Daerah Tak Perlu Tunggu Tata Ruang Provinsi


Daerah Tak Perlu Tunggu Tata Ruang Provinsi

PANGKALPINANG (radarbangka.co.id) - Bagi kabupaten/kota yang sudah menyiapkan revisi tata ruang sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 diminta agar segera  mengajukan tanpa menunggu tata ruang milik provinsi.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)Pemerintah Provinsi Bangka Belitung (Pemprov Babel), Ir. Nazalyus, kepada RB Minggu malam (22/5) usai menghadiri peluncuran listrik Prabayar di Kampung Kampak, Kota Pangkalpinang.

"Seharusnya mereka tidak perlu menunggu. Karena gubernur sudah tiga kali menyurati kabupaten/ kota bahwa kalau mereka sudah siap untuk membuat tata ruang silahkan saja diajukan. Tidak perlu menunggu dari provinsi lagi," ujar Nazalyus.

Nazalyus menyerukan agar kabupaten/kota untuk tidak mencari alasan terhambatnya tata ruang daerah dikarenakan tata ruang provinsi yang juga belum kunjung selesai.

"Kalau kabupaten/kota yang terhambat membuat tata ruang karena menunggu provinsi pada dasarnya cuma mencari-cari alasan saja. Kalau mereka sudah siap silahkan ajukan saja," ujarnya.

Dia menjelaskan, tujuh kabupaten/kota sudah memiliki peraturan tentang tata ruang daerah. Hanya saja belum direvisi sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2007. Meski belum siap mengajukan revisi tata ruang, Nazalyus menjelaskan bahwa daerah dapat mengacu pada tata ruang yang lama.

"Pada dasarnya sesuai Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang revisi tata ruang semuanya belum punya. Tapi kalau yang revisi belum selesai dibuat, daerah bisa mengacu ke tata ruang yang lama, sama sekali tidak ada masalah," jelasnya.

Sementara itu, proses pembuatan tata ruang Provinsi sudah memasuki babak baru. Saat ini Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang diketuai oleh Imam Mardi Nugroho yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Babel, sedang mengupayakan ke DPR RI untuk berkonsultasi proses pembuatan tata ruang harus menunggu persetujuan Badan Terpadu Kawasan Hutan, atau tidak.

"Ketua BKPRD yang dijabat oleh Pak Imam, sudah membuat surat ke DPR RI untuk meminta waktu agar dapat konsultasi bersama mereka. Kita minta saran, apakah harus menunggu persetujuan Badan Terpadu Kawasan Hutan untuk memproses tata ruang provinsi, atau tetap jalan terus. karena persetujuan substansi dari BKPRN (Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional-red) sudah dikantongi. Kita menargetkan akhir tahun 2011 ini sudah selesai," pungkasnya. (dry)



Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Gubernur Apresiasi, PLN Serahkan Bantuan Rumah Layak Huni
Gubernur Apresiasi, PLN Serahkan Bantuan Rumah Layak Huni
Selasa, 19 November 2019 19:25 WIB
PANGKALPINANG - Gubernur provinsi kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman mengapresiasi PLN atas kontribusinya membantu pemerintah daerah mewujudkan harapan warga Kampung
Pers Alat Pemersatu Bangsa, Kasum TNI : Itu Kewajiban Tidak Bisa Ditawar Lagi !
Pers Alat Pemersatu Bangsa, Kasum TNI : Itu Kewajiban Tidak Bisa Ditawar Lagi !
Minggu, 17 November 2019 18:23 WIB
JAKARTA - Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Letjen Joni Supriyanto menegaskan, Pers sebagai alat pemersatu bangsa dan itu tidak bisa
Insan Pers Babel Berduka, Ketua Setwil FPII Babel Tutup Usia
Insan Pers Babel Berduka, Ketua Setwil FPII Babel Tutup Usia
Minggu, 17 November 2019 10:51 WIB
PANGKALPINANG - Innalillahi Wainnalillahi Rojiiun. Kabar duka menyelimuti keluarga besar wartawan Bangka Belitung (Babel). Pasalnya, rekan sejawat sekaligus Ketua Satwil
Tinjau Berbagai Permasalahan, Menteri Kelautan dan Perikanan RI Kunker Ke Babel
Tinjau Berbagai Permasalahan, Menteri Kelautan dan Perikanan RI Kunker Ke Babel
Sabtu, 16 November 2019 19:34 WIB
PANGKALPINANG - Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Edhy Prabowo melakukan kunjungan kerja (kunker) ke beberapa wilayah pelabuhan perikanan di Provinsi