KPK Tetapkan Ketua DPD Golkar DKI Tersangka


KPK Tetapkan Ketua DPD Golkar DKI Tersangka

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengumumkan Anggota DPR RI, Fayakhun Andriadi, sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, penetapan status tersangka kepada Fayakhun merupakan hasil pengembangan penyidikan perkara tersebut. Penyidik, menurutnya, telah melakukan proses pengumpulan informasi data dan mencermati fakta persidangan kasus tersebut.

“KPK membuka penyelidikan baru dalam kasus tersebut. KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan perkara ini ke tingkat penyidikan dan menetapkan lagi seorang sebagai tersangka, yaitu FA, Anggota DPR RI periode 2014-2019,” kata Alex, di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (14/2/2018).

Alex menambahkan, Fayakhun dalam kasus ini diduga menerima hadiah atau janji terkait jabatannya. “Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan proses pembahasan dan pengesahan RKA-K/L dalam APBN-P tahun anggaran 2016 yang akan diberikan kepada Bakamla RI,” ujar Alex.

Atas perbuatannya tersebut, Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta itu disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perkara ini bermula dari tertangkap tangannya dua orang dari unsur swasta, Hardy Stefanus (HST) dan Muhammad Adami Okta (MAO) sesaat setelah menyerahkan uang kepada Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerja sama Bakamla RI, Eko Susilo Hadi (ESH).

Keduanya diamankan penyidik KPK di parkiran Kantor Bakamla di Jakarta Pusat pada pertengahan Desember 2016.

Saat itu KPK juga mengamankan uang sejumlah total setara Rp2 miliar dalam mata uang asing dolar Amerika dan dolar Singapura di ruang kerja Eko di Kantor Bakamla.

Menurut KPK, Fayakhun yang sempat di Komisi I dan sekarang di Komisi 3 DPR RI ini merupakan tersangka keenam dalam kasus ini.

Sebelumnya KPK telah menetapkan lima orang tersangka, yaitu selain Eko, Hardy, dan Okta, dua tersangka lainnya adalah Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla, Nofel Hasan, dan Direktur Utama PT Merial Esa dan PT Melati Technofo Indonesia, Fahmi Darmawansyah. (jul/b)





Berikan Komentar

Nusantara Lainnya
Bupati Made Gianyar Harapkan Delegasi Wartawan Korea Promosikan Bangli
Bupati Made Gianyar Harapkan Delegasi Wartawan Korea Promosikan Bangli
Selasa, 22 Oktober 2019 09:56 WIB
BALI - Bupati Bangli I Made Gianyar berharap Delegasi Wartawan Korea ikut mempromosikan pariwisata Bangli di Negeri Ginseng.
Kapuspenkum : Kejaksaan dan Forwaka Saling Membutuhkan
Kapuspenkum : Kejaksaan dan Forwaka Saling Membutuhkan
Jum'at, 18 Oktober 2019 11:30 WIB
JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Dr Mukri SH, MH mengatakan, Kejaksaan dan Forwaka merupakan mitra yang
Jurnalis Bangka Barat Berkunjung ke Diskominfo Pemkab Bantul
Jurnalis Bangka Barat Berkunjung ke Diskominfo Pemkab Bantul
Selasa, 15 Oktober 2019 13:18 WIB
BANTUL - Dalam rangka meningkatkan kapasitas jurnalis, lima orang wartawan di Bangka Barat yang tergabung di Pokja Wartawan Bangka Barat
Bupati Indramayu Terjaring OTT KPK, Diduga Terkait Proyek PUPR
Bupati Indramayu Terjaring OTT KPK, Diduga Terkait Proyek PUPR
Selasa, 15 Oktober 2019 12:15 WIB
JAKARTA - Bupati Indramayu, Provinsi Jawa Barat (Jabar), Supendi terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),