Dua Pelaku Pemukulan Praja IPDN Dipecat


Dua Pelaku Pemukulan Praja IPDN Dipecat

JAKARTA - Dua dari sepuluh oknum praja pelaku pemukulan seorang praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), akhirnya dipecat.

Pemecatan merupakan keputusan tim kecil yang beranggotakan tim dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan IPDN.

Keputusan ini berbeda dengan keputusan yang sebelumnya ditetapkan Ermaya, yang hanya menurunkan pangkat lima oknum pelaku dan menjatuhi skorsing enam bulan terhadap lima pelaku lainnya.

"Surat keputusan rektor dievaluasi kembali oleh tim kecil, evaluasi terhadap penamparan praja. Ada perubahan sedikit yang lima orang diturunkan itu, ada dua orang yang harus diberhentikan. Tadi kami diskusikan sama sama," ujar Ermaya usai bertemu Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (31/8).

Menurut Ermaya, keputusan diambil sejalan dengan komitmen Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan keinginan Presiden Joko Widodo, yang tidak menginginkan ada kekerasan di IPDN yang telah ditetapkan sebagai kampus revolusi mental.

"Sekecil apa pun peristiwa (kekerasan,red) apakah itu penamparan apakah kegiatan lain yang mengarah kepada kekerasan, harus ditindak tegas," ucapnya.

Saat ditanya peran dua oknum praja yang dipecat, Ermaya mengatakan orang yang merencanakan dan yang menggerakkan sejumlah oknum pelaku lainnya mendatangi korban hingga kemudian terjadi peristiwa pemukulan.

"Kondisi korban enggak ada masalah, sudah menjalankan aktivitas dengan normal. Ada kuliah biasa," kata Ermaya.

Sebelumnya, Ermaya mengakui telah terjadi kasus pemukulan di Kampus IPDN. Dia menyebut kasus pemukulan tergolong pelanggaran ringan. Karena itu pelaku tidak diberhentikan. Hanya dijatuhi sanksi skorsing dan turun pangkat serta tingkatan.

"Karena pacaran. Akibatnya (korban,red) memar pada bagian bibir. Hasil pemeriksaan dokter bukan merupakan pukulan katagori berat. Namun demikian sekecil apa pun harus diberikan sanksi. Lima orang diturunkan pangkat dan tingkatnya, lima orang lain diskorsing selama enam bulan. Sementara seorang pengasuh praja diberhentikan," pungkas Ermaya.(gir/jpnn)





Berikan Komentar

Nusantara Lainnya
PWI Berikan Anugerah Bapak Kemerdekaan Pers Indonesia Kepada B.J Habibie 
PWI Berikan Anugerah Bapak Kemerdekaan Pers Indonesia Kepada B.J Habibie 
Selasa, 17 September 2019 05:47 WIB
JAKARTA - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menganugerahi gelar kepada Presiden ketiga RI sebagai Bapak Kemerdekaan Pers Indonesia atas kebijakannya yang
Atlet Cabor Balap Motor Malut Melaju ke PON XX Papua
Atlet Cabor Balap Motor Malut Melaju ke PON XX Papua
Jum'at, 13 September 2019 14:43 WIB
JAKARTA - Tim Cabang Olahraga Balap Motor Maluku Utara (Malut) lolos diajang pra PON sirkuit Sentul Carting Internasional (SCI), Bogor
LPSK Bantah Pernah Ada Rapat Fiktif
LPSK Bantah Pernah Ada Rapat Fiktif
Jum'at, 13 September 2019 14:03 WIB
JAKARTA - Merespon pertanyaan anggota Komisi III Hasan Husairi, kepada calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar di
BJ Habibie Wafat, Pemerintah Tetapkan Hari Berkabung Nasional
BJ Habibie Wafat, Pemerintah Tetapkan Hari Berkabung Nasional
Rabu, 11 September 2019 19:42 WIB
JAKARTA - Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto,