Bawaslu Putuskan Menteri Eko Bersalah


Bawaslu Putuskan Menteri Eko Bersalah

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutus Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes) Eko Putro Sandjojo melakukan pelanggaran saat menghadiri kampanye calon presiden petahana Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Eko diputus bersalah dalam sidang kasus dugaan pelanggaran pemilu yang digelar di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (26/3).
"Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan pelanggaran administratif pemilu," kata Ketua Bawaslu Abhan yang juga merangkap ketua majelis hakim.

Dalam pertimbangan yang dibacakan Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettaolo menyebut Eko terbukti menghadiri acara kampanye Jokowi pada 22 Februari 2019 di Pelataran XNTI Kendari, Sulteng.

Eko dinyatakan hadir dan melakukan kampanye untuk Jokowi bersama beberapa tokoh, seperti Ketua TKN Erick Thohir dan Ketua PKB Muhaimin Iskandar. Mereka pun mengacungkan salam satu jari.

Lalu Bawaslu menemukan ada surat tertanggal 19 Februari 2019 yang menugaskan Mendes Eko untuk kunjungan kerja ke Kendari pada 22 Februari 2019. Surat itu menugaskan Eko memenuhi kegiatan sosialisasi prioritas penggunaan dana desa yang bertempat di Hotel Claro Kendari.

Namun selama pemeriksaan, Eko tidak dapat menunjukkan surat cuti yang menjadi syarat di UU Pemilu jika pejabat publik hendak berkampanye.

"Terlapor selaku Menteri desa PDTT mengajukan permohonan cuti untuk tanggal 22 Februari kepada presiden untuk deklarasi dukungan pemenangan untuk calon 01. Tapi selama persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan mendapatkan izin cuti tersebut," tuturnya.

Sebab itu, Bawaslu memberi sanksi bagi Eko karena ikut kampanye tanpa mengantongi izin cuti sebagai menteri. Bawaslu juga memberi sanksi administratif bagi paslon 01.

"Mengingatkan kepada terlapor sebagai bagian dari pelaksana kampanye tingkat nasional paslon presiden dan wakil presiden nomor 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin agar tidak mengulangi lagi perbuatan terlibat dalam kegiatan kampanye tanpa keputusan cuti dari atasan," tutur Abhan.(dhf/gil)





Berikan Komentar

Nusantara Lainnya
Wartawan Korea Kunjungi Kementrian Pariwisata, PWI Dan Dewan Pers
Wartawan Korea Kunjungi Kementrian Pariwisata, PWI Dan Dewan Pers
Kamis, 31 Oktober 2019 22:04 WIB
JAKARTA - Rombongan wartawan dari Journalist Association of Korea Korea, (JAK), yang terdiri dari 11 wartawan dari berbagai media di
Rakernas III Kerukunan Keluarga Kawanua Rekomendasikan Tim Rekonsiliasi
Rakernas III Kerukunan Keluarga Kawanua Rekomendasikan Tim Rekonsiliasi
Minggu, 27 Oktober 2019 21:25 WIB
JAKARTA - Rapat Kerja Nasional ke III Kerukunan Keluarga Kawanua (KKK), sukses dilaksanakan di Kinasih Resort & Converence Caringin, Bogor
Bupati Made Gianyar Harapkan Delegasi Wartawan Korea Promosikan Bangli
Bupati Made Gianyar Harapkan Delegasi Wartawan Korea Promosikan Bangli
Selasa, 22 Oktober 2019 09:56 WIB
BALI - Bupati Bangli I Made Gianyar berharap Delegasi Wartawan Korea ikut mempromosikan pariwisata Bangli di Negeri Ginseng.
Kapuspenkum : Kejaksaan dan Forwaka Saling Membutuhkan
Kapuspenkum : Kejaksaan dan Forwaka Saling Membutuhkan
Jum'at, 18 Oktober 2019 11:30 WIB
JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Dr Mukri SH, MH mengatakan, Kejaksaan dan Forwaka merupakan mitra yang