Kades Bisa Terintimidasi, Polisi Ikut Awasi Dana Desa


Kades Bisa Terintimidasi, Polisi Ikut Awasi Dana Desa

JAKARTA - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menolak Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tiga kementerian/lembaga yang mengatur kerja sama pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa. MoU ini ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Putro Sandjojo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada Jumat (20/10).

"Itu akan memberi peluang mengintimidasi para kepala desa. Di sisi lain, MoU itu merupakan instrumen dari kepentingan kelompok politik tertentu menjelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Oleh karena itu, kita tolak," ujar Ketua Umum Apdesi Sindawa Tarang kepada wartawan di Jakarta, Senin (23/10). Sindawa menjelaskan bahwa dana desa merupakan amanat UU 6/2014 tentang Desa. Artinya, siapa pun pemimpin negeri ini wajib mengalokasikan dana desa setiap tahunnya. 

Sementara audit dana desa sudah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kejaksaan di daerah-daerah pun turut mengawasi dana desa dengan ketat. "Bila kemudian Polri ikut campur, itu akan mengintimidasi para kepala desa. Sebentar-sebentar kepala desa disambangi oknum-oknum polisi yang menyalahgunakan MoU itu, sehingga akan mengintimidasi dan mengganggu kinerja pemerintah desa," jelas mantan kepala desa di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.

Menurutnya, MoU tiga menteri itu tidak ada dasar hukumnya dan tidak termasuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. "Jadi, MoU itu tak ada dasar hukumnya. Oleh karena itu saya mengimbau para kepala desa di seluruh Indonesia jangan ada yang mau menyerahkan dokumen pemerintah desa ke oknum kepolisian," tegas doktor bidang hukum ini. Lebih lanjut, pria yang akrab disapa ST itu menengarai, MoU tersebut justru dapat menjadi instrumen bagi kepentingan kelompok politik tertentu untuk memenangkan kandidat dalam Pilkada 2018 dan Pemilu/Pilpres 2019. "Caranya dengan menekan kepala desa melalui oknum-oknum polisi," tukasnya. 

Diketahui, tujuan penandatanganan MoU yaitu agar terwujudnya pengelolaan dana desa yang efektif, efisien dan akuntabel. MoU berlaku selama dua tahun ke depan sejak ditandatangani ketiga pihak. Apabila masa berlaku telah berakhir, maka MoU dapat diperpanjang. Namun dengan catatan ada koordinasi antar pihak yang terikat paling lambat 3 bulan sebelumnya. “Pengawasan dana desa ini kita sepakati tunggal yang mengawasi yaitu kapolsek dengan Bhabinkamtimbas-nya (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat),” kata Tjahjo.

Dalam waktu dekat, dia mengungkapkan, Kementerian Dalam Negeri pekan depan akan mengumpulkan bupati dan wali kota seluruh Indonesia. Para kepala daerah nantinya diimbau untuk tidak mengintervensi kapolsek terkait pengawasan dana desa. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap agar dana desa dapat digunakan optimal untuk pembangunan di desa dan kelurahan. Dengan begitu, perekonomian di tingkat desa bergerak positif.

Presiden mengungkapkan, terdapat 74.958 desa dan 8.430 kelurahan di Indonesia yang perlu dibangun. Pada 2015, pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp20,76 triliun. Sementara pada 2016, dana desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dan pada 2017 mencapai Rp60 triliun. “Ini adalah jumlah yang sangat besar dan yang perlu kita pastikan adalah dana itu berjalan optimal di lapangan. Kita ingin perekonomian di desa bisa bergerak, tidak kalah cepatnya dengan pergerakan ekonomi yang ada di kota,” kata Presiden saat memberikan pengantar dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/10).

Ratas membahas mengenai optimalisasi dana desa. Menurut Presiden, lapangan pekerjaan terbuka jika hal-hal produktif dilakukan. Presiden juga menyatakan, semua program dari dana desa harus diputuskan lewat musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes). Presiden mengingatkan agar penggunaan dana desa mendapatkan pendampingan. “Didampingi dengan baik terkait jenis proyeknya, waktu pengerjaan dikawal dan juga manajemen lapangannya diawasi semuanya,” tegasnya.

Seusai ratas, Mendes Eko Sandjojo menyatakan, pihaknya menjalin kerjasama dengan sejumlah lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) antikorupsi, termasuk KPK dan inspektorat. Program dana desa diharapkan terkawal agar transparan serta mencegah praktik korupsi. Menurutnya, masyarakat dapat berperan aktif jika menemukan indikasi penyelewengan dana desa dengan menghubungi nomor kontak Satgas Dana Desa yaitu 1500040. “Yang paling penting pengawasan masyarakat,” tuturnya.(ian/rmol/ant/rb) 





Berikan Komentar

Nusantara Lainnya
Akses Internet Desa di Babel Dipastikan Segera Merata
Akses Internet Desa di Babel Dipastikan Segera Merata
Rabu, 27 Januari 2021 00:32 WIB
JAKARTA - Bersama Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi; Staff Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan
Sukses Fuel Card Solar, Pemprov Babel Akan Terapkan Pada LPG 3 Kilogram
Sukses Fuel Card Solar, Pemprov Babel Akan Terapkan Pada LPG 3 Kilogram
Rabu, 27 Januari 2021 00:30 WIB
JAKARTA - Berbekal keberhasilan penerapan sistem fuel card untuk pembelian solar di Babel, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman
Gubernur Erzaldi Siapkan Strategi Pendistribusian BBM di Babel
Gubernur Erzaldi Siapkan Strategi Pendistribusian BBM di Babel
Rabu, 27 Januari 2021 00:23 WIB
JAKARTA - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman membahas 7 poin pendistribusian Bahan Bakar Minyak di Bangka Belitung bersama
Pesawat Sriwijaya Air Hilang Kontak, Tim Basarnas Menuju Lokasi
Pesawat Sriwijaya Air Hilang Kontak, Tim Basarnas Menuju Lokasi
Sabtu, 09 Januari 2021 18:40 WIB
JAKARTA - Basarnas mengirim tim untuk menelusuri pesawat Sriwijaya rute Jakarta-Pontianak dengan kode penerbangan SJY 182 yang hilang kontak. Tim