Susu Formula Dipastikan Bebas Bakteri


Susu Formula Dipastikan Bebas Bakteri

JAKARTA (radarbangka.co.id) - Pemerintah memastikan tidak ditemukan susu formula yang terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengandung bakteri Introbakteri Shakazakii. Penegasan ini disampaikan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan, Trihono dan Menteri Kesehatan Endang Sedyaningsih saat menggelar jumpa pers bersama Menkominfo, Tifatul Sembiring dan para peneliti dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Hasil survey, semua nama dan jenis susu formula bayi yang beredar di Indonesia tahun 2011 tidak ditemukan bakteri Introbakteri Shakazaki," kata kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan, Trihono saat menyampaikan hasil penelitian ketiga lembaga tersebut dalam jumpa pers di Kementerian Komunikasi dan Informatikna, Jumat (8/7).

Dijelaskan Trihono, penelitian ulang tersebut dilakukan dengan metode surveillance terkait susu formula yang dikabarkan tercemar bakteri yang beredar di Indonesia

Sedangkan, sampel diambil dari 47 produk susu kemasan kaleng dan karton yang beredar dan aktif diproduksi maupun diimpor yang beredar lalu  dianalisis BPOM, Balitbang Kemenkes, dan IPB.

"Dari tiap nama diambil dua bets, dari masing-masing bets diambil tiga sampel. Dua sampel untuk dianalisis, satu sampel," ujarnya.

Setelah dianalisis, tandas Trihono, sampel susu berupa kode akan dikembalikan menjadi nama merek aslinya. Hal tersebut dilakukan Tim Nasional yang sudah dibentuk berdasarkan SK.Menkes No.1411/Menkes/SK/VII/2011.

Dengan hasil penelitian ini, Menkes memastikan susu formula bayi yang beredar di Indonesia aman untuk di konsumsi. "Kepada masyarakat  agar mengikuti petunjuk penyimpanan, penyiapan dan penyajian sebagaimana tercantum dalam label," kata Menteri Kesehatan, Endang Rahayu Sedyaningsih.  

Dalam kesempatan itu Endang membantah tudingan menutup-nutupi hasil penelitian susu formula pada 2003-2006 yang mengandung Bakteri Sakazakii. "Saya tidak menutup-nutupi, karena saya tidak punya datanya, biarpun saya dicecar begini saya benar tidak tahu," kata Endang. 

Dia beralasan, ketika IPB melakukan penelitian itu di tahun 2006, pihak Kemenkes tidak ikut dalam penelitian termasuk dalam pengambilan sampelnya. "Jadi kalau orang bikin sesuatu terus saya disuruh bertanggung jawab, bagaimana, kan susah," ujarnya.

Sementara itu, Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Herry Suhardiyanto bersikukuh tidak akan membuka hasil penelitian tersebut karena akan mengancam dunia ilmu pengetahuan dan sangat bertentangan dengan nurani, etika akademi, dan keadilan.  "Kan tidak semua sample diambil karena memang tujuannya hanya untuk berburu bakteri," ujarnya.

Herry mengungkapkan pada tahun 2006, dari 22 sample ada 5 lima yang positif mengandung sakazakii. "Waktu itu ada 80 jenis susu dan hanya 22 yang diambil. Jadi kan yang nggak diambil ini seolah-olah akan pasti negatif. Kita tidak tahu berapa yang beredar jadi hanya berburu, ngambil breg breg breg, dicari ada mikroba, terus berhenti," terang dia.

Selain itu, menurut Herry di tahun 2006 belum ada peraturan yang melarang bakteri sakazakii ada di susu formula. "Peraturannnya kan baru keluar tahun 2009. Justru penelitian ini menjadi landasan untuk lahirnya peraturan itu. Ini persoalan ilmiah tdk ada persoalan ttg ada kepentingan lain," tegas dia.

Terpisah, Ketua Mahkamah Agung (MA), Harifin Andi Tumpa mengatakan, bila pihak penggugat (David Tobing) belum merasa puas dengan hasil yang diumumkan terkait susu formula berbakteri Sakazakii, bisa melakukan upaya hukum.

"Tanyakan ke penggugat,  apakah itu  sudah sesuai dengan keinginannya atau tidak," kata Harifin di Gedung MA, Jakarta, Jumat, (8/7).

Harifin juga mempertanyakan mengapa pengumuman tersebut tidak sesuai dengan perintah Mahkamah Agung. 

Harifin menyerahkan seluruhnya kepada pihak penggugat apakah sudah puas dengan pengumuman tersebut atau akan melakukan upaya hukum lagi. "Ini kan perkara perdata. Jadi kalau pihak penggugat sudah setuju dengan itu ya sudah. Itu bukan urusan MA," tandas Harifin.

Sementara itu, pengacara publik, David Tobing bersikeras akan tetap mengajukan eksekusi paksa terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait susu formula yang mengandung Bakteri Sakazakii. Sebab, merek susu yang diumumkan bukan hasil penelitian dari sampel susu tahun 2006.

"Eksekusinya pengadilan yang tentukan. Intinya saya tidak setuju dan saya tidak akan berhenti," kata David saat dihubungi di Jakarta, Jumat (8/7).

Menurutnya, langkah Kementerian Kesehatan, BPOM dan IPB mengumumkan hasil penelitian susu berbakteri tahun 2011 merupakan upaya mereka untuk menutup-nutupi hasil penelitian IPB tahun 2006 yang diketahui ada beberapa produk susu yang tercemar bakteri Sakazakii. "Yang diumumkan bukan sampel yang 2006. justru yang meresahkan masyarakat itu justru pada tahun 2006. Berarti itu merupakan indikasi Menkes mau mengaburkan penelitian yang sebenarnya," ujar David.

Bahkan, David sangat menyayangkan langkah ketiga lembaga tersebut menggelar Konferensi Pers di Kementerian Komunikasi dan Informatika, karena menurutnya ini semakin menambahk keresahkan masyarakat. "Jadi kan masyarakat bertanya-tanya, yang dulu (tahun 2006) gimana?," ujarnya. (kyd/jpnn)



Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Gubernur Babel Hadiri Rakornas Investasi Tahun 2020
Gubernur Babel Hadiri Rakornas Investasi Tahun 2020
Jum'at, 21 Februari 2020 10:20 WIB
PANGKALPINANG - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun 2020 dalam rangka koordinasi dan konsolidasi program/kegiatan penanaman modal antara pemerintah pusat
55 Jurnalis Bangka Belitung Ikut Pelatihan dan Gathering OJK
55 Jurnalis Bangka Belitung Ikut Pelatihan dan Gathering OJK
Jum'at, 21 Februari 2020 10:17 WIB
PANGKALPINANG - Sebanyak 55 jurnalis dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung dan Bengkulu mengikuti pelatihan dan gathering
Hari Ini, Naziarto Resmi Jadi Sekda Provinsi Babel
Hari Ini, Naziarto Resmi Jadi Sekda Provinsi Babel
Senin, 17 Februari 2020 14:18 WIB
PANGKALPINANG – Analisis Pengelola BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial RI, Dr Drs Naziarto SH MH hari ini Senin (17/2//2020),
BPN dan Kejari Pangkalpinang Gelar PKS
BPN dan Kejari Pangkalpinang Gelar PKS
Selasa, 11 Februari 2020 16:32 WIB
PANGKALPINANG-Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalpinang gelar Perjanjian Kerjasama (PKS) atau MoU dalam rangka pendampingan hukum, aset