Terungkap, Pelaku Registrasi 2,2 Juta Nomor HP pakai 1 NIK


Terungkap, Pelaku Registrasi 2,2 Juta Nomor HP pakai 1 NIK

JAKARTA - Kasus satu NIK (nomor induk kependudukan) dipakai registrasi kartu prabayar 2,2 juta nomor ponsel diduga kuat dilakukan oleh pihak operator. Praktik itu dilakukan ketika masuk masa transisi kebijakan registrasi nomor prabayar di November 2017.

Tudingan bahwa registrasi massal dan tidak wajar itu terjadi di operator disampaikan oleh Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh.

’’Pada nakal itu mas berbisnisnya,’’ kata Zudan, Selasa (10/4). Dia memastikan bahwa pendaftaran secara massal itu dilakukan dari gerai-gerai resmi milik operator.

Dia menegaskan tidak mungkin registrasi jutaan nomor dengan satu NIK itu dilakukan sendiri oleh jempol penduduk. Namun dia mengatakan masih perlu untuk mendalami fenomena ini.

Termasuk berkoordinasi dengan pihak operator seluler. Zudan menegaskan bahwa informasi identitas di KTP itu bukan informasi rahasia. Tetapi tidak boleh disalahgunakan penggunaannya.

Registrasi nomor ponsel secara massal dilakukan oleh pihak operator juga dibenarkan oleh Ketua Umum Kesatuan Niaga Cellular Indonesia (KNCI) Qutni Tyasari. Dia menjelaskan secara teknis kartu perdana yang masih tersegel bisa dilakukan proses registrasi. Termasuk juga diisi paket-paket layanan.

Dia menjelaskan registrasi kartu perdana yang masih tersegel itu di antaranya untuk memasukkan benefit. ’’Misalnya mau diisi kuota 10 GB. Itu (registrasi, Red) memungkinkan lewat sistem,’’ katanya.

Nah yang jari pertaannya adalah, siapakah pihak yang memiliki sistem untuk registrasi kartu perdana tanpa membuka segel tersebut. ’’ (Yang punya sistem, red) Itu operator. Operator yang punya,’’ tandasnya. Dia menegaskan pemilik outlet sejatinya juga kepanjangan dari operator seluler.

Namun di tengah gonjang-ganjing adanya satu nomor NIK digunakan untuk registrasi 2,2 juga nomor ponsel, dia berharap publik tidak lantas mencari siapa pihak yang disalahkan.

Sebab dia mengatakan data itu ditemukan ketika masa transisi penerapan kebijakan registrasi kartu prabayar. Yakni mulai November 2017 lalu.

Dia menjelaskan pada masa transasi, bisa jadi masih ada praktik registrasi nomor ponsel secara massal. Qutni mengatakan angka 2,2 juta nomor ponsel itu sejatinya tidak bisa disebut besar. Sebab dia mengatakan dalam satu tahun, nomor ponsel yang beredar dan dijual dari seluruh operator mencapai 500 juta nomor perdana.

Qutni mengatakan sejak tiga tahun terakhir terjadi pergeseran pola penggunaan nomor ponsel. Dia mengatakan pada saat ini pelanggan lebih memilih membeli nomor perdana untuk dinikmati benefit kuota internetnya. Setelah itu nomor dibuang dan membeli nomor baru lagi.

’’Siapa pun yang meregistrasi, yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Kecualai bahasanya 2,2 juta nomor itu teridentifikasi melakukan penipuan. Itu lain cerita,’’ katanya. Dia menegaskan adanya registrasi jutaan nomor dengan satu NIK itu belum tentu mengaarah ke kejahatan. ’’Kenapa pada ribut.’’

Namun dia mengatakan aparat kepolisian tidak boleh menutup mata terkait praktik penyelewangan penggunaan data NIK. Misalnya kasus warga Gresik yang nomornya digunakan untuk registrasi 1,6 juta nomor, dia mempersilahkan polisi untuk mengusutnya.

Bahkan dia menyebut polisi harus segera menindaklanjuti untuk menggali alasan kenapa melakukan registrasi kartu prabayar menggunakan nomor NIK orang lain. (wan/agf/jun/lum/lyn/syn)





Berikan Komentar

Nusantara Lainnya
PWI Berikan Anugerah Bapak Kemerdekaan Pers Indonesia Kepada B.J Habibie 
PWI Berikan Anugerah Bapak Kemerdekaan Pers Indonesia Kepada B.J Habibie 
Selasa, 17 September 2019 05:47 WIB
JAKARTA - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menganugerahi gelar kepada Presiden ketiga RI sebagai Bapak Kemerdekaan Pers Indonesia atas kebijakannya yang
Atlet Cabor Balap Motor Malut Melaju ke PON XX Papua
Atlet Cabor Balap Motor Malut Melaju ke PON XX Papua
Jum'at, 13 September 2019 14:43 WIB
JAKARTA - Tim Cabang Olahraga Balap Motor Maluku Utara (Malut) lolos diajang pra PON sirkuit Sentul Carting Internasional (SCI), Bogor
LPSK Bantah Pernah Ada Rapat Fiktif
LPSK Bantah Pernah Ada Rapat Fiktif
Jum'at, 13 September 2019 14:03 WIB
JAKARTA - Merespon pertanyaan anggota Komisi III Hasan Husairi, kepada calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar di
BJ Habibie Wafat, Pemerintah Tetapkan Hari Berkabung Nasional
BJ Habibie Wafat, Pemerintah Tetapkan Hari Berkabung Nasional
Rabu, 11 September 2019 19:42 WIB
JAKARTA - Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto,