Harta Calon Rp 8,9 M, Ikut Pilkada Bisa Habis Rp 100 M


Harta Calon Rp 8,9 M, Ikut Pilkada Bisa Habis Rp 100 M

JAKARTA -Potensi terjadinya politik uang diprediksi bakal menyeruak dalam pelaksanaan Pilkada serentak di 171 daerah pada 2018 mendatang.

Ya, daerah yang melaksanakan pilkada masuk dalam zona merah praktik tersebut.

Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan, potensi rawan itu sebenarnya masih sama dengan pilkada sebelumnya.

Pada hasil studi sebelumnya, politik uang terjadi lantaran terjadinya kesenjangan antara kemampuan keuangan paslon kepala daerah dan biaya yang harus dikeluarkan selama pilkada bergulir.

”Di Jawa yang paling tinggi biaya (pilkada) karena pemilihnya juga banyak,” terangnya seperti diberitakan Jawa Pos (Induk Radar Bangka.co.id). hari ini (24/12).

Di pilkada serentak mendatang, tiga provinsi besar di Jawa turut menyelenggarakan pilkada. Yakni, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Untuk keseluruhan, ada 171 daerah yang melaksanakan pilkada. Perinciannya, 17 provinsi, dan 154 kabupaten/kota.

Tingginya biaya pilkada umumnya tidak sebanding dengan kekayaan calon kepala daerah.Dia mencontohkan Dadang S. Mochtar, mantan Bupati Karawang yang pernah menyatakan biaya politik di Jawa paling tinggi mencapai Rp 100 miliar untuk menjadi bupati. Padahal, mayoritas calon rata-rata hanya memiliki harta Rp 8,9 miliar.

Kesenjangan itu memunculkan celah bagi calon kepala daerah mencari dana pemenangan pilkada dari “sponsor”.

Bagi calon petahana, biasanya mencari pemasukan tambahan dengan cara “memeras” rekanan proyek dan pejabat pemerintah daerah (pemda).

”Tambahan dana pilkada juga diduga berasal dari penggunaan dana hibah, bansos dan PBJ (pengadaan barang/jasa),” jelasnya.

Selama ini, pengawasan terhadap proses pilkada sudah dilakukan. Baik, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU maupun Bawaslu.

Namun, praktik itu tetap saja masih terjadi. Bahkan, kondisinya semakin parah seiring belum adanya sistem pencegahan terjadinya politik uang tersebut.

”Selama ini lingkarannya begitu-begitu saja, tidak berubah,” jelasnya.

KPK sendiri sudah melakukan berbagai cara untuk mencegah prakti tersebut. Misal, berkomunikasi dengan sejumlah partai politik (parpol) terkait dengan transparansi keuangan parpol.Namun, belum ada tindaklanjut yang signifikan dari pencegahan itu. ”KPK hanya sebatas mengusulkan, yang membuat aturan bukan kami,” paparnya. (tyo)





Berikan Komentar

Nusantara Lainnya
Pesawat Sriwijaya Air Hilang Kontak, Tim Basarnas Menuju Lokasi
Pesawat Sriwijaya Air Hilang Kontak, Tim Basarnas Menuju Lokasi
Sabtu, 09 Januari 2021 18:40 WIB
JAKARTA - Basarnas mengirim tim untuk menelusuri pesawat Sriwijaya rute Jakarta-Pontianak dengan kode penerbangan SJY 182 yang hilang kontak. Tim
Sriwijaya SJ182 Hilang Kontak Setelah Melewati Ketinggian 11.000 Kaki
Sriwijaya SJ182 Hilang Kontak Setelah Melewati Ketinggian 11.000 Kaki
Sabtu, 09 Januari 2021 18:37 WIB
JAKARTA - Manajemen Sriwijaya Air belum mengeluarkan pernyataan resmi hingga Sabtu (9/1) sore soal keberadaan pesawat SJ182 rute Jakarta-Pontianak yang
Musium Basoeki Abdullah Pamerkan Seni Rupa Kontemporer
Musium Basoeki Abdullah Pamerkan Seni Rupa Kontemporer
Sabtu, 21 November 2020 18:55 WIB
JAKARTA - Sebagai rangkaian program kerja Museum Basoeki Abdullah pada tahun ini, Museum Basoeki Abdullah menyelenggarakan Pameran Seni Rupa Kontemporer,
Gubernur Erzaldi Terima Penghargaan Indonesia’s Attractiveness Award 2019
Gubernur Erzaldi Terima Penghargaan Indonesia’s Attractiveness Award 2019
Selasa, 23 Juli 2019 13:18 WIB
JAKARTA -- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dipimpin oleh Gubernur Erzaldi Rosman kembali meraih penghargaan Indonesia’s Attractiveness Award 2019. Penghargaan