Mahasiswa Ngeluh SPP Sekali Bayar. UBB Dinilai Matrealistis


Mahasiswa Ngeluh SPP Sekali Bayar. UBB Dinilai Matrealistis

PANGKALPINANG (radarbangka.co.id) - Nada sumbang keluar dari mulut mahasiswa Universitas Bangka Belitung (UBB). Mahasiswa ini mengeluh kebijakan pihak universitas yang menetapkan mahasiswa harus membayar biaya SPP sekali bayar atau satu tahap tanpa ada penurunan sama sekali meskipun telah menjadi universitas negeri.

Topan Mandela, mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum yang kepada RB Sabtu (09/7) disela-sela pembekalan Kuliah Kerja Nyata (KKN) angkatan VI UBB mengeluhkan sikap UBB tersebut. Ia menilai kebijakan membayar SPP yang dikeluarkan pihak universitas terlalu cepat, karena sebagian mahasiswa yang akan melaksanakan KKN dan menyusun skripsi terpaksa harus mengeluarkan biaya ganda.

"Ini sangat memberatkan mahasiswa, kami kecewa dengan universitas yang sudah negeri ini. Tidak ada keringanan sedikitpun terhadap mahasiswa, jelas ini sangat memberatkan kami, khususnya mahasiswa yang akan KKN. Baru saja membayar biaya KNN, mengapa harus diberatkan lagi dengan membayar SPP dalam jangka waktu berdekatan. Jelas ini matrealistis, karena perekonomian setiap mahasiswa tidak bisa disamakan," keluh Topan.

Setidaknya harap Topan yang diamaini mahasiswa lainnya, mereka menginginkan adanya keringanan dari universitas dengan memberikan jangka waktu penetapan pembayaran terakhir biaya SPP tersebut tidak sekarang. 

"Dan mahasiswa juga merasa perlu adanya transparansi dari universitas meskipun sudah negeri namun SPP nya belum juga turun," tandas Topan.

Terkait hal ini, Legi Hartono mahasiswa UBB semester 8 mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bangka Belitung (DPRD Babel) untuk memanggil pihak rektorat terkait permasalahan SPP dan kenaikan biaya KKN.    

"Kebijakan yg menaikan uang KKN itu, kami mengharapkan kesediaan DPRD Babel mamanggil pihak rektorat untuk menanyakan alasan menaikkan biaya KKN dan minta pihak rektorat untuk tidak menerapkan pembayaran SPP satu tahap," pinta Legi.

Dia menilai universitas tidak transparan apakah benar perincian biaya KKN itu sudah sesuai dengan peruntukkannya. "Transparansi perlu bagi kami para mahasiswa UBB", pungkas Legi.

Sementara itu, Rektor UBB, Bustami Rachman saat ditemui  usai menyampaikan sambutan pembekalan KKN tersebut membantah universitas yang dipimpinnya itu matrealistis. Biaya SPP satu tahap itu kata dia, karena UBB sudah negeri, sedangkan Untuk kenaikan biaya KKN hanya beberapa persen saja. 

Bustami menegaskan, semua kebijakan dari universitas sudah ada perinciannya dan dilakukan transparan, hanya saja para mahasiswa tersebut kurang informasi sehingga tidak mengetahuinya.

"Semua transparan, mahasiswa saja yang kurang informasi. Untuk biaya KKN memang ada kenaikan, tetapi beberapa persen saja. Bila kemarin biaya KKN sebesar Rp 950 ribu sekarang naik Rp 100 ribu. Tidak lain semua itu diperuntukkan uang saku kepada mahasiswa itu juga nantinya," elak  Bustami.

Terkait status UBB yang sudah negeri, dia meluruskan, kedepannya sesuai perintah, uang SPP kuliah akan turun setiap tahun serta disediakan program beasiswa bidik misi bagi mahasiswa yang terdata tidak mampu. 

"Kita yang mengabdi di dunia pendidikan tidak semata-mata mencari uang, melainkan keikhlasan untuk meningkatkan pendidikan bangsa, khususnya masyarakat Babel," tutur Bustami. 

Berharap Bantuan PT Timah

Terkait dana, Bustami juga berharap PT Timah meningkatkan komitmennya membantu meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat agar mampu melanjutkan kehidupannya pada era pascatimah.

"Setelah bijih timah habis tentunya PT Timah akan meninggalkan Babel dalam kondisi rusak parah dengan meninggalkan ribuan kolong, namun jika masyarakat dibekali ilmu pengetahuan kolong-kolong bekas penambangan bijih timah bisa disulap menjadi lahan pertanian produktif," ujar dia.

Menurut dia, PT Timah seharusnya memiliki kepedulian terhadap kondisi kehidupan jangka panjang di provinsi ini, sehingga ketika timah habis kehidupan masyarakat di daerah ini tidak sampai memprihatinkan. Karenanya dia meminta PT Timah untuk meningkatkan kualitas  pendidikan dengan mengalokasikan dana CSR yang proporsional. 

Menurut dia, peningkatan kualitas dan mutu pendidikan masyarakat di Babel seharusnya menjadi prioritas bagi perusahaan yang berstatus badan usaha milik negara (BUMN) ini, untuk mempersiapkan kehidupan generasi muda.

"Kami mengharapkan ke depannya PT Timah bisa menambah jumlah bantuan dana CSR, karena apa yang telah disumbangkan bagi pendidikan di UBB masih sangat kecil, sementara bijih timah sebagai kekayaan sumber daya alam Babel hampir habis," ujarnya.

Ia menjelaskan, bantuan PT Timah melalui program CSR yang diterima UBB sebagai tanggung jawab sosial perusahaan sebesar Rp 8 miliar pada 2005 hingga 2006 untuk pembangunan 2 unit gedung di kampus baru.    

Terpisah, Sekretaris Komisi IV DPRD Babel DPRD Babel Jawarno KS mengimbau PT Timah untuk tetap membantu pendanaan Politeknik Manufaktur Negeri (Polman) Babel dalam memperlancar kegiatan perkuliahannya. "Bantuan pendanaan sangat diperlukan meski sudah berubah status dari Polman Timah yang swasta menjadi Polman Babel berstatus negeri, namun pendanaan masih menjadi kendala membangun PTN pertama di daerah tersebut," ujarnya. 

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, PT Timah diharapkan membantu program pengadaan alat-alat praktik, laboratorium, perpustakaan dan sarana penunjang lainnya yang sangat dibutuhkan para mahasiswa agar setelah lulus nanti bisa langsung siap kerja. 

Dengan peningkatan kelengkapan praktikum, ketersediaan pengajar dan sarana penunjang lainnya diharapkan dapat meningkatkan mutu lulusan kampus tersebut untuk semakin bersaing di dunia ketenagakerjaan. "Kami mengharapkan PT Timah untuk terus meningkatkan bantuan sebagai wujud kepeduliannya untuk sektor pendidikan di Babel," katanya. Dengan tetap diberikan bantuan dari PT Timah, katanya, Polman Babel juga harus meningkatkan kompetensi pelayanan pendidikan seperti peningkatan kualitas pengajar, staf karyawan dan sarana pendukung kegiatan kemahasiswaan.

Ia mengatakan, pendanaan dari dua sumber yaitu dari negara dan PT Timah diharapkan dapat memperlancar proses belajar mengajar yang selama ini sering menjadi kendala sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia.

"Dengan dua sumber pendanaan, diharapkan Polman Babel dapat semakin banyak menampung lulusan SMA/SMK untuk dididik menjadi tenaga profesional siap pakai dan dapat menjadi pemimpin di tempat ia bekerja," katanya.

Anggota dewan yang mewakili Kabupaten Bangka tersebut mengatakan, selama ini kualitas para lulusan Polman Babel sudah banyak yang bekerja di dalam dan luar negeri, bahkan mereka menempati posisi penting di perusahaan tempatnya bekerja.

"Kualitas lulusan Polman Babel sudah diakui di tingkat internasional bahkan sampai saat ini jarang ditemukan lulusan kampus tersebut yang menjadi pengangguran," kata Jawarno. 

Terpisah Kepala Humas PT Timah M. Wirtsa Firdaus menegaskan, PT Timah tetap berkomitmen membantu dunia pendidikan di Babel melalui dana CSR termasuk untuk UBB dan Polman Babel. Namun dia belum mengetahui berapa anggaran untuk dunia perguruan tinggi negeri di Babel ini, karena itu berkaitan dengan laba PT Timah tahun 2001 dan hasil evaluasi penggunaan tahun sebelumnya.

"Semakin besar keuntungan perusahaan maka semakin besar dana CSR-nya. Makanya kita minta dukungan masyarakat agar aktivitas perusahaan bisa berjalan lancar sehingga kontribusi kita ke masyarakat semakin meningkat," ujarnya kepada RB tadi malam (10/7). (cr35/ant) 



Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Bantu Ringankan Masyarakat, Polda Babel Bagikan 300 Sembako
Bantu Ringankan Masyarakat, Polda Babel Bagikan 300 Sembako
Kamis, 09 April 2020 19:18 WIB
PANGKALPINANG - Polda Kepulauan Bangka Belitung (Babel) melalui Bhabinkamtibmas dan Babinsa membagikan 300 paket sembako gratis ke pengemudi ojek, tukang
Bantuan Adem Sari Ching Ku Untuk Pejuang Corona Tiba di Babel
Bantuan Adem Sari Ching Ku Untuk Pejuang Corona Tiba di Babel
Kamis, 09 April 2020 15:10 WIB
PANGKALPINANG - Bantuan Adem Sari Ching Ku bersama Yayasan Enesis Indonesia berupa minum herbal untuk pejuang Corona atau Covid-19 telah
Disbudpar Rapat Kerja Bersama Komisi II DPRD Babel
Disbudpar Rapat Kerja Bersama Komisi II DPRD Babel
Kamis, 09 April 2020 00:54 WIB
PANGKALPINANG - Dalam rangka mendukung sinergitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel)
Pemprov Babel Telah Rampungkan Proses Refocusing dan Realokasi Anggaran Guna Tangani Covid-19
Pemprov Babel Telah Rampungkan Proses Refocusing dan Realokasi Anggaran Guna Tangani Covid-19
Kamis, 09 April 2020 00:41 WIB
PANGKALPINANG - Pemprov. Kepulauan Bangka Belitung hari ini telah merampungkan proses refocusing dan realokasi anggaran guna mencegah penyebaran dan mempercepat