Kebijakan Anggaran Hambat Kemajuan Babel


Kebijakan Anggaran Hambat Kemajuan Babel

PANGKALPINANG (radarbangka.co.id) - Kebijakan anggaran yang kurang tepat merupakan masalah pokok dalam pembangunan Provinsi Babel selama 4 tahun terakhir. Selain menyangkut skala prioritas, kurang tepatnya kebijakan juga mencakup kurangnya kecermatan melakukan kalkulasi-kalkulasi logis lainnya. Akibatnya, pembangunan Babel yang seharusnya segera dinikmati sebagian besar masyarakat terpaksa harus tertunda.

Pernyataan di atas disampaikan Yusron Ihza, Anggota DPR RI 2004-2009 kepada sejumlah media massa di Babel, Rabu (6/7) kemarin.

Sebagai contoh terhadap hal di atas, Yusron menyinggung masalah pembangunan Jembatan Batu Rusa II dan III. “Pembangunan jembatan tersebut bukan saja bersifat kurang pertimbangan tentang prioritas tadi, melainkan jelas-jelas mengindikasikan adanya miskalkulasi logis yang dimaksud tadi,” ujar dia.

Walau jembatan dapat diselesaikan, persoalan jalan raya menuju jembatan tersebut masih akan merupakan tanda tanya. Baik dari segi dana maupun persoalan teknis seperti masalah pengalihan hutan lindung dan hutan produksi bagi pembangunan jalan. 

“Salah-salah, jembatan itu akan menjadi jembatan tanpa jalan masuk alias jembatan dalam hutan. Hal ini akan menjadi beban dan warisan masalah bagi pemimpin Babel tahun 2012 nanti," kata ekonom lulusan Universitas Tsukuba (Jepang) ini.

Menurut Yusron, petinggi-petinggi Babel seharusnya memprioritaskan alokasi dana untuk program-program yang segera membawa kemaslahatan bagi masyarakat, bukannya membangun proyek-proyek mercusuar.

"Mengapa dana tadi tidak dialokasikan untuk pengembangan pertanian, kelautan, pendidikan dan lain-lain? Apakah persoalan gengsi jauh lebih penting dari urusan lainnya?" sindirnya.

Ijon APBD
Yusron juga menyesalkan pembangunan jembatan didanai dengan sistem APBD secara multiyears. Kebijakan ini menurutnya mengijon APBD, sebab sejak proyek dianggarkan maka anggaran APBD tahun-tahun berikutnya sudah dipatok (ijon) dan terkuras untuk pembangunan jembatan  itu. Akibatnya, pengetatan anggaran terpaksa dilakukan di sana-sini.

"Jatah baju dinas PNS di Pemda Babel pun, misalnya, sampai-sampai harus dikorbankan," sambung dia.

Yusron mengaku terkejut setelah tahu bahwa jembatan dimaksud merupakan jembatan modern yang dapat dibuka-tutup saat kapal lewat. Padahal, kapal-kapal yang lewat hanya beberapa gelintir dan tidak memerlukan jembatan jenis itu.

"Jika jembatan itu diharapkan menjadi ikon Babel, ini benar-benar merupakan cara berpikir yang keblinger. Apakah persoalan ikon ini lebih penting dari masalah perut (kesejahteraan-red) Babel?" tanyanya.

Menurut Yusron, ada indikasi kuat kebijakan ijon di atas bertentangan dengan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

"Untuk itu, pemerintahan baru di Babel tahun 2012 nanti bersikap arif dan waspada. Jangan sampai terperosok di lobang yang sama," himbaunya. (rel)



Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Gubernur Babel Hadiri Rakornas Investasi Tahun 2020
Gubernur Babel Hadiri Rakornas Investasi Tahun 2020
Jum'at, 21 Februari 2020 10:20 WIB
PANGKALPINANG - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun 2020 dalam rangka koordinasi dan konsolidasi program/kegiatan penanaman modal antara pemerintah pusat
55 Jurnalis Bangka Belitung Ikut Pelatihan dan Gathering OJK
55 Jurnalis Bangka Belitung Ikut Pelatihan dan Gathering OJK
Jum'at, 21 Februari 2020 10:17 WIB
PANGKALPINANG - Sebanyak 55 jurnalis dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung dan Bengkulu mengikuti pelatihan dan gathering
Hari Ini, Naziarto Resmi Jadi Sekda Provinsi Babel
Hari Ini, Naziarto Resmi Jadi Sekda Provinsi Babel
Senin, 17 Februari 2020 14:18 WIB
PANGKALPINANG – Analisis Pengelola BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial RI, Dr Drs Naziarto SH MH hari ini Senin (17/2//2020),
BPN dan Kejari Pangkalpinang Gelar PKS
BPN dan Kejari Pangkalpinang Gelar PKS
Selasa, 11 Februari 2020 16:32 WIB
PANGKALPINANG-Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalpinang gelar Perjanjian Kerjasama (PKS) atau MoU dalam rangka pendampingan hukum, aset