Sengketa Pulau Tujuh. Gub: Kepri Tak Bersahabat


Sengketa Pulau Tujuh. Gub: Kepri Tak Bersahabat

PANGKALPINANG (radarbangka.co.id) - Gubernur Bangka Belitung (Babel), Ir. H. Eko Maulana Ali, M.Sc, M.Ap, geram dengan kabar bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) telah menerbitkan Izin Usaha Penambangan (IUP) di gugusan Pulau Tujuh. Gubernur menilai Kepri telah melanggar kesepakatan antar dua provinsi untuk meng-status quo-kan gugusan pulau Tujuh, kasus ini menurut Gubernur menunjukkan Pemprov Kepri tidak ingin bersahabat.

"Kita belum tahu kepastian kabar tersebut. Nanti kita cek lagi. Kalau memang benar, berarti Kepri tidak ingin bersahabat dengan kita. Kalau masih dalam sengketa tidak boleh seperti itu. Karena kita belum tahu nantinya punya siapa," kata Eko kepada wartawan, Senin (27/6) kemarin.

Eko menilai, Kepri terkesan memanfaatkan kesempatan. Padahal Pemprov Babel lanjut Eko, sudah memakai metode perundingan dan jalur hukum ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyelesaikan sengketa gugusan pulau yang disebut-sebut memiliki banyak cadangan timah itu.

"Ada kesan memanfatkan kesempatan. Kepri harusnya lebih bersahabat dengan provinsi tetangga. Kita menyelesaikan ini bukan dengan cara arogansi. Kita juga jangan diajak untuk bersikap arogan. Kita sudah baik-baik berunding," ujarnya.

Karena itu Gubernur menegaskan akan mengambil langkah keras nan cepat dan tepat, yakni dengan mengajukan protes ke Direktoral Jenderal Hubungan Antar Wilayah, Kemdagri.

"Kalau sudah diajak Kepri seperti ini, kita akan ambil langkah keras. Kita akan protes ke Kemendagri bidang khusus yg menangani masalah seperti ini, kalau tidak salah Dirjen Hubungan Antar Wilayah. Karena jelas, pada tanggal 21 November 2000 silam, lahir UU Nomor 27 Tentang Pembentukan Babel yang melampirkan peta wilayah gugusan pulau Tujuh masuk dalam Babel," tandasnya.

Ketegasan Pemprov Babel mendapat dukungan dari kalangan dewan. Anggota Komisi III DPRD Babel, Didit Srigusjaya bahkan mengharapkan Pemprov Babel segera melayangkan nota protes ke Kemendagri tersebut.

"Pemerintah harus tegas, kirim nota protes terhadap Kepri. ini kan status quo, harusnya jangan diganggu gugat. Pemprov Babel harus secepat mungkin bergerak, kalao bisa besok pagi. Pemerintah selama ini tidak respon terhadap permasalahan yang ada. Masalah ini sudah lama berlangsung," kata Didit.

Terpisah, dari Kabupaten Bangka, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Bangka, meminta kejelasan sikap Pemprov Babel terkait status Pulau Tujuh. Selain mempertanyakan kejelasan sikap dan status Pulau Tujuh, Sekertaris HNSI Bangka, Ridwan juga meminta Pemprov Babel untuk pro aktif menginventarisir pulau-pulau kecil milik Babel yang berada di perbatasan-perbatasan dengan wilayah lain.

“Ini lah kelalaian pihak provinsi. Mengapa tidak diinventarisir pulau-pulau itu sehingga Pulau Tujuh diambil Provinsi Kepri,“ tanya Ridwan.

Jika saja seluruh pulau yang dimiliki Babel diinventarisir, maka kata Ridwan, pihak-pihak luar tidak bisa memanfaatkan gugusan pulau yang juga kaya akan bahan tambang tersebut.

Selain kasus Pulau Tujuh, Ridwan juga mengatakan, saat ini banyak terjadi jual beli pulau oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. 

“Kita juga khawatir, terjadi benturan antara nelayan kita dengan nelayan daerah lain. Nelayan daerah lain nantinya menganggap nelayan kita sudah keluar dari jalur tangkapannya,“ jelasnya. (dry/rif) 



Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Sepanjang 2019, BNNP Babel Berhasil Mengamankan 31 Kg Sabu dan 10.000 Pil Ekstasi
Sepanjang 2019, BNNP Babel Berhasil Mengamankan 31 Kg Sabu dan 10.000 Pil Ekstasi
Jum'at, 13 Desember 2019 19:05 WIB
PANGKALPINANG – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bangka Belitung sepanjang tahun 2019, telah berhasil mengamankan sebanyak 31 Kg lebih sabu-sabu
UKW Tetap Jalan
UKW Tetap Jalan
Kamis, 12 Desember 2019 00:20 WIB
PANGKALPINANG - Uji Kompetensi Wartawan (UKW) merupakan instrumen penting yang harus ditempuh wartawan. Salah satunya agar pemberitaan yang dibuat lebih
Imam Arifin : Realisasi Penerimaan Pajak di Babel Over Target
Imam Arifin : Realisasi Penerimaan Pajak di Babel Over Target
Rabu, 11 Desember 2019 19:22 WIB
PANGKALPINANG - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DPJ) Sumsel Babel menyebutkan realisasi penerimaan pajak di Provinsi Bangka Belitung (Babel)
Terkait Pergantian Pengurus BP3L, Gubernur Persilakan Jika Ada Pihak Gugat ke PTUN
Terkait Pergantian Pengurus BP3L, Gubernur Persilakan Jika Ada Pihak Gugat ke PTUN
Rabu, 11 Desember 2019 16:31 WIB
PANGKALPINANG - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman mempersilahkan jika ada pihak tertentu yang ingin melakukan gugatan ke PTUN