KPK Tetapkan Ketua DPD Golkar DKI Tersangka


KPK Tetapkan Ketua DPD Golkar DKI Tersangka

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengumumkan Anggota DPR RI, Fayakhun Andriadi, sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, penetapan status tersangka kepada Fayakhun merupakan hasil pengembangan penyidikan perkara tersebut. Penyidik, menurutnya, telah melakukan proses pengumpulan informasi data dan mencermati fakta persidangan kasus tersebut.

“KPK membuka penyelidikan baru dalam kasus tersebut. KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan perkara ini ke tingkat penyidikan dan menetapkan lagi seorang sebagai tersangka, yaitu FA, Anggota DPR RI periode 2014-2019,” kata Alex, di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (14/2/2018).

Alex menambahkan, Fayakhun dalam kasus ini diduga menerima hadiah atau janji terkait jabatannya. “Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan proses pembahasan dan pengesahan RKA-K/L dalam APBN-P tahun anggaran 2016 yang akan diberikan kepada Bakamla RI,” ujar Alex.

Atas perbuatannya tersebut, Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta itu disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perkara ini bermula dari tertangkap tangannya dua orang dari unsur swasta, Hardy Stefanus (HST) dan Muhammad Adami Okta (MAO) sesaat setelah menyerahkan uang kepada Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerja sama Bakamla RI, Eko Susilo Hadi (ESH).

Keduanya diamankan penyidik KPK di parkiran Kantor Bakamla di Jakarta Pusat pada pertengahan Desember 2016.

Saat itu KPK juga mengamankan uang sejumlah total setara Rp2 miliar dalam mata uang asing dolar Amerika dan dolar Singapura di ruang kerja Eko di Kantor Bakamla.

Menurut KPK, Fayakhun yang sempat di Komisi I dan sekarang di Komisi 3 DPR RI ini merupakan tersangka keenam dalam kasus ini.

Sebelumnya KPK telah menetapkan lima orang tersangka, yaitu selain Eko, Hardy, dan Okta, dua tersangka lainnya adalah Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla, Nofel Hasan, dan Direktur Utama PT Merial Esa dan PT Melati Technofo Indonesia, Fahmi Darmawansyah. (jul/b)





Berikan Komentar

Nusantara Lainnya
Garda Pemuda NasDem Sepakati Lima Resolusi Menuju Pemilu 2019
Garda Pemuda NasDem Sepakati Lima Resolusi Menuju Pemilu 2019
Selasa, 15 Januari 2019 22:30 WIB
JAKARTA - DPP Garda Pemuda NasDem (GP NasDem) mengeluarkan lima poin resolusi sebagai hasil dari Rapat Pimpinan Nasional GP NasDem
Raih Adipura Kedua, Justiar Minta Semua Pihak Peduli Kebersihan Lingkungan
Raih Adipura Kedua, Justiar Minta Semua Pihak Peduli Kebersihan Lingkungan
Senin, 14 Januari 2019 20:08 WIB
JAKARTA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Selatan (Basel) memberikan prestasi yang luar biasa bagi masyarakatnya. Daerah yang dipimpin H Justiar
Prabowo tegaskan Tionghoa miliki hak yang sama
Prabowo tegaskan Tionghoa miliki hak yang sama
Sabtu, 08 Desember 2018 14:09 WIB
JAKARTA - Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto menegaskan, etnis Tionghoa sebagai warga negara memiliki hak yang sama dengan
Kehadiran TNI-Polri masih ditolak sebagian warga Nduga
Kehadiran TNI-Polri masih ditolak sebagian warga Nduga
Jum'at, 07 Desember 2018 12:16 WIB
TIMIKA - Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Polisi Martuani Sormin mengatakan Nduga merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Papua yang sebagian