Fasilitas Publik Buruk, Warga Bisa Gugat Kada


Fasilitas Publik Buruk, Warga Bisa Gugat Kada

JAKARTA )radarbangka.co.id) - Masyarakat yang dirugikan dengan buruknya fasilitas publik dan prasarana umum di daerahnya, misalnya jalan berlubang dan kemacetan, diberi peluang untuk menggugat kepala daerahnya.  Dalam RUU Administrasi Pemerintahan (Adminper) diatur bahwa masyarakat diberikan hak untuk menggugat kepala daerah yang membiarkan fasilitas umumnya tidak terawat.

"Kalau masyarakat merasa dirugikan dengan kemacetan dan jalan berlubang, bisa saja menggugat kadanya di PTUN. Tentunya yang digugat adalah kebijakan kadanya. Karena kadanya tidak menggunakan dana APBD untuk kepentingan publik," ungkap Deputi Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Deddy Bratakusumah, Minggu (22/5).

Di dalam RUU Adminper, hukum secara materi diatur lebih detil. Sebab, selama ini hukum di Indonesia hanya mengatur tentang pidana dan perdata. Demikian juga PTUN hanya dikenal hukum formal saja. Hal inilah yang membuat para pejabat pengambil kebijakan selalu lolos ketika mengeluarkan putusan merugikan masyarakat.

"Hukum kita selalu diarahkan ke perdata atau pidana. Ketika ada masyarakat yang meninggal karena jalan berlubang misalnya, dan kemudian keluarganya menggugat kadanya, tidak akan ada hasilnya. Sebab hukumnya diarahkan ke pidana. Anda tahu sendiri kan, hukum pidana selalu mencari bukti. Kalau tidak ada bukti keterlibatan pejabatnya, laporannya langsung dihentikan. Itu sebabnya, pemerintah buat RUU Adminper agar kasus seperti itu bisa diproses lanjut dan kadanya bisa dikenakan sanksi," bebernya.

Adapun sanksi yang diberikan, lanjut Dedy, belum menyentuh ke pidana. Jadi baru sebatas pada keputusan kadanya dicabut atau diperbaiki atau diteruskan. Namun tidak menutup kemungkinan akan sampai pada pemecatan/pencopotan jabatan bila keputusan pejabat bersangkutan telah mengandung indikasi penyalahgunaan kewenangan yang berakibat pada kerugian negara.

"Kita sedang mendalami lagi, apa saja sanksi yang akan diberikan pada kada dan pejabat pengambil keputusan yang mengeluarkan kebijakan salah. Kita berharap RUU ini secepatnya ditetapkan agar pejabat maupun penyelenggara negara tidak bisa sewenang-sewenang lagi," tandas Dedy. (esy/jpnn)


Banner

Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
UBB Gelar Kuliah Umum Online Bahas Tentang Pendidikan Pasca Pandemi
UBB Gelar Kuliah Umum Online Bahas Tentang Pendidikan Pasca Pandemi
Selasa, 15 September 2020 21:21 WIB
PANGKALPINANG - Dalam rangka menyambut mahasiswa baru tahun akademik 2020/2021, Universitas Bangka Belitung menyelenggarakan kuliah umum online yang mengangkat tema
Pejabat di Lingkup Pemprov Babel Lakukan Pemeriksaan Kesehatan
Pejabat di Lingkup Pemprov Babel Lakukan Pemeriksaan Kesehatan
Senin, 14 September 2020 12:44 WIB
AIR ANYIR - Dalam rangka memastikan kondisi kesehatan pimpinan yang ada di Lingkungan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung (Babel), dilakukan pemeriksaan
Permudah Wajib Pajak, Pemprov Babel Lakukan Beragam Inovasi
Permudah Wajib Pajak, Pemprov Babel Lakukan Beragam Inovasi
Senin, 14 September 2020 12:42 WIB
PANGKALPINANG - Guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Bangka Belitung yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor, Pemprov. Kepulauan Bangka Belitung
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Daerah Pramuka Ibarat Jantungnya Pramuka
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Daerah Pramuka Ibarat Jantungnya Pramuka
Minggu, 13 September 2020 16:40 WIB
PANGKALPINANG - Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kepulauan Bangka Belitung (Kakwarda Babel), Melati Erzaldi mengatakan bahwa pusat pendidikan dan pelatihan