MK Registrasi Perkara PHPU Legeslatif 2019


MK Registrasi Perkara PHPU Legeslatif 2019

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan registrasi terhadap permohonan perkara perselisihan hasil pemilu (PHPU) anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. 

Registrasi dilakukan dengan pencatatan permohonan ke dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dan penyampaian Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) kepada para Pemohon.

"Sebanyak 340 permohonan yang diajukan ke MK pada masa pengajuan permohonan pada akhir Mei kemarin, MK  meregistrasi permohonan tersebut menjadi sebanyak 260 perkara," ujar Juru Bicara MK, Fajar Laksono, melalui rilis yang disampaikan ke What's App Alumdi Pusdiklat 2019, pada Selasa (2/7/2019).

Jumlah ini didapatkan setelah dalam verifikasi berkas permohonan yang dilakukan, dijumpai fakta bahwa dari 340 pengajuan permohonan terdapat partai politik yang sama dalam satu provinsi mengajukan lebih dari satu permohonan. 

"Oleh karena itu MK akan memeriksa perkara berbasis provinsi, maka permohonan yang demikian tersebut 
digabungkan menjadi satu perkara," ujar Fajar.

Jika dirinci, dari 260 perkara, sebanyak 248 perkara diajukan parpol, 1 perkara diajukan oleh Pemohon Partai Berkarya berkaitan dengan parliamentary threshold, dan 1 perkara diajukan oleh kelompok masyakarat adat di Papua. Sementara, 10 perkara yang diajukan calon anggota DPD meliputi 6 provinsi, yaitu Sumatera Utara (2), Nusa Tenggara Barat (1), Sulawesi Tenggara (1), Maluku Utara (2), Papua (3), dan Papua Barat (1).

"Seiring dengan hal tersebut, pada Senin 1 Juli 2019 juga, MK menyampaikan salinan permohonan Pemohon kepada Termohon, partai politik, dan Bawaslu. Dengan demikian, 260 perkara tersebut akan diperiksa dan diputus oleh MK," jelasnya.

Pemeriksaan perkara akan dilakukan oleh 3 Panel Majelis Hakim yang terdiri atas 3 orang Hakim Konstitusi. Panel I terdiri atas Y.M. Anwar Usman (Ketua), Y.M. Enny Nurbaningsih dan Y.M. Arief Hidayat (Anggota), Panel II terdiri atas Y.M. Aswanto (Ketua), Y.M. Saldi Isra dan Y.M. Manahan M.P. Sitompul (Anggota), dan Panel III terdiri atas Y.M. I Dewa Gede Palguna, Y.M. Suhartoyo, dan Y.M. Wahiduddin Adams (Anggota).

Agenda Sidang Pemeriksaan Pendahuluan akan diselenggarakan pada Selasa-Jumat, (9-7) mendatang. Panggilan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan disampaikan kepada para Pihak pada Selasa (2/7), disertai dengan mengunggah jadwal sidang ke website MK, www.mkri.id, sehingga dapat diakses dan diketahui oleh para Pihak dan publik secara luas.

"Untuk diketahui, batasan waktu bagi MK untuk menuntaskan perkara PHPU anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ialah 30 hari kerja sejak perkara dicatat dalam BRPK. Sesuai dengan PMK Nomor 2 Tahun 2019, MK memiliki  waktu untuk memutus perkara dimaksud paling lama pada 9 Agustus 2019," jelasnya.(wah/fajar laksono/humas MK)





Berikan Komentar

Nusantara Lainnya
Giliran IJTI Kecam Intimidasi Oknum Aparat Terhadap Jurnalis
Giliran IJTI Kecam Intimidasi Oknum Aparat Terhadap Jurnalis
Sabtu, 17 Agustus 2019 08:59 WIB
JAKARTA - Intimidasi terhadap jurnalis yang tengah menjalankan tugasnya kembali terjadi. Kali ini menimpa sejumlah jurnalis dari media online dan
AJI Jakarta Kecam Kekerasan dan Intimidasi Polisi terhadap Enam Jurnalis, Terjadi Saat Meliput Demo di DPR
AJI Jakarta Kecam Kekerasan dan Intimidasi Polisi terhadap Enam Jurnalis, Terjadi Saat Meliput Demo di DPR
Sabtu, 17 Agustus 2019 07:00 WIB
JAKARTA - Sejumlah jurnalis mengalami kekerasan dan intimidasi oleh aparat kepolisian saat meliput massa pengunjuk rasa di sekitar Gedung DPR/MPR
Gempa 7,4 SR Melanda Banten, Bengkulu Jawa Barat dan Lampung Potensi Tsunami
Gempa 7,4 SR Melanda Banten, Bengkulu Jawa Barat dan Lampung Potensi Tsunami
Jum'at, 02 Agustus 2019 19:31 WIB
JAKARTA - BMKG merilis sejumlah daerah yang dekat pusat gempa banten 7,4 SR. Gempa Banten 7,4 SR menyebabkan peringatan diri
Luar Biasa.. Dua Pegolf Babel Lolos ke PON XX Di Papua
Luar Biasa.. Dua Pegolf Babel Lolos ke PON XX Di Papua
Rabu, 31 Juli 2019 23:01 WIB
MAKASAR - Kali Pertama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) berhasil mengirim dua pegolf sekaligus untuk berlaga di PON XX Papua