Anak Buah SBY Kritisi Mendagri soal Plt Gubernur dari Polri


Anak Buah SBY Kritisi Mendagri soal Plt Gubernur dari Polri

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengkritik kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menunjuk dua perwira tinggi (pati) Polri menjadi pelaksana tugas (Plt) gubernur di Sumatera Utara (Sumut) dan Jawa Barat (Jabar). Sebab, tuga pokok dan fungsi (tupoksi) kepolisian bukanlah administrasi pemerintahan.

"Kalau mengangkat (Plt gubernur, red) dari lain (selain Polri, red). Tupoksi kepolisian kan bukan itu (Plt Gubernur)," ujar Agus di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (26/1).

Wakil ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu menambahkan, jika Plt kepala daerah yang ditunjuk tidak mengacu pada tupoksi, maka ada kecenderungan mengganggu proses demokrasi. Terlebih, Plt gubernur yang ditunjuk untuk daerah yang sedang menggelar pilkada.

"Di saat sedang tegakkan jabatan untuk seseorang sesuai tupoksinya, ini (penunjukan pati Polri sebagai Plt gubernur, red) tentunya bisa mengurangi kadar demokrasi, bahkan mendistorsi demokrasi," katanya. 

Agus mengakui, keputusan menunjuk Plt kepala daerah memang ada di Kemendagri. Namun, dia juga mengingatkan akan pentingnya menunjuk Plt kepala daerah dengan latar belakang yang sesuai.

“Harus menggunakan mahzab yang jelas," tegas anak buah Susulo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Sebelumnya, Kemendagri menunjuk Asops Kapoolri Irjen M Iriawan sebagai Plt Gubernur Jabar dan Kadiv Propam Polri Irjen Martua Sormin sebagai Plt Gubernur Sumut. Kedua daerah ini akan menggelar Pilkada Serentak 2018.(boy/jpnn)





Berikan Komentar

Nusantara Lainnya
Jurnalis Bangka Barat Berkunjung ke Diskominfo Pemkab Bantul
Jurnalis Bangka Barat Berkunjung ke Diskominfo Pemkab Bantul
Selasa, 15 Oktober 2019 13:18 WIB
BANTUL - Dalam rangka meningkatkan kapasitas jurnalis, lima orang wartawan di Bangka Barat yang tergabung di Pokja Wartawan Bangka Barat
Bupati Indramayu Terjaring OTT KPK, Diduga Terkait Proyek PUPR
Bupati Indramayu Terjaring OTT KPK, Diduga Terkait Proyek PUPR
Selasa, 15 Oktober 2019 12:15 WIB
JAKARTA - Bupati Indramayu, Provinsi Jawa Barat (Jabar), Supendi terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
Lagi, UU KPK Kembali Digugat ke MK
Lagi, UU KPK Kembali Digugat ke MK
Selasa, 15 Oktober 2019 11:22 WIB
JAKARTA - Meski belum memiliki nomor, Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
PWI Dan Ditjen Imigrasi Akan Gelar Safari Jurnalistik
PWI Dan Ditjen Imigrasi Akan Gelar Safari Jurnalistik
Kamis, 10 Oktober 2019 20:13 WIB
JAKARTA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat sepakat menggelar Safari Jurnalistik bersama Direktorat Jenderal Imigrasi, kesepakatan ini sendiri terjalin saat