Gedung Kosong, Dewan Minta Maaf


Gedung Kosong, Dewan Minta Maaf

Irianto : Jadwal Kunker Dikaji Kembali

PANGKALPINANG (radarbangka.co.id) - Setelah dikritik sejumlah media massa terkait kunjungan kerja (kunker) yang menyebabkan gedung Dewan kosong dari wakil rakyat, akhirnya Dewan meminta maaf kepada masyarakat Pangkalpinang.

“Kami minta maaf sebelumnya kepada seluruh masyarakat Pangkalpinang atas kunker kami dalam waktu bersamaan, sehingga menyebabkan gedung kosong. Tapi kunker ini juga untuk kepentingan daerah,” ungkap Wakil Ketua DPRD Pangkalpinang, Irianto Tahor, kepada wartawan, Kamis (7/7) kemarin di ruang kerjanya.

Irianto yang sengaja pulang dari kunker terlebih dulu, menilai kritikan dari sejumlah media massa sangat tepat dilakukan. Hal tersebut bisa menjadi teguran bagi anggota Dewan untuk lebih meningkatkan kinerjanya.

Keberangkatan anggota Dewan secara serentak tersebut, diakuinya memang mengakibatkan gedung kosong. Seharusnya, ada beberapa anggota dewan yang berada di posnya untuk menerima aspirasi rakyat pada hari tersebut.

“Kami akan kaji kembali kunker kami. Saya akan menyarankan kepada anggota lainnya, agar di kemudian hari tidak berangkat secara serentak lagi. Serta, harus ada yang jaga gawang sehingga jika ada masyarakat yang membutuhkan, ada yang mewakilkan,” ujarnya.

Dalam program kerja DPRD Pangkalpinang, kegiatan kunker yang menyangkut kinerja badan musyawarah (banmus) maupun badan anggaran (banggar) hanya dilakukan dua kali dalam setahun. Sedangkan untuk kegiatan komisi-komisi, kunker hanya dilaksanakan satu kali dalam sebulan.

“Minimal dalam satu bulan itu hanya ada 2 kali kunker, tapi selebihnya tergantung situasi dan kondisi,” tandas Irianto.

Disinggung mengenai hasil kunker guna mendapat masukan terkait permasalahan aset yang menjadi temuan BPK beberapa waktu lalu, sehingga Pemkot mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Irianto mengungkapkan bahwa persoalan aset ternyata menjadi persoalan nasional. Menurutnya, kebanyakan daerah juga tidak memiliki surat aset.

“Inilah yang terjadi di Pangkalpinang, Pemkot banyak memiliki aset tapi tidak memiliki surat. Wajar saja jika dari hasil audit BPK Pemkot mendapatkan WDP. Contoh, salah satu aset dimiliki pemkot adalah kolong, namun tidak dilengkapi dengan surat yang jelas, sehingga beralih ke pihak lain. Ini sangat kita sayangkan,” tutur Irianto.

Untuk itu, Irianto menghimbau agar Walikota mengambil tindakan tegas terhadap SKPD terkait. Bila perlu, SDM yang mengatasi persoalan aset tersebut harus diwajibkan mengikuti diklat.

“Makanya, kami menyarankan agar Pemkot mulai menata kembali asetnya, sehingga nanti tidak lagi mendapatkan opini WDP melainkan Wajar Tanpa Pengecualian. Sudah cukup tiga tahun terakhir kita mendapatkan WDP, ini berarti kurangnya ketegasan dari walikota. Seharusnya, jika SDM tersebut tidak sanggup mengatasi persoalan ini, ya gantikan saja dengan SDM yang lebih profesional,” tandasnya. (rja)



Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Gubernur Babel Hadiri Rakornas Investasi Tahun 2020
Gubernur Babel Hadiri Rakornas Investasi Tahun 2020
Jum'at, 21 Februari 2020 10:20 WIB
PANGKALPINANG - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun 2020 dalam rangka koordinasi dan konsolidasi program/kegiatan penanaman modal antara pemerintah pusat
55 Jurnalis Bangka Belitung Ikut Pelatihan dan Gathering OJK
55 Jurnalis Bangka Belitung Ikut Pelatihan dan Gathering OJK
Jum'at, 21 Februari 2020 10:17 WIB
PANGKALPINANG - Sebanyak 55 jurnalis dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung dan Bengkulu mengikuti pelatihan dan gathering
Hari Ini, Naziarto Resmi Jadi Sekda Provinsi Babel
Hari Ini, Naziarto Resmi Jadi Sekda Provinsi Babel
Senin, 17 Februari 2020 14:18 WIB
PANGKALPINANG – Analisis Pengelola BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial RI, Dr Drs Naziarto SH MH hari ini Senin (17/2//2020),
BPN dan Kejari Pangkalpinang Gelar PKS
BPN dan Kejari Pangkalpinang Gelar PKS
Selasa, 11 Februari 2020 16:32 WIB
PANGKALPINANG-Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalpinang gelar Perjanjian Kerjasama (PKS) atau MoU dalam rangka pendampingan hukum, aset