Hutan Mangrove Babel Mengkhawatirkan


Hutan Mangrove Babel Mengkhawatirkan

PANGKALPINANG (radarbangka.co.id) - Berdasarkan catatan yang dikumpulkan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) wilayah Bangka Belitung (Babel) di lapangan, beberapa titik hutan mangrove atau hutan bakau di Babel rusak parah bahkan mengkhawatirkan.

Dari data primer tahun 2009 di Desa Lumut, Baturusa, Kampung Pasir, Air Ainyir, Pelabuhan Jelitik, Kurau, dan Sampur, kerusakan tersebut mayoritas disebabkan oleh aktivitas penambangan.

"Kita belum melakukan pemetaan. Tapi sejauh ini dari data yang dikumpulkan di lapangan, yaitu data primer, beberapa titik kawasan hutan mangrove di Babel sudah rusak. Indikasi kerusakan tersebut karena aktivitas penambangan. Kita melakukan pendataan di tujuh lokasi yang memiliki luas lahan hutan mangrove yang cukup besar di Babel," ungkap Direktur Eksekutif Walhi Babel, Ratno Budi kepada Radar Bangka Minggu (22/5). 

Ratno mengatakan, kerusakan hutan mangrove tersebut dapat berimbas ke permasalahan lingkungan. Seperti terjadinya abrasi pantai, banjir, sedimentasi, menurunnya produktivitas perikanan. Selain itu menurut dia, akibatknya juga hilangnya habitat satwa daratan dan lautan, hilangnya berbagai jenis satwa dan flora mangrove, sampai terjadinya kehilangan beberapa pulau kecil, yang berarti hilangnya bufferzone (daerah penyangga) yang berfungsi untuk menjaga kestabilan ekosistem pesisir, pantai dan daratan.

"Walhi melihat beberapa fungsi dari mangrove Babel sangat penting. Pengelolalan hutan mangove jika tidak arif, maka dapat menyebabkan gangguan lingkungan lainnya," ujarnya.

Ekosistem mangrove yang unik dan kompleks sebagai penyambung antara ekosistem darat dan ekosistem laut ini, dapat ditemukan di sepanjang pantai atau muara-muara sungai yang selalu dipengaruhi oleh pasang surut air laut.

Secara fisik, hutan mangrove berfungsi menjaga garis pantai agar tetap stabil dan kokoh dari abrasi air laut, melindungi pantai dan tebing sungai dari proses erosi atau abrasi serta menahan atau menyerap tiupan angin kencang dari laut ke darat pada malam hari, menahan sedimen secara periodik sampai terbentuk lahan baru dan sebagai kawasan penyangga proses intrusi atau perembesan air laut ke danau atau sebagai filter air asin menjadi air tawar.

Salah satu Penelitian dari ahli, yang bernama Kenji Harada dan Fumihiko Imamura (2002) dalam Subandono (2008) yang berjudul “Hidup Akrab dengan Gempa dan Tsunami”, menyebutkan bahwa hutan pantai dengan tebal 200 meter, kerapatan 30 pohon per 100 meter kubik, dan diameter pohon 15 cm, dapat meredam 50 persen energi gelombang tsunami dengan ketinggian gelombang 3 meter. Karena hutan mangrove memiliki sistem perakaran yang kuat dan istimewa, tajuknya rata dan rapat serta lebat sepanjang waktu.

Secara biologis dan ekologi, hutan mangrove juga berfungsi sebagai kawasan untuk berlindung, bersarang serta berkembangbiak bagi biota laut seperti udang, kepiting, kerang, ikan, burung serta satwa biota laut lainnya.

Selain itu, juga sebagai sumber plasma nutfah dan sumber genetika, habitat alami bagi berbagai jenis biota darat dan laut, penghasil bahan pelapukan yang merupakan sumber makanan penting bagi invertebrata kecil pemakan bahan pelapukan (detritus) yang kemudian berperan sebagai sumber makanan bagi hewan yang lebih besar, kawasan pemijahan (spawning ground) dan daerah asuhan (nursery ground) bagi udang, sebagai daerah mencari makanan (feeding ground) bagi plankton dan menjaga kelestarian terumbu karang.

Lebih lanjut Ratno memaparkan, hutan mangrove Babel dapat menguntungkan masyarakat Babel jika pengelolaannya dilakukan dengan tepat.

"Hutan mangrove Babel sebenarnya dapat menguntungkan ekonomi rakyat. Kita tidak keberatana jika pengelolaan hutan mangrove untuk rakyat luas, bagus itu, hanya saja pengelolalaan yang tidak merusaka hutan mangrove Babel itu sendiri. Karena kalau ktia lihar sekarang, pengelolaanya sudah merusak, habitat mangrove Babel terancam punah, dan kami khawatir itu," paparnya.

Hal tersebut menurut Ratno menyebabkan hutan mangrove tidak dapat dikonversi lagi untuk kepentingan lain. Tambak ikan, misalnya. Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian Litbang Kehutanan tahun 2006, bahwa pengurangan hutan mangrove seluas 1 hektar yang dikonversi menjadi tambak yang dapat menghasilkan sebanyak 247 kg /tahun, akan berdampak terhadap pengurangan produksi ikan tangkapan sebanyak 480 kg /tahun. Dia menyebutkan salah satu desa di Kurau yang tidak mengubah fungsi mangrove, karena letak yang pemukimannya dikelilingi oleh hutan mangrove.

"Hutan mangrove Babel sulit untuk dikonversi karena sudah banyak hutannya yang rusak. Mangrove harus tetap kita pertahankan sebagai kawasan lindung. Perkampungan di Desa Kurau, tepat di pinggiran hutan mangrove. Desa itu dilindungi mangrove. Jika desa itu mengubah fungsi mangrove, maka desa itu akan tenggelam," sebut Ratno.

Meski demikian, Ratno belum memastikan berapa persentase kerusakan hutan mangrove Babel. Sebab menurutnya, Pemda sendiri belum mengantongi data valid luas areal hutan mangrove Babel yang terbaru.

"Sebenarnya perlu data valid yang tersisa dari hutan mangrove di Babel sekarang ini. Pemda harusnya mendata luas areal hutan mangrove yang terbaru. Nanti dapat diketahui sisanya. Dari sisa tersebut, Pemda harus membuat payung hukum. Dinas terkait juga harus pro aktif. Jangan sampai menunggu rusak baru didata. Artinya kan itu kecolongan," sarannya.

Sementara itu, Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Babel, Rofiko membenarkan kondisi hutan mangrove Babel saat ini disebabkan aktivitas penambangan.

"Mangrove di Babel sudah rusak parah akibat penambangan. Koloidal kepekatan yang merupakan solven, bahan beracun dari tambang sudah masuk dalam pori-pori akar nafas mangrove. Akar-akar itu ditutupi sedimentasi limbah tambang," terang Rofiko.

Rofiko menyebutkan, sebesar 74,4 persen mangrove Babel terancam. Hal tersebut dia katakan berdasarkan pencitraan Landsat dari hasil penelitian PPLH IPB tahun 2009 silam.

"Dasar saya bicara 74,4 persen mangrove Babel terancam punah karena hasil penelitian PPLH IPB tahun 2009 tersebut," ujarnya.

Salah satu dosen di Institut Pertanian Bogor (IPB) yang kerap meneliti tentang lingkungan, Suryo Adiwibowo juga mengatakan hal yang sama.

"Khusus ekosistem mangrove dalam artian luas sudah berkurang banyak. Itu berarti hutan mangrove yang menjadi tempat tinggal ekosistem mangrove sudah berkurang juga," terang Bowo saat dihubungi RB, Minggu (22/5). 

Pengurangan hutan mangrove, dikatakan Bowo karena dampak yang komulatif. Yaitu pengurangan luas areal karena konversi hutan ke tambak dan karena aktivitas pertambangan.

Bowo mengungkapkan konversi ke tambak udang di Babel sudah dilakukan sejak tahun 90-an. Salah satu lokasinya di Baturusa.

"Sudah sejak era 90-an, daerah di Baturusa yang menjadi kawasan hutan mangrove terbesar di Babel dikonversi menjadi tambak udang," sebutnya.

Pengurangan luas hutan mangrove dari penambangan, dikatakan Bowo karena ada sedimentasi terhadap mangrove yang berasal dari pendakalan TI (Tambang Invenkonvensial), kapal keruk, ataupun kapal isap. Tak hanya aktivtas tambang di laut, penambangan di darat pun menyebabkan masuknya bahan beracun, atau keruhnyanya air ke muara.

Jadi disuplai terus dari hulu dan hilir ke muara dimana banyak mangrove tumbuh," katanya.

Bowo menyarankan agar pemerintah untuk segera menertibkan penambangan di kawasan hutan mangrove. Disamping itu, restorasi terhadap hutan mangrove yang rusak terus dilakukan.

"Pemulihan harus berjalan seraya dilakukan penertiban pertambangan. Karena tanpa menertibkan penambangan di wilayah huta mangrove sama saja percuma. Dikhawatirkan ekosistem mangrove yang menjadi jantung ekosistem laut tidak akan berputar lagi," harap Bowo.

Terpisah, Kepala Dinas Kehutanan Babel, Andre melalui Slamet Riyanto sebagai Seksi Konservasi dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan mengatakan, luas potensial hutan mangrove Babel, berdasarkan hasil Inventarisasi dan Identifikasi Tahun 2006 oleh Balai Pengelolaan DAS Musi Palembang, memiliki potensi hutan mangrove seluas + 273.692,81 hektar.

Tercatat luas mangrove di Kabupaten Bangka seluas 38.957,14 hektar, Kabupaten Bangka Barat seluas 48.529,43 hektar, Kabupaten Bangka Selatan seluas 58.165,04 hektar, Kabupaten Bangka Tengah seluas 19.150,86 hektar, Kabupaten Belitung seluas 65.658,06 hektar, dan Kabupaten Belitung Timur seluas 43.232,28 hektar.

Dari luasan hutan mangrove tersebut, hutan mangrove Babel saat ini sebesar 42,83 persen, atau seluas 117.229,29 hektar dalam kondisi kategori rusak berat dan rusak sedang terdapat sebesar 31,87 persen atau seluas 87.238,69 hektar.

"Dari 273.692,81 hektar dikalikan 42,83 persen didapat angka 11,7 229 hektar yang rusak berat. Jika 273.692,81 tersebut dikalikan 31,87 persen didapat pula 87,238 yang rusak sedang," paparnya.

Namun berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Babel, luas hutan mangrove yang juga biasa dikenal dengan hutan payau di tujuh Kabupaten/ Kota Babel dalam kategori baik seluas 73.129 hektar, kandisi sedang seluas 68,79 hektar, dan kondisi rusak seluas 324,92 hektar.

"Metode penghitungan antara DKP dan Balai Pengelolaan DAS Musi Palembang mungkin berbeda. Sehingga hasil akhir juga berbeda," jelas Slamet.

Slamet mengatakan pihaknya hanya menggunakan data dari Balai Pengelolaan DAS Musi Palembang tahun 2006. Namun, ia mengakui jika luas areal mangrove Babel sudah berkurang. Pengurangan tersebut dikatakan Slamet disebabkan karena aktivitas penambangan.

"Memang betul sepertinya hutan mangrove Babel sudah banyak yang rusak, dan disebabkan oleh aktivitas penambangan," sebutnya.

Dari catatan Dinhut Babel, Hutan Mangrove adalah komunitas vegetasi pantai tropis yang khas, tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut, terutama di laguna, muara sungai, dan pantai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir (Ditjen RLPS, 2009). Berdasarkan Keppres No. 32 Pasal 26 Tahun 1990, Ekosistem Mangrove berfungsi sebagai Kawasan Lindung. Penetapan kriteria kawasan pantai berhutan bakau sesuai Keppres No. 32 Pasal 27 Tahun 1990, adalah minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah darat.

Kriteria tersebut ditetapkan untuk pantai yang landai dengan kelerengan antara 0 % – 8 %, areal hutan mangrove yang sudah ada baik dalam kondisi rusak atau baik/utuh, pantai berlumpur, pantai yang tidak digunakan untuk keperluan lain seperti pelabuhan pendaratan, sarana-prasaran pariwisata. (dry)


Banner

Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Pasangan Calon Pilkada 2020 Siap Berkampanye Damai Sesuai Protokol Covid-19
Pasangan Calon Pilkada 2020 Siap Berkampanye Damai Sesuai Protokol Covid-19
Jum'at, 25 September 2020 18:31 WIB
PANGKALPINANG - Sebanyak 11 pasangan calon bupati dan wakil bupati peserta pilkada 2020 di empat kabupaten di Bangka Belitung (Babel)
Pemprov Babel Fokuskan Pengembangan UMKM Sebagai Kekuatan Ekonomi Masyarakat
Pemprov Babel Fokuskan Pengembangan UMKM Sebagai Kekuatan Ekonomi Masyarakat
Jum'at, 25 September 2020 18:30 WIB
PANGKALPINANG – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman secara resmi membuka sosialisasi KUR super mikro untuk pelaku UMKM yang
Pemprov Babel Lakukan Rapat Koordinasi Forum Puspa Serumpun Sebalai
Pemprov Babel Lakukan Rapat Koordinasi Forum Puspa Serumpun Sebalai
Jum'at, 25 September 2020 18:29 WIB
PANGKALPINANG - Kendati tidak bertatap muka langsung, namun diharapkan rapat koordinasi dengan Forum Puspa Serumpun Sebalai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Gubernur Erzaldi Pimpin Rapat Rencana Kerja Anggaran Dinas Pendidikan Babel
Gubernur Erzaldi Pimpin Rapat Rencana Kerja Anggaran Dinas Pendidikan Babel
Jum'at, 25 September 2020 18:27 WIB
PANGKALPINANG - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman pimpin rapat dengan kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kasubbag, dan kepala