Daerah Tak Perlu Tunggu Tata Ruang Provinsi


Daerah Tak Perlu Tunggu Tata Ruang Provinsi

PANGKALPINANG (radarbangka.co.id) - Bagi kabupaten/kota yang sudah menyiapkan revisi tata ruang sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 diminta agar segera  mengajukan tanpa menunggu tata ruang milik provinsi.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)Pemerintah Provinsi Bangka Belitung (Pemprov Babel), Ir. Nazalyus, kepada RB Minggu malam (22/5) usai menghadiri peluncuran listrik Prabayar di Kampung Kampak, Kota Pangkalpinang.

"Seharusnya mereka tidak perlu menunggu. Karena gubernur sudah tiga kali menyurati kabupaten/ kota bahwa kalau mereka sudah siap untuk membuat tata ruang silahkan saja diajukan. Tidak perlu menunggu dari provinsi lagi," ujar Nazalyus.

Nazalyus menyerukan agar kabupaten/kota untuk tidak mencari alasan terhambatnya tata ruang daerah dikarenakan tata ruang provinsi yang juga belum kunjung selesai.

"Kalau kabupaten/kota yang terhambat membuat tata ruang karena menunggu provinsi pada dasarnya cuma mencari-cari alasan saja. Kalau mereka sudah siap silahkan ajukan saja," ujarnya.

Dia menjelaskan, tujuh kabupaten/kota sudah memiliki peraturan tentang tata ruang daerah. Hanya saja belum direvisi sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2007. Meski belum siap mengajukan revisi tata ruang, Nazalyus menjelaskan bahwa daerah dapat mengacu pada tata ruang yang lama.

"Pada dasarnya sesuai Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang revisi tata ruang semuanya belum punya. Tapi kalau yang revisi belum selesai dibuat, daerah bisa mengacu ke tata ruang yang lama, sama sekali tidak ada masalah," jelasnya.

Sementara itu, proses pembuatan tata ruang Provinsi sudah memasuki babak baru. Saat ini Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang diketuai oleh Imam Mardi Nugroho yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Babel, sedang mengupayakan ke DPR RI untuk berkonsultasi proses pembuatan tata ruang harus menunggu persetujuan Badan Terpadu Kawasan Hutan, atau tidak.

"Ketua BKPRD yang dijabat oleh Pak Imam, sudah membuat surat ke DPR RI untuk meminta waktu agar dapat konsultasi bersama mereka. Kita minta saran, apakah harus menunggu persetujuan Badan Terpadu Kawasan Hutan untuk memproses tata ruang provinsi, atau tetap jalan terus. karena persetujuan substansi dari BKPRN (Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional-red) sudah dikantongi. Kita menargetkan akhir tahun 2011 ini sudah selesai," pungkasnya. (dry)



Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
BI Launching Aplikasi QRIS,  Apa Saja  Keunggulannya?
BI Launching Aplikasi QRIS, Apa Saja Keunggulannya?
Senin, 19 Agustus 2019 12:13 WIB
PANGKALPINANG - Bertepatan dengan HUT Kemerdekaan RI Ke 74, Bank Indonesia (BI) meluncurkan standar Quick Response (QR) Code untuk pembayaran
Tim Reformasi Birokrasi Kejagung RI Lakukan Penilaian WBK dan WBBM di Kejati Babel
Tim Reformasi Birokrasi Kejagung RI Lakukan Penilaian WBK dan WBBM di Kejati Babel
Senin, 19 Agustus 2019 10:41 WIB
PANGKALPINANG - Tim Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI melakukan penilaian zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih
Ribuan Peserta Ikut Jalan Sehat HUT PT Timah ke-43
Ribuan Peserta Ikut Jalan Sehat HUT PT Timah ke-43
Senin, 19 Agustus 2019 07:40 WIB
PANGKALPINANG - Sebanyak ribuan masyarakat Kota Pangkalpinang dan sekitarnya mengikuti jalan sehat yang diselenggarkan oleh PT Timah Tbk dalam rangka
Wali Kota Pangkalpinang akan Laksanakan Tugas Sesuai Amanat Presiden
Wali Kota Pangkalpinang akan Laksanakan Tugas Sesuai Amanat Presiden
Senin, 19 Agustus 2019 06:50 WIB
PANGKALPINANG - Wali Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Maulan Aklil (Molen) akan berusaha melaksanakan tugas sesuai dengan amanat yang