Anggota DPRD Paling Malas Lapor LHKPN


Anggota DPRD Paling Malas Lapor LHKPN

JAKARTA -Penyelenggara negara belum semuanya patuh terhadap kewajiban melapor harta kekayaan (LHKPN).

Buktinya, di antara 315.561 wajib lapor, baru 77,9 persen yang menyerahkan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Padahal, tinggal lima hari atau akhir Maret mendatang, batas pelaporan itu ditutup Di antara para wajib lapor itu, para anggota legislatif daerah (DPRD) paling bandel lapor kekayaan.

Sebanyak 72,32 persen dari 13.457 anggota dewan daerah tersebut tercatat belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LH KPN).

"Kepatuhan terendah sampai saat ini dari DPRD," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Belum maksimalnya kepatuhan pelaporan itu membuat KPK gerah. Kemarin lembaga superbodi itu memasang spanduk raksasa berukuran 14 x 8 meter bertulisan Berani Lapor Hebat di sisi kanan gedung KPK lama untuk meningkatkan kepatuhan para penyelenggara negara melapor LHKPN.

"Mengapa hebat? Karena kami mengharapkan ada perubahan di dalam penye­lenggara negara," imbuh Direktur LHKPN KPK Cahya Hardianto Harefa.

Menurut Refa, sapaan Cahya Hardianto Harefa, pelaporan harta kekayaan saat ini sangat mudah.Sebab, para penyelenggara negara bisa memanfaatkan sistem elektronik LHKPN (e-LH KPN) yang di-launching Presiden Joko Widodo tahun lalu.

"E-LH KPN itu mempermudah penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya," ujarnya.

Sebelumnya, pelaporan LHKPN menggunakan model pengisian form hingga berlembar-lembar.

Refa pun mengingatkan para penyelenggara negara, khususnya para anggota DPRD, untuk segera melaporkan harta kekayaan.

Langkah itu mendukung program pemerintah dalam hal transparansi dan pemberantasan korupsi.

"Kami mengharapkan penyelenggara negara ada perubahan sikap dalam memperoleh hartanya," terangnya.

Spanduk raksasa yang dibentangkan kemarin merupakan kali pertama dilakukan Direktorat LHKPN. Tidak tanggung-tanggung, mereka sengaja menggandeng Federasi Panjat Tebing Indonesia dalam pembentangan tersebut.

Ada empat atlet panjat tebing nasional yang terlibat. Yakni Andriko, Abdul Kasim, Hendrawan, dan Riki Kiswani . (tyo/c19/agm/jpnn)





Berikan Komentar

Nusantara Lainnya
Jurnalis Bangka Barat Berkunjung ke Diskominfo Pemkab Bantul
Jurnalis Bangka Barat Berkunjung ke Diskominfo Pemkab Bantul
Selasa, 15 Oktober 2019 13:18 WIB
BANTUL - Dalam rangka meningkatkan kapasitas jurnalis, lima orang wartawan di Bangka Barat yang tergabung di Pokja Wartawan Bangka Barat
Bupati Indramayu Terjaring OTT KPK, Diduga Terkait Proyek PUPR
Bupati Indramayu Terjaring OTT KPK, Diduga Terkait Proyek PUPR
Selasa, 15 Oktober 2019 12:15 WIB
JAKARTA - Bupati Indramayu, Provinsi Jawa Barat (Jabar), Supendi terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
Lagi, UU KPK Kembali Digugat ke MK
Lagi, UU KPK Kembali Digugat ke MK
Selasa, 15 Oktober 2019 11:22 WIB
JAKARTA - Meski belum memiliki nomor, Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
PWI Dan Ditjen Imigrasi Akan Gelar Safari Jurnalistik
PWI Dan Ditjen Imigrasi Akan Gelar Safari Jurnalistik
Kamis, 10 Oktober 2019 20:13 WIB
JAKARTA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat sepakat menggelar Safari Jurnalistik bersama Direktorat Jenderal Imigrasi, kesepakatan ini sendiri terjalin saat