Daerah Tak Perlu Tunggu Tata Ruang Provinsi


Daerah Tak Perlu Tunggu Tata Ruang Provinsi

PANGKALPINANG (radarbangka.co.id) - Bagi kabupaten/kota yang sudah menyiapkan revisi tata ruang sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 diminta agar segera  mengajukan tanpa menunggu tata ruang milik provinsi.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)Pemerintah Provinsi Bangka Belitung (Pemprov Babel), Ir. Nazalyus, kepada RB Minggu malam (22/5) usai menghadiri peluncuran listrik Prabayar di Kampung Kampak, Kota Pangkalpinang.

"Seharusnya mereka tidak perlu menunggu. Karena gubernur sudah tiga kali menyurati kabupaten/ kota bahwa kalau mereka sudah siap untuk membuat tata ruang silahkan saja diajukan. Tidak perlu menunggu dari provinsi lagi," ujar Nazalyus.

Nazalyus menyerukan agar kabupaten/kota untuk tidak mencari alasan terhambatnya tata ruang daerah dikarenakan tata ruang provinsi yang juga belum kunjung selesai.

"Kalau kabupaten/kota yang terhambat membuat tata ruang karena menunggu provinsi pada dasarnya cuma mencari-cari alasan saja. Kalau mereka sudah siap silahkan ajukan saja," ujarnya.

Dia menjelaskan, tujuh kabupaten/kota sudah memiliki peraturan tentang tata ruang daerah. Hanya saja belum direvisi sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2007. Meski belum siap mengajukan revisi tata ruang, Nazalyus menjelaskan bahwa daerah dapat mengacu pada tata ruang yang lama.

"Pada dasarnya sesuai Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang revisi tata ruang semuanya belum punya. Tapi kalau yang revisi belum selesai dibuat, daerah bisa mengacu ke tata ruang yang lama, sama sekali tidak ada masalah," jelasnya.

Sementara itu, proses pembuatan tata ruang Provinsi sudah memasuki babak baru. Saat ini Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang diketuai oleh Imam Mardi Nugroho yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Babel, sedang mengupayakan ke DPR RI untuk berkonsultasi proses pembuatan tata ruang harus menunggu persetujuan Badan Terpadu Kawasan Hutan, atau tidak.

"Ketua BKPRD yang dijabat oleh Pak Imam, sudah membuat surat ke DPR RI untuk meminta waktu agar dapat konsultasi bersama mereka. Kita minta saran, apakah harus menunggu persetujuan Badan Terpadu Kawasan Hutan untuk memproses tata ruang provinsi, atau tetap jalan terus. karena persetujuan substansi dari BKPRN (Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional-red) sudah dikantongi. Kita menargetkan akhir tahun 2011 ini sudah selesai," pungkasnya. (dry)



Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Hari Ini, Naziarto Resmi Jadi Sekda Provinsi Babel
Hari Ini, Naziarto Resmi Jadi Sekda Provinsi Babel
Senin, 17 Februari 2020 14:18 WIB
PANGKALPINANG – Analisis Pengelola BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial RI, Dr Drs Naziarto SH MH hari ini Senin (17/2//2020),
BPN dan Kejari Pangkalpinang Gelar PKS
BPN dan Kejari Pangkalpinang Gelar PKS
Selasa, 11 Februari 2020 16:32 WIB
PANGKALPINANG-Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalpinang gelar Perjanjian Kerjasama (PKS) atau MoU dalam rangka pendampingan hukum, aset
M Alfan Budiman Terpilih Jadi Komisaris Utama PT Timah Tbk
M Alfan Budiman Terpilih Jadi Komisaris Utama PT Timah Tbk
Senin, 10 Februari 2020 14:07 WIB
JAKARTA - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) Luar Biasa (LB) PT Timah TBK (TINS) melakukan perombakan jajaran Komisaris dan
Klarifikasi dan Hak Jawab Pemberitaan Judul
Klarifikasi dan Hak Jawab Pemberitaan Judul
Kamis, 30 Januari 2020 23:30 WIB
PANGKALPINANG - Dalam hal ini kami yang bertindak selaku kuasa hukum dari Lina Wen menyampaikan klarifikasi dan hak jawab pemberitaan