Pemprov Dihimbau Bentuk Koperasi Nelayan


Pemprov Dihimbau Bentuk Koperasi Nelayan

PANGKALPINANG (radarbangka.co.id) - Pengamat ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi(STIE) Pertiba Babel, Amri, menghimbau Pemprov untuk membentuk koperasi atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) penampung hasil tangkapan nelayan agar mereka terhindar dari jeratan tengkulak.

"Bila didirikan koperasi atau BUMD sebagai penampung hasil tangkapan nelayan, akan ada kepastian harga ikan dan jaminan hasil tangkapannya terjual dengan harga layak, sekaligus mereka terhindar dari praktik tengkulak yang merugikannya," ujarnya, Minggu (3/7).

Ia mengatakan, koperasi atau BUMD dapat didirikan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota untuk membantu kesulitan nelayan, selama ini nelayan kesulitan mendapatkan BBM murah di stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) mengakibatkan para nelayan harus membeli di pengecer yang harganya lebih tinggi.

Amri mengungkapkan, jumlah nelayan di wilayah Babel sebanyak 40.272 orang dengan rincian nelayan penuh sebanyak 28.956 orang, nelayan sambilan utama 9.178 orang dan nelayan sambilan tambahan 2.138 orang.

"Diharapkan pemerintah mendirikan BUMD atau koperasi yang khusus menangani keperluan nelayan seperti menyediakan BBM, keperluan alat dan perlengkapan dan simpan pinjam untuk membantu biaya kebutuhan nelayan melaut dan untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya," harapnya.

Selama ini nelayan kesulitan mendapatkan BBM murah di SPBN karena persediaan BBM di SPBN sering habis yang mengakibatkan para nelayan harus membeli di pengecer yang harganya lebih tinggi, sehingga biaya yang dikeluarkan nelayan saat melaut semakin tinggi.

Untuk itu, koperasi atau BUMD nelayan diharapkan menyediakan segala perlengkapan nelayan dengan harga terjangkau, agar nelayan tidak jauh-jauh mencari atau memesan segala perlengkapannya untuk melaut sehingga dapat menghemat waktu dan tenaganya.

"Usaha simpan pinjam juga penting sebagai modal usaha dengan bunga ringan untuk menutup modal sehari-hari sewaktu dibutuhkan untuk keperluan mendesak," kata Amri.

Selain itu, pemerintah juga wajib memikirkan para nelayan agar terhindar dari jeratan para tengkulak yang masih berkeliaran di sekitar pasar ikan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, BUMD atau koperasi yang didirikan diwajibkan memiliki kapal besar yang siap menjemput para nelayan yang sedang mencari ikan di tengah laut.

Fungsi dari kapal besar tersebut, katanya, membeli hasil tangkapan nelayan yang transaksinya dilakukan di tengah laut agar terhindar dari para tengkulak.

"Harga yang ditawarkan dari kapal besar tersebut harus sesuai dengan harga pasar sehingga para nelayan tidak merasa dirugikan," ujarnya.

Dengan langkah alternatif seperti itu, Amri yakin kehidupan para nelayan akan lebih baik karena sudah ada jaminan harga ikan yang sesuai dengan harga pasar dan segala kebutuhan melaut nelayan juga tersedia di BUMD, sehingga nelayan tidak perlu mengeluarkan modal besar untuk melaut. (ant)



Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Gubernur Babel Hadiri Rakornas Investasi Tahun 2020
Gubernur Babel Hadiri Rakornas Investasi Tahun 2020
Jum'at, 21 Februari 2020 10:20 WIB
PANGKALPINANG - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun 2020 dalam rangka koordinasi dan konsolidasi program/kegiatan penanaman modal antara pemerintah pusat
55 Jurnalis Bangka Belitung Ikut Pelatihan dan Gathering OJK
55 Jurnalis Bangka Belitung Ikut Pelatihan dan Gathering OJK
Jum'at, 21 Februari 2020 10:17 WIB
PANGKALPINANG - Sebanyak 55 jurnalis dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung dan Bengkulu mengikuti pelatihan dan gathering
Hari Ini, Naziarto Resmi Jadi Sekda Provinsi Babel
Hari Ini, Naziarto Resmi Jadi Sekda Provinsi Babel
Senin, 17 Februari 2020 14:18 WIB
PANGKALPINANG – Analisis Pengelola BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial RI, Dr Drs Naziarto SH MH hari ini Senin (17/2//2020),
BPN dan Kejari Pangkalpinang Gelar PKS
BPN dan Kejari Pangkalpinang Gelar PKS
Selasa, 11 Februari 2020 16:32 WIB
PANGKALPINANG-Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalpinang gelar Perjanjian Kerjasama (PKS) atau MoU dalam rangka pendampingan hukum, aset