas


Humas Bisa Jadi Dinas


PANGKALPINANG - Mengacu pada kesepakatan bersama tiga menteri tentang Revitalisasi Fungsi Humas di Instansi Pemerintah, Kesekretariatan Lembaga Negara, Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka seksi hubungan masyarakat (humas) berpeluang menjadi biro atau dinas. Wacana tersebut disampaikan Deputi Menteri Negara dan Reformasi Birokrasi bidang Tatalaksana, Deddy Bratakusumah, dalam kegiatan Penyebarluasan Pedoman Umum Revitalisasi Kehumasan di Hotel Santika, Kamis (12/5) kemarin.
“Humas nantinya menjadi juru bicara. Kepala Dinas yang berada di provinsi, kabupaten dan kota nantinya tidak boleh bicara. Yang boleh bicara itu pihak yang berkompeten di humas. Oleh sebab itu, humas perlu direvitalisasi atau diatur ulang sistem yang ada saat ini. Itu mengacu kepada kesepakatan 3 menteri dan dengan kesepakatan itu humas juga bisa menjadi biro bahkan diharapkan menjadi dinas,” ujar Deddy.
Peran dan fungsi humas di pemerintah pusat dan daerah, terang Deddy, bisa dilaksanakan dengan baik. Salah satunya dengan mengungkapkan fakta atau permasalahan yang sedang terjadi pada saat itu. Untuk menjalankan hal tersebut, kepala daerah seperti gubernur, bupati dan walikota harus mengeluarkan kebijakan berupa aturan-aturan yang mendukung kehumasan di daerahnya, sehingga humas menjadi jendela dan pintu bagi pemerintahan.
“Itu semua harus dikembalikan kepada gubernur atau bupati dan walikotanya masing-masing untuk membuat aturan kehumasan, sehingga bisa dipatuhi oleh para SKPD di lingkungan pemerintahannya. Nantinya, tidak ada yang salah dalam menanggapi permasalahan yang sedang berkembang,” ujarnya.
Terkait wacana tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Babel, Imam Mardi Nugroho menyatakan belum dapat berkomentar banyak. Namun, dia menegaskan bahwa humas memiliki peran vital dalam menyukseskan tata kelola pemerintah ke arah yang lebih baik.
"Untuk memaksimalkan peran vital itu diperlukan tiga dimensi tugas, yakni menyampaikan informasi secara terbuka kepada publik, memberikan pencitraan dan menyatukan berbagai macam visi dari berbagai stakeholder yang ada," katanya. (cr32/rel)



Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Gubernur Babel Hadiri Rakornas Investasi Tahun 2020
Gubernur Babel Hadiri Rakornas Investasi Tahun 2020
Jum'at, 21 Februari 2020 10:20 WIB
PANGKALPINANG - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun 2020 dalam rangka koordinasi dan konsolidasi program/kegiatan penanaman modal antara pemerintah pusat
55 Jurnalis Bangka Belitung Ikut Pelatihan dan Gathering OJK
55 Jurnalis Bangka Belitung Ikut Pelatihan dan Gathering OJK
Jum'at, 21 Februari 2020 10:17 WIB
PANGKALPINANG - Sebanyak 55 jurnalis dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung dan Bengkulu mengikuti pelatihan dan gathering
Hari Ini, Naziarto Resmi Jadi Sekda Provinsi Babel
Hari Ini, Naziarto Resmi Jadi Sekda Provinsi Babel
Senin, 17 Februari 2020 14:18 WIB
PANGKALPINANG – Analisis Pengelola BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial RI, Dr Drs Naziarto SH MH hari ini Senin (17/2//2020),
BPN dan Kejari Pangkalpinang Gelar PKS
BPN dan Kejari Pangkalpinang Gelar PKS
Selasa, 11 Februari 2020 16:32 WIB
PANGKALPINANG-Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalpinang gelar Perjanjian Kerjasama (PKS) atau MoU dalam rangka pendampingan hukum, aset