Cuma Honorer di Bawah Tahun 2005 Diangkat CPNS


Cuma Honorer di Bawah Tahun 2005 Diangkat CPNS

JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memastikan hanya honorer dengan masa pengabdian terhitung sejak Januari 2005 hingga saat ini yang diangkat CPNS.

Menurut Wakil Ketua Baleg DPR RI Toto Daryanto, honorer yang bekerja per Januari 2005, statusnya selama ini belum jelas. Apalagi dengan adanya UU ASN yang memberikan batasan umur.

"Untuk mengakomodir honorer itulah perlu dibuatkan payung hukumnya dengan cara merevisi UU ASN. Namun, revisi ini bukan untuk honorer yang diangkat di atas tahun 2005, karena itu melanggar aturan," terang Toto kepada JPNN, Senin (29/1).

Dia menyebutkan, walaupun sudah ada larangan kepala daerah mengangkat honorer (terakhir tahun 2005), fakta di lapangan banyak yang melanggar. Akibatnya jumlah honorer membeludak.

"Kesepakatan Baleg dengan pemerintah yang akan diakomodir dalam revisi UU ASN hanya honorer yang diangkat maksimal Januari-Februari 2005 dan masih mengabdi sampai saat ini. Di luar itu tidak masuk," tegasnya.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyadari akan bermunculan pabrik-pabrik surat pengangkatan palsu. Itu sebabnya database yang ada pada pemerintah harus dilempar ke publik untuk diuji kebenarannya.

"Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan DPR. Honorer juga harus memantau ini agar tahu mana honorer bodong," tandasnya. (esy/jpnn)





Berikan Komentar

Nusantara Lainnya
Garda Pemuda NasDem Sepakati Lima Resolusi Menuju Pemilu 2019
Garda Pemuda NasDem Sepakati Lima Resolusi Menuju Pemilu 2019
Selasa, 15 Januari 2019 22:30 WIB
JAKARTA - DPP Garda Pemuda NasDem (GP NasDem) mengeluarkan lima poin resolusi sebagai hasil dari Rapat Pimpinan Nasional GP NasDem
Raih Adipura Kedua, Justiar Minta Semua Pihak Peduli Kebersihan Lingkungan
Raih Adipura Kedua, Justiar Minta Semua Pihak Peduli Kebersihan Lingkungan
Senin, 14 Januari 2019 20:08 WIB
JAKARTA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Selatan (Basel) memberikan prestasi yang luar biasa bagi masyarakatnya. Daerah yang dipimpin H Justiar
Prabowo tegaskan Tionghoa miliki hak yang sama
Prabowo tegaskan Tionghoa miliki hak yang sama
Sabtu, 08 Desember 2018 14:09 WIB
JAKARTA - Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto menegaskan, etnis Tionghoa sebagai warga negara memiliki hak yang sama dengan
Kehadiran TNI-Polri masih ditolak sebagian warga Nduga
Kehadiran TNI-Polri masih ditolak sebagian warga Nduga
Jum'at, 07 Desember 2018 12:16 WIB
TIMIKA - Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Polisi Martuani Sormin mengatakan Nduga merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Papua yang sebagian