PLTN Tetap Jalan


PANGKALPINANG (radarbangka.co.id) - Gubernur Ir. H. Eko Maulana Ali, M.Sc, M.Ap, mengatakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Bangka Selatan dan Bangka Barat tetap berjalan sesuai yang direncanakan untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional.

Program PLTN kata Gubernur, merupakan kebijakan Pemerintah Pusat dan sudah masuk dalam rencana induk untuk percepatan dan perluasan pembangunan. Pemerintah sampai saat ini masih mencari sumber alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional, selain dari minyak dan gas yang semakin lama semakin menipis persediaannya.

Persediaan bahan bakar dari fosil seperti batu bara, minyak dan gas persediaannya sudah mulai menipis, karena penggunaannya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri tetapi juga untuk ekspor dalam jumlah besar.

"Untuk mengandalkan tenaga air juga mengalami kendala karena diperkirakan sudah mulai berkurang, yang disebabkan anomali cuaca dan kerusakan lingkungan," ujarnya.

Untuk itu, pada 2025 sampai 2030 diharapkan proyek PLTN tersebut sudah mulai berjalan dan dapat memenuhi 40 persen kebutuhan listrik di wilayah Pulau Sumatera, Jawa dan Bali.

"Pemerintah pusat mengharapkan 2013 sampai 2015 tahap persiapan dan perencanaan sudah selesai dengan matang, jika hasil uji tapak tersebut menyatakan layak dan memungkinkan untuk dibangun, baru Pemerintah Pusat akan memulai program selanjutnya," katanya.

Proses pembangunan PLTN sangat panjang, saat ini pemerintah masih mempelajari dan terus melakukan uji tapak di Babel, kerja sama dan penjajakan terus dilakukan untuk mencari kemungkinan terbaik untuk kemajuan pembangunan.

Untuk membangun satu unit berkapasitas satu gigawatt dibutuhkan dana sekitar Rp35 triliun dan rencananya di Babel akan membangun dua unit yang akan ditempatkan di Muntok dan Permis.

"Dengan kebutuhan dana lebih dari Rp70 triliun tersebut, pemerintah tidak perlu khawatir karena sudah banyak investor luar negeri yang ingin ikut andil dalam proyek tersebut," katanya.

Jika proyek ini berjalan, Babel akan memiliki peran penting dan strategis dalam menentukan pembangunan nasional, karena sebagian besar kebutuhan listrik untuk industri akan bergantung PLTN tersebut.

"Dengan peran penting tersebut, kami mengharapkan dukungan dari seluruh masyarakat untuk memahami kebutuhan kelistrikan di masa yang akan datang dan demi percepatan pembangunan nasional," katanya.

Seperti diberitakan kemarin (6/7), dari hasil survei Batan terhadap masyarakat Babel pasca kecelakaan nuklir Fukushima, Jepang, 35 persen warga setuju pendirian PLTN sedangkan 33 persen tidak setuju.

"Sisanya sekitar 30 persen belum memutuskan," kata Kepala Batan Dr Hudi Hastowo di sela pertemuan tentang Penguatan Pembangunan Infrastruktur PLTN pada Forum for Nuclear Cooperation in Asia (FNCA) di Jakarta Selasa kemarin (5/7). 

Survei kecil-kecilan itu, ujarnya, dilakukan pada Mei hingga Juni 2011 yang melibatkan 500 responden warga di Bangka Barat dan Bangka Selatan dari segala lapisan.

Namun, ujar Hudi meyakinkan, jika sosialisasi dilakukan dengan baik maka penerimaan masyarakat akan semakin baik. Sedangkan Batan akan terus menerapkan berbagai hasil riset iptek nuklir di daerah setempat sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani bersama Pemda Babel.

Menurut Hudi, Bangka Belitung adalah kawasan yang dinilai paling sesuai untuk PLTN, dari segi struktur geologi berupa batuan granit yang keras maupun dari serapan listrik yang bisa ditransmisikan ke Sumatera dan Jawa.

Babel selain lebih bebas gempa dibanding yang lain juga lebih bebas tsunami terkait kedalaman laut yang hanya sekitar 30 meter, ujarnya.

Rencananya di Pulau Bangka akan dibangun PLTN berkapasitas 10.600 MW mengambil lokasi di Teluk Inggris (Kabupaten Bangka Barat) berkapasitas 10.000 MW dan di Permis (Kabupaten Bangka Selatan) berkapasitas 600 MW.

Menanggapi kelanjutan rencana pembangunan PLTN di Babel, anggota Presidium Laskar Barisan Tolak Nuklir (B-Ton), Fahrizan, S.Ip, menegaskan, yang dibutuhkan masyarakat Babel sekarang adalah energi listrik bukan radiasi dari PLTN.

Menurutnya jika memang pemimpin di Babel lebih mementingkan masyarakatnya, akan lebih baik jika menganggarkan dana untuk mematenkan temuan pembangkit listrik tenaga gelombang yang ditemukan para mahasiswa Polman. 

"Pematenan karya mahasiswa ini memang baru pertama kalinya terjadi di Bangka Belitung dan masih sangat minim karya mahasiswa Indonesia dipatenkan. Kondisi geografis Provinsi Bangka Belitung yang dikelilingi laut sangat memungkinkan untuk penelitian energi gelombang air laut. Metode ini tidak akan terpengaruh dengan kondisi besar dan kecilnya gelombang karena bagaimana pun perangkat mesin tetap masih bisa beroperasi," jelasnya.

Terkait hasil penelitian Batan, Fahrizan, justru mempertanyakan metodenya. "Pernyataan oleh Kepala Batan Dr Hudi Hastowo tentang 35 persen warga setuju didirikan PLTN, sedangkan 33 persen tidak setuju. Lalu sisanya sekitar 30 persen belum memutuskan. Yang ingin saya tanyakan, masyarakat yang mana yang di survey? Apa masyarakat dalam hal ini, apakah para staf Bapeda Propinsi Babel? Karena selama ini kami, OKp, LSM serta para akademisi tidak pernah diundang," tanyanya. (rb/atr)



Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Gubernur Babel Hadiri Rakornas Investasi Tahun 2020
Gubernur Babel Hadiri Rakornas Investasi Tahun 2020
Jum'at, 21 Februari 2020 10:20 WIB
PANGKALPINANG - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun 2020 dalam rangka koordinasi dan konsolidasi program/kegiatan penanaman modal antara pemerintah pusat
55 Jurnalis Bangka Belitung Ikut Pelatihan dan Gathering OJK
55 Jurnalis Bangka Belitung Ikut Pelatihan dan Gathering OJK
Jum'at, 21 Februari 2020 10:17 WIB
PANGKALPINANG - Sebanyak 55 jurnalis dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung dan Bengkulu mengikuti pelatihan dan gathering
Hari Ini, Naziarto Resmi Jadi Sekda Provinsi Babel
Hari Ini, Naziarto Resmi Jadi Sekda Provinsi Babel
Senin, 17 Februari 2020 14:18 WIB
PANGKALPINANG – Analisis Pengelola BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial RI, Dr Drs Naziarto SH MH hari ini Senin (17/2//2020),
BPN dan Kejari Pangkalpinang Gelar PKS
BPN dan Kejari Pangkalpinang Gelar PKS
Selasa, 11 Februari 2020 16:32 WIB
PANGKALPINANG-Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalpinang gelar Perjanjian Kerjasama (PKS) atau MoU dalam rangka pendampingan hukum, aset