Yusron "Siap" Selesaikan Pulau Tujuh


Yusron "Siap" Selesaikan Pulau Tujuh

PANGKALPINANG (radarbangka.co.id) - Tokoh masyarakat Provinsi Bangka Belitung (Babel), Yusron Ihza Mahendra, mengaku siap jika dirinya diminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk menjadi fasilitator antara Babel dan Kepulauan Riau (Kepri) dalam menyelesaikan sengketa gugusan Pulau Tujuh di Pemerintah Pusat.

"Harusnya DPRD dan Pemprov ke Jakarta (Pemerintah Pusat-red) untuk menyelesaikan kasus ini. Saya sanggup membawa atau memfasilitasi rombongan. Kalau saya diberi kepercayaan untuk menyelesaikannya, saya akan hadapi," tutur bekas wakil ketua Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan dan luar negeri saat dialog dengan tokoh pemuda Babel di Hotel Centrum, Sabtu (2/7).

Menurut Yusron, kasus seperti Pulau Tujuh pernah ditanganinya sejak dia menjadi anggota DPR RI. Kala itu, Komisi I pernah menyelesaikan kasus Pulau Ambalat. Berbeda dengan Pulau Tujuh, kasus tentang pulau terdepan tersebut lebih berat dihadapi karena harus menghadapi negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

"Ini kan beda, antara Kepri dan Babel sama-sama bagian dari NKRI. Sebenarnya bisa diatasi. Yang beda lagi, saya bukan siapa-siapa jika ingin menyelesaikan sendiri. Saya tidak ada kuasa, kecuali Pemprov yang menghendaki saya," ujarnya.

Yusron yakin, jika pulau Tujuh tidak akan lepas dari Babel. Apalagi mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 27 tahun 200 tentang Pembentukkan Babel. Meskipun begitu, YUsron mendesak Pemprov Babel untuk segera bertindak cepat.

"Saya optimis kalau pulau Tujuh tidak akan lepas dari Babel. Tapi, harus cepat diselesaikan. Jika Babel mengalah, lama-lama Babel jadi kalah," tandasnya. 

Terkait ekonomi daerah, adik mantan Menkumham Prof. Yusril Ihza Mahendra ini menilai bahwa saat ini diperlukan kebijakan Pemda untuk mendukung gerak pengusaha lokal Babel agar tujuan membangun Babel melalui putra daerah dapat terlaksana.

"Saya setuju untuk membuat kebijakan yang berpihak ke pengusaha lokal. Karena dengan adanya pengusaha lokal, membangun Babel dapat terlaksana. Mereka harus diberi kesempatan juga," ujarnya. 

Yusron menganggap, kontribusi pengusaha lokal terhadap pembangunan Babel belum dapat dirasakan. Hal itu terjadi karena belum terbuka lebar pintu bagi pengusaha lokal. Hal tersebut dapat dirasakan saat tender dalam sebuah proyek pembangunan di Babel. Para pengusaha lokal tersebut, kata Yusron, selalu terkendala surat menyurat perusahaan seperti SITU, SIUP, dan Sertifikat usaha. Pada akhirnya, peluang emas disabet oleh pengusaha luar Babel.

"Kita juga harus mendukung wacana pembuatan SITU dan SIUP gratis bagi calon pengusaha lokal di Babel. Jika selama ini mereka hanya menjadi ’preman proyek’, maka dengan adanya kesempatan turut andil, mereka bisa menjadi pengusaha lokal," ujarnya,

Bahkan Yusron mengatakan, sudah saatnya bagi Babel memiliki kurikulum pendidikan yang mampu membangkitkan semangat kewirausahaan yang tepat guna. Dia mencontohkan Malaysia yang telah tahun lalu membuat kurikulum serupa untuk tingkat Unversutas. Dan juga kota Palembang yang tahun ini telah menerapkan kurikulum pendidikan kewirausahaan bagi sekolah-sekolahnya.

"Harusnya kia buat kurikulum pendidikan yang dapat bangkitkan semangat kewirausahaan. Seperti Malaysia misalkan. Tahun lalu kurikulum yang demikian diterapkan di tingkat Universitas sehingga mahasiswanya bisa mengajukan proposal usaha kecil. Jika terkendala dana, bisa kita tutupi dari dana CSR," kata Yusron mencontohkan.

Jika di Jepang, imbuhnya, Keterampilan kewirausahaan untuk warga diberikan sejak dini. Di Indonesia sendiri mungkin sudah ada sejak dulu kurikulum keterampilan. Tapi sayangnya belum tepat sasaran. "Keterampilan di sekolah-sekolah di Indonesia hanya mengajarkan bagaimana membuat sapu lidi," sindir alumni pendidikan Jepang ini. (dry) 



Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Hari Ini, Naziarto Resmi Jadi Sekda Provinsi Babel
Hari Ini, Naziarto Resmi Jadi Sekda Provinsi Babel
Senin, 17 Februari 2020 14:18 WIB
PANGKALPINANG – Analisis Pengelola BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial RI, Dr Drs Naziarto SH MH hari ini Senin (17/2//2020),
BPN dan Kejari Pangkalpinang Gelar PKS
BPN dan Kejari Pangkalpinang Gelar PKS
Selasa, 11 Februari 2020 16:32 WIB
PANGKALPINANG-Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalpinang gelar Perjanjian Kerjasama (PKS) atau MoU dalam rangka pendampingan hukum, aset
M Alfan Budiman Terpilih Jadi Komisaris Utama PT Timah Tbk
M Alfan Budiman Terpilih Jadi Komisaris Utama PT Timah Tbk
Senin, 10 Februari 2020 14:07 WIB
JAKARTA - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) Luar Biasa (LB) PT Timah TBK (TINS) melakukan perombakan jajaran Komisaris dan
Klarifikasi dan Hak Jawab Pemberitaan Judul
Klarifikasi dan Hak Jawab Pemberitaan Judul
Kamis, 30 Januari 2020 23:30 WIB
PANGKALPINANG - Dalam hal ini kami yang bertindak selaku kuasa hukum dari Lina Wen menyampaikan klarifikasi dan hak jawab pemberitaan