Kebijakan Pendidikan Babel Tak Jelas


Kebijakan Pendidikan Babel Tak Jelas

PANGKALPINANG (radarbangka.co.id) - Babak belurnya prestasi pendidikan Provinsi Bangka Belitung (Babel) yang menduduki posisi kedua buncit secara nasional dinilai karena tidak adanya arah kebijakan yang jelas terkait pendidikan itu sendiri. Selain itu, hal tersebut dikarenakan tidak adanya komitemen kepala daerah dalam memajukan dunia pendidikan.

Pernyataan tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Babel, Drs Ridwan Thalib. Menurut dia, turunnya secara persentase angka kelulusan di Babel ini sangat mengkhawatirkan apalagi jika dibandingkan dengan angka kelulusan tahun lalu. 

"Jika dilihat dari aspek angka kelulusan kita lebih baik. Namun, jika dilihat dari perosentase kita memang jauh, secara makro sangat memperihatinkan," kata Ridwan Thalib saat dihubungi RB tadi malam (17/5).

Dikatakan dia, jebloknya angka kelulusan ini tidak terlepas dari peranan kepala daerah maupun intansi terkait.

"Bagaimana tidak? kita bisa lihat komitmen kepala daerah dalam memajukan dunia pendidikan di Babel. Jika menurut undang-undang anggaran pendidikan diwajibkan 20 persen, ini untuk Babel di tahun ini saja kurang dari 7 persen, perkiraanya hanya 6 persen saja," ungkap Ridwan.

Menurut dia, selain kepala daerah dinas pendidikan juga harus bertanggungjawab dalam jebloknya angka kelulusan ini.

"Kalau mau bicara jujur hingga saat ini apakah ada arah kebijakan yang jelas terkait pendidikan di Babel. Apakah ada perda (peraturan daerah-red) terkait arah pendidikan ini. Intinya pendidikan di Babel tidak ada payung hukum yang jelas," ujar Ridwan yang mencontohkan, komitmen kepala daerah menganggarkan sebesar 20 persen untuk pendidikan sepertinya sulit terpenuhi. 

"Buktinya anggaran pendidikan kita hingga saat ini tidak jelas. Ya paling tidak dari 10 hingga 15 persen sudah besar. Logikanya pendapatan daerah kan naik tapi kok anggaran pendidikan malah turun," sesal Ridwan.

Selain masalah anggaran dan payung hukum, Ridwan juga menyinggung hingga saat ini tidak adanya  konsep yang jelas untuk memajukan pendidikan.

"Selain itu, hingga sekarang juga tidak ada desain arah pendidikan yang jelas kemana arah pendidikan kita. Apakah arah pendidikan kita ini ke pembangunan moral, intelektualitas, sosial maupun mandiri. Itu kan tidak ada, jadi bagaimana pendidikan kita bisa maju," ujar dia seraya menambahkan, meskipun ada SMK namun arahnya belum maksimal untuk membuat para siswa siap bekerja dan maksimal.   

"Dinas pendidikan, dewan pendidikan, pemprov, pemda harus bertanggung jawab, buat desain pendidikan kita. Kalau ditingkat provinsi jelas, daerah pun pasti jelas juga arah kebijakan pendidikannya," sergah dia seraya meminta pemprov untuk lebih meningkatkan lagi koordinasi dengan kabupaten/kota dalam meningkatkan mutu pendidikan ini.  

Dari angka kelulusan yang ada, lanjut Ridwan dirinya masih meragukan hasil tersebut. Sebab menurut dia, berdasarkan informasi yang ia dapatkan nilai siswa tersebut sudah dimodifikasi pihak sekolah sedemikian rupa untuk meluluskan para siswanya.

"Itu saja dari informasi yang saya dapatkan nilainya sudah tidak murni lagi, karena sudah diolah pihak sekolah. Apalagi dengan persentase 60 berbanding 40 persen sangat mendukung sekali sekolah melakukan itu," kata Ridwan seraya menambahkan, meskipun begitu kebijakan pemerintah tersebut masih dapat dipertahankan lagi.

Lebih lanjut dia menyayangkan, jebloknya nilai siswa sekolah negeri dibandingkan dengan swasta. Apalagi menurut dia di seklah negeri secara fasilitas hampir tidak ada masalah lagi.

"Ini akibat sekolah gratis itu, sehingga berdampak malasnya siswa belajar. Kurangnya tanggungjawab begitupun para orang tua, dengan tidak banyak membayar biaya sekolah ini tanggungjawabnya jauh sekali berkurangnya," unbgkap dia. 

Selain faktor siswa, Penyebab lainnya, yakni guru yang mengajar juga tidak banyak lagi yang mengurus prestasi siswanya. Mereka hanya memikirkan fasilitas yang diberikan pemerintah melalui tunjangan dan sebagainya.

"Banyaknya fasilitas tidak membuat pendidikan membaik, itu terbukti pemberina sertifikasi tidak banyak berfungsi. Sekolah negeri hanya sebatas formalitas saja," pungkas Ridwan. (yak)  



Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Pemprov Babel Verifikasi Penilaian Penghargaan Kesetaraan Gender secara Online
Pemprov Babel Verifikasi Penilaian Penghargaan Kesetaraan Gender secara Online
Selasa, 16 Maret 2021 08:36 WIB
PANGKALPINANG - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) hari ini mengikuti kegiatan Verifikasi Lapangan secara online oleh Kementerian Kementerian Pemberdayaan
Pengunaan Kawasan Hutan Disesuaikan dengan Aturan Baru
Pengunaan Kawasan Hutan Disesuaikan dengan Aturan Baru
Selasa, 16 Maret 2021 08:33 WIB
PANGKALPINANG – Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, maka kebijakan mengenai penggunaan kawasan
Gubernur Serukan Pariwisata Belitung Segera Pulih
Gubernur Serukan Pariwisata Belitung Segera Pulih
Selasa, 16 Maret 2021 08:31 WIB
SIJUK - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman optimis sektor pariwisata Belitung akan maju dan berkembang di tengah pandemi.
Gerak Cepat Gubernur Atasi Keinginan Peternak
Gerak Cepat Gubernur Atasi Keinginan Peternak
Senin, 15 Maret 2021 08:47 WIB
KELAPA KAMPIT - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman berkunjung ke PT SWP (Steelindo Wahana Perkasa) di Desa Senyubuk,