Pertamini Sulit Dikendalikan, Pertamina Belum Bisa Tindak


Pertamini Sulit Dikendalikan, Pertamina Belum Bisa Tindak

PIHAK  Pertamina (Persero) mengakui jika keberadaan penjual BBM eceran atau biasa menamakan Pertamini masih sulit dikendalikan, padahal secara sertifikasi jauh dari standar.

Officer Commercial Retail Fuel Marketing PT Pertamina Indra Pratama menyebutkan, menjamurnya Pertamini di perlbagai daerah masih mejadi pekerjaan rumah Pertamina. Namun, ini belum bisa dikendalikan karena tidak ada regulasi kuat.

"Untuk menjual BBM itu kan satu badan usaha harus mempunyai izin dan bersertifikasi, di mana harus mempunyai sarana penimbunan, sarana pengujian kualitas, dan memiliki sumber yang bisa dipertanggungjawabkan pengadaannya dari mana," jelasnya saat acara Forwot Obrolan Ringan: Mitos atau Fakta Seputar BBM dan Pelumas, di Bogor, Senin (26/3).

Saat ini, tegas Indra, pihak Pertamina terus berkoordinasi dengan pemerintah agar penjual bensin eceran tidak dibiarkan bebas.

Salah satunya dengan mengimbau pihak pemerintah daerah untuk tidak membeli BBM di Pertamini (penjual eceran) karena takaran dan kualitas BBM tidak bisa dipertanggungjawabkan.

"Bahkan harganya juga tidak standar," imbuhnya. "Jika pun masih diizinkan penjual eceran, pemerintah sebaiknya membuat aturan baku dan perizinan." (mg8/jpnn)





Berikan Komentar

Nusantara Lainnya
Jurnalis Bangka Barat Berkunjung ke Diskominfo Pemkab Bantul
Jurnalis Bangka Barat Berkunjung ke Diskominfo Pemkab Bantul
Selasa, 15 Oktober 2019 13:18 WIB
BANTUL - Dalam rangka meningkatkan kapasitas jurnalis, lima orang wartawan di Bangka Barat yang tergabung di Pokja Wartawan Bangka Barat
Bupati Indramayu Terjaring OTT KPK, Diduga Terkait Proyek PUPR
Bupati Indramayu Terjaring OTT KPK, Diduga Terkait Proyek PUPR
Selasa, 15 Oktober 2019 12:15 WIB
JAKARTA - Bupati Indramayu, Provinsi Jawa Barat (Jabar), Supendi terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
Lagi, UU KPK Kembali Digugat ke MK
Lagi, UU KPK Kembali Digugat ke MK
Selasa, 15 Oktober 2019 11:22 WIB
JAKARTA - Meski belum memiliki nomor, Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
PWI Dan Ditjen Imigrasi Akan Gelar Safari Jurnalistik
PWI Dan Ditjen Imigrasi Akan Gelar Safari Jurnalistik
Kamis, 10 Oktober 2019 20:13 WIB
JAKARTA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat sepakat menggelar Safari Jurnalistik bersama Direktorat Jenderal Imigrasi, kesepakatan ini sendiri terjalin saat