KPK Tetapkan Ketua DPD Golkar DKI Tersangka


KPK Tetapkan Ketua DPD Golkar DKI Tersangka

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengumumkan Anggota DPR RI, Fayakhun Andriadi, sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, penetapan status tersangka kepada Fayakhun merupakan hasil pengembangan penyidikan perkara tersebut. Penyidik, menurutnya, telah melakukan proses pengumpulan informasi data dan mencermati fakta persidangan kasus tersebut.

“KPK membuka penyelidikan baru dalam kasus tersebut. KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan perkara ini ke tingkat penyidikan dan menetapkan lagi seorang sebagai tersangka, yaitu FA, Anggota DPR RI periode 2014-2019,” kata Alex, di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (14/2/2018).

Alex menambahkan, Fayakhun dalam kasus ini diduga menerima hadiah atau janji terkait jabatannya. “Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan proses pembahasan dan pengesahan RKA-K/L dalam APBN-P tahun anggaran 2016 yang akan diberikan kepada Bakamla RI,” ujar Alex.

Atas perbuatannya tersebut, Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta itu disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perkara ini bermula dari tertangkap tangannya dua orang dari unsur swasta, Hardy Stefanus (HST) dan Muhammad Adami Okta (MAO) sesaat setelah menyerahkan uang kepada Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerja sama Bakamla RI, Eko Susilo Hadi (ESH).

Keduanya diamankan penyidik KPK di parkiran Kantor Bakamla di Jakarta Pusat pada pertengahan Desember 2016.

Saat itu KPK juga mengamankan uang sejumlah total setara Rp2 miliar dalam mata uang asing dolar Amerika dan dolar Singapura di ruang kerja Eko di Kantor Bakamla.

Menurut KPK, Fayakhun yang sempat di Komisi I dan sekarang di Komisi 3 DPR RI ini merupakan tersangka keenam dalam kasus ini.

Sebelumnya KPK telah menetapkan lima orang tersangka, yaitu selain Eko, Hardy, dan Okta, dua tersangka lainnya adalah Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla, Nofel Hasan, dan Direktur Utama PT Merial Esa dan PT Melati Technofo Indonesia, Fahmi Darmawansyah. (jul/b)




Banner

Berikan Komentar

Nusantara Lainnya
Ibu-ibu Pasti Senang Membaca Berita Ini
Ibu-ibu Pasti Senang Membaca Berita Ini
Minggu, 28 Juni 2020 20:09 WIB
CIANJUR - Harga bawang merah yang sempat melambung tinggi di sejumlah pasar tradisional di Cianjur, Jawa Barat, kini mulai mengalami
Startup Jepang Ciptakan "Masker Cerdas" Terkoneksi Internet
Startup Jepang Ciptakan "Masker Cerdas" Terkoneksi Internet
Minggu, 28 Juni 2020 20:03 WIB
JAKARTA - Ketika penggunaan masker menjadi kewajiban dalam era normal baru pandemi COVID-19, startup Jepang Donut Robotics telah mengembangkan "masker
Luhut: Timah Bangka Belitung Jadi Incaran Dunia
Luhut: Timah Bangka Belitung Jadi Incaran Dunia
Rabu, 24 Juni 2020 12:34 WIB
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut timah di Bangka Belitung mengandung material "rare earth"
Para PNS dan PPPK, Simak Baik-baik Pernyataan MenPAN-RB Ini
Para PNS dan PPPK, Simak Baik-baik Pernyataan MenPAN-RB Ini
Senin, 22 Juni 2020 13:26 WIB
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mengungkapkan, aparatur sipil negara (ASN) baik PNS maupun