Korupsi di Daerah Disebabkan APIP “Tumpul”


Korupsi di Daerah Disebabkan APIP “Tumpul”

JAKARTA - Banyaknya kasus korupsi yang dilakukan kepala daerah ditengarai akibat tumpulnya Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Itu menjadi hal yang disepakati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam rapat bersama Sekjen Kementerian Dalam Negeri dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Khususnya di kabupaten/kota yang kurang optimal dalam melakukan pengawasan sebagai (early warning system) masih kurang. Hal ini terjadi karena kedudukan APIP yang berada di bawah Kepala Daerah, sehingga lembaga ini hanya sebagai pelengkap.

Kesimpulannya, APIP akan diperkuat dari segi anggaran, struktur, dan sistem rekrutmennya. “Saya setuju perkuat APIP, dari anggaran, struktur, dan sistem rekrutmennya. Tim bersatu antara kemendagri dan Kementerian PANRB, juga dibantu oleh KPK,” tegas Menpan RB Asman Abnur saat rapat bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPK, di Kantor Kementerian PANRB, Kamis (15/03).

Ditambahkan Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo, APIP selama ini tidak independen sehingga tidak leluasa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal itu, tak lepas dari kedudukan APIP yang ada di bawah Kepala Daerah.

“APIP di daerah tumpul. Tidak pernah ada laporan pungli dan gratifikasi karena kewenangannya di bawah sekretaris daerah,” katanya.

Akibatnya, pengawasan tidak optimal karena kemungkinan adanya intervensi dari pejabat daerah. “Tidak sedikit APIP yang enggan melakukan pengawasan karena tidak ingin dipindah tugaskan bahkan anggaran yang dipotong,”imbuhnya.


Selama ini, SK Pengangkatan pejabat APIP di tingkat kabupaten/kota ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten/Kota, sedangkan APIP di provinsi oleh Sekda provinsi. Ia mengusulkan, ke depan APIP di kabupaten/kota diangkat oleh Gubernur, dan APIP di tingkat Provinsi diangkat oleh Menteri Dalam Negeri.

“Dengan demikian mereka lebih independen,” imbuh Hadi.

Ada tiga poin yang direkomendasikan untuk rencana penguatan APIP ini, yakni penataan manajemen pertanggungjawaban, penguatan peran, kapasitas, dan kuantitas APIP, serta peningkatan anggaran pengawasan.

“Kita lebih berorientasi pada pembinaan. Baik itu mekanisme, wewenang rekrutmen, kriteria, dan jenjang karir berikutnya,” jelas Hadi.

Senada dengan Hadi Prabowo, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga mengatakan banyaknya Operasi Tangkap tangan (OTT) di daerah karena APIP yang kurang berfungsi dengan optimal. Alexander berharap, agar kepala daerah memberdayakan APIP dengan maksimal untuk mengurangi praktik korupsi.

“Ketika kepala daerah itu memiliki komitmen yang baik, pasti APIP-nya akan diberdaya gunakan,” tegas Alexander.

Lebih jauh, Alexander juga menyoroti jumlah auditor di seluruh daerah di Indonesia yang masih jauh dari target. Selain masalah manajemen dan anggaran, Alexander berharap ada perhatian pemerintah pusat untuk menambah jumlah auditor di seluruh daerah.

“Dari kebutuhan 48 ribu auditor, sekarang baru tersedia 16 ribu. Masih ada kebutuhan sekitar 30-an ribu,” jelasnya.(ran)





Berikan Komentar

Nusantara Lainnya
Terima Penghargaan Kabupaten Sehat, Ibnu Saleh Ingin Bateng Lebih Unggul 2020
Terima Penghargaan Kabupaten Sehat, Ibnu Saleh Ingin Bateng Lebih Unggul 2020
Selasa, 19 November 2019 18:00 WIB
BUPATI Bangka Tengah (Bateng) H Ibnu Saleh kembali berprestasi dalam Bidang kesehatan, kali ini penghargaan berupa Kabupaten sehat yang diberikan
HUT IMO Indonesia Ke-2, Gelar Dialog Nasional Pers Pemersatu Bangsa
HUT IMO Indonesia Ke-2, Gelar Dialog Nasional Pers Pemersatu Bangsa
Sabtu, 16 November 2019 15:00 WIB
JAKARTA - Guna menambah wawasan kebangsaan bagi insan pers dalam menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka
Wartawan Korea Kunjungi Kementrian Pariwisata, PWI Dan Dewan Pers
Wartawan Korea Kunjungi Kementrian Pariwisata, PWI Dan Dewan Pers
Kamis, 31 Oktober 2019 22:04 WIB
JAKARTA - Rombongan wartawan dari Journalist Association of Korea Korea, (JAK), yang terdiri dari 11 wartawan dari berbagai media di
Rakernas III Kerukunan Keluarga Kawanua Rekomendasikan Tim Rekonsiliasi
Rakernas III Kerukunan Keluarga Kawanua Rekomendasikan Tim Rekonsiliasi
Minggu, 27 Oktober 2019 21:25 WIB
JAKARTA - Rapat Kerja Nasional ke III Kerukunan Keluarga Kawanua (KKK), sukses dilaksanakan di Kinasih Resort & Converence Caringin, Bogor