Tak Ada Tanggal Merah untuk Berantas Korupsi


Tak Ada Tanggal Merah untuk Berantas Korupsi

JAKARTA -Meski memasuki hari libur Lebaran, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pemberantasan korupsi tak berhenti. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, lembaga antirasuah ini akan tetap menjalankan tugas dan fungsinya selama cuti lebaran berlangsung.

"Secara umum pegawai KPK cuti. Namun, tentu sejumlah pelaksanaan tugas tidak bisa berhenti meskipun di hari libur," ungkap Febri kepada wartawan melalui pesan singkat, Senin (18/6)

Menurut Febri, tim penindakan KPK tetap akan bekerja bila ada laporan dari masyarakat. Sama halnya dengan tim pengamanan rumah tahanan yang tetap berjaga selama cuti lebaran.

"Kami pastikan fungsi penindakan KPK akan terus berjalan menindaklanjuti informasi dari masyarakat," tukas Febri.

Lembaga antikorupsi juga mengingatkan para penyelenggara negara tidak terlena menerima gratifikasi maupun suap yang berkaitan dengan jabatan mereka. "KPK tetap mengingatkan agar para penyelenggara negara tetap tidak melakukan korupsi seperti menerima suap atau gratifikasi meskipun di jadwal cuti bersama ini," pungkasnya.

Sebelumnya, jelang hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1439 Hijriah Direktorat Gratifikasi KPK banyak menerima laporan penerimaan gratifikasi yang dilakukan pihak pegawai negeri atau penyelenggara. Peningkatan adanya laporan dugaan gratifikasi ini terjadi pada awal Januari hingga akhir Juni 2018 ini.

Dari banyaknya laporan gratfikasi tersebut, terungkap total nilai gratifikasi tertinggi ditempati Presiden Jokowi dengan nilai Rp 58 miliar. "Kedua Wakil Presiden Jusuf Kalla, Rp 40 miliar, ketiga pegawai Pemprov DKI Jakarta Rp 9,8 miliar, keempat Dirjen salah satu kementerian Rp 5,2 Miliar dan kelima mantan Menteri ESDM Sudirman Said, Rp 3,9 Miliar," papar Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono, dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (4/6).

Sementara dilihat dari tataran instansi, yang paling besar nilai laporan gratifikasinya adalah Kementerian Keuangan sebesar Rp 2,8 miliar. Berturut-turut setelahnya yaitu DKI Jakarta Rp 197 juta, Kementerian Kesehatan Rp 64,3 juta, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Rp 47,5 juta dan BPJS Ketenagakerjaan Rp 44,1 juta.

Data tersebut, kata Giri, terjadi sejak bulan Januari hingga 4 Juni 2018. Dengan total sebanyak 795 penerimaan laporan gratifikasi.(ipp/JPC)





Berikan Komentar

Nusantara Lainnya
Dari 20 Jenazah Yang Dipulangkan, Salah-satunya Dollar Anggota DPRD Babel
Dari 20 Jenazah Yang Dipulangkan, Salah-satunya Dollar Anggota DPRD Babel
Jum'at, 09 November 2018 11:04 WIB
PANGKALPINANG - Sebanyak 20 jenazah korban pesawat Lion Air JT-610 diterbangkan dari Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng menuju ke
Jenazah Korban Langsung Diserahkan Jika Sudah Dikenali
Jenazah Korban Langsung Diserahkan Jika Sudah Dikenali
Selasa, 30 Oktober 2018 09:43 WIB
JAKARTA - Kepala Rumah Sakit Polri Raden Said Sukanto yang juga bagian tim Investigasi Korban Bencana (DVI) Polri Kombes (Pol)
10 Pegawai BPK Didalam Pesawat Lion Air JT-610, Berikut Daftarnya
10 Pegawai BPK Didalam Pesawat Lion Air JT-610, Berikut Daftarnya
Senin, 29 Oktober 2018 12:47 WIB
JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampikan duka cita, pasalnya sebanyak 10 pegawai BKP juga berada di dalam pesawat Lion
12 Pegawai KPP Pratama Pangkalpinang - Bangka Diduga Ada Didalam Pesawat Lion Air JT-610
12 Pegawai KPP Pratama Pangkalpinang - Bangka Diduga Ada Didalam Pesawat Lion Air JT-610
Senin, 29 Oktober 2018 12:38 WIB
JAKARTA - Sebanyak 20 pegawai Kementerian Keuangan berada di pesawat Lion Air JT 610, Jakarta - Pangkalpinang, yang jatuh di