MK Registrasi Perkara PHPU Legeslatif 2019


MK Registrasi Perkara PHPU Legeslatif 2019

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan registrasi terhadap permohonan perkara perselisihan hasil pemilu (PHPU) anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. 

Registrasi dilakukan dengan pencatatan permohonan ke dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dan penyampaian Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) kepada para Pemohon.

"Sebanyak 340 permohonan yang diajukan ke MK pada masa pengajuan permohonan pada akhir Mei kemarin, MK  meregistrasi permohonan tersebut menjadi sebanyak 260 perkara," ujar Juru Bicara MK, Fajar Laksono, melalui rilis yang disampaikan ke What's App Alumdi Pusdiklat 2019, pada Selasa (2/7/2019).

Jumlah ini didapatkan setelah dalam verifikasi berkas permohonan yang dilakukan, dijumpai fakta bahwa dari 340 pengajuan permohonan terdapat partai politik yang sama dalam satu provinsi mengajukan lebih dari satu permohonan. 

"Oleh karena itu MK akan memeriksa perkara berbasis provinsi, maka permohonan yang demikian tersebut 
digabungkan menjadi satu perkara," ujar Fajar.

Jika dirinci, dari 260 perkara, sebanyak 248 perkara diajukan parpol, 1 perkara diajukan oleh Pemohon Partai Berkarya berkaitan dengan parliamentary threshold, dan 1 perkara diajukan oleh kelompok masyakarat adat di Papua. Sementara, 10 perkara yang diajukan calon anggota DPD meliputi 6 provinsi, yaitu Sumatera Utara (2), Nusa Tenggara Barat (1), Sulawesi Tenggara (1), Maluku Utara (2), Papua (3), dan Papua Barat (1).

"Seiring dengan hal tersebut, pada Senin 1 Juli 2019 juga, MK menyampaikan salinan permohonan Pemohon kepada Termohon, partai politik, dan Bawaslu. Dengan demikian, 260 perkara tersebut akan diperiksa dan diputus oleh MK," jelasnya.

Pemeriksaan perkara akan dilakukan oleh 3 Panel Majelis Hakim yang terdiri atas 3 orang Hakim Konstitusi. Panel I terdiri atas Y.M. Anwar Usman (Ketua), Y.M. Enny Nurbaningsih dan Y.M. Arief Hidayat (Anggota), Panel II terdiri atas Y.M. Aswanto (Ketua), Y.M. Saldi Isra dan Y.M. Manahan M.P. Sitompul (Anggota), dan Panel III terdiri atas Y.M. I Dewa Gede Palguna, Y.M. Suhartoyo, dan Y.M. Wahiduddin Adams (Anggota).

Agenda Sidang Pemeriksaan Pendahuluan akan diselenggarakan pada Selasa-Jumat, (9-7) mendatang. Panggilan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan disampaikan kepada para Pihak pada Selasa (2/7), disertai dengan mengunggah jadwal sidang ke website MK, www.mkri.id, sehingga dapat diakses dan diketahui oleh para Pihak dan publik secara luas.

"Untuk diketahui, batasan waktu bagi MK untuk menuntaskan perkara PHPU anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ialah 30 hari kerja sejak perkara dicatat dalam BRPK. Sesuai dengan PMK Nomor 2 Tahun 2019, MK memiliki  waktu untuk memutus perkara dimaksud paling lama pada 9 Agustus 2019," jelasnya.(wah/fajar laksono/humas MK)





Berikan Komentar

Nusantara Lainnya
Wartawan Korea Kunjungi Kementrian Pariwisata, PWI Dan Dewan Pers
Wartawan Korea Kunjungi Kementrian Pariwisata, PWI Dan Dewan Pers
Kamis, 31 Oktober 2019 22:04 WIB
JAKARTA - Rombongan wartawan dari Journalist Association of Korea Korea, (JAK), yang terdiri dari 11 wartawan dari berbagai media di
Rakernas III Kerukunan Keluarga Kawanua Rekomendasikan Tim Rekonsiliasi
Rakernas III Kerukunan Keluarga Kawanua Rekomendasikan Tim Rekonsiliasi
Minggu, 27 Oktober 2019 21:25 WIB
JAKARTA - Rapat Kerja Nasional ke III Kerukunan Keluarga Kawanua (KKK), sukses dilaksanakan di Kinasih Resort & Converence Caringin, Bogor
Bupati Made Gianyar Harapkan Delegasi Wartawan Korea Promosikan Bangli
Bupati Made Gianyar Harapkan Delegasi Wartawan Korea Promosikan Bangli
Selasa, 22 Oktober 2019 09:56 WIB
BALI - Bupati Bangli I Made Gianyar berharap Delegasi Wartawan Korea ikut mempromosikan pariwisata Bangli di Negeri Ginseng.
Kapuspenkum : Kejaksaan dan Forwaka Saling Membutuhkan
Kapuspenkum : Kejaksaan dan Forwaka Saling Membutuhkan
Jum'at, 18 Oktober 2019 11:30 WIB
JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Dr Mukri SH, MH mengatakan, Kejaksaan dan Forwaka merupakan mitra yang