DPR Kecam Pelarangan Salat di Masjid Al Aqsha


DPR Kecam Pelarangan Salat di Masjid Al Aqsha

JAKARTA - Wakil Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen (BKSAP) DPR Rofi' Munawar mengecam tindakan polisi Israel yang telah menutup Masjid Al-Aqsa di Yerusalem dan melarang warga muslim Palestina salat Jumat, pekan lalu.

"Tindakan penutupan dan pelarangan salat jumat di Masjid Al-Aqsha jelas tidak bisa dibenarkan, karena menghalangi umat Islam untuk beribadah dan berziarah ke tempat suci tersebut," ungkap Rofi' dalam keterangan pers hari ini.

Israel melakukan penutupun Masjid Al Aqsha menyusul dua polisi Israel yang ditembak mati oleh tiga pria.

Meskipun selepas itu seluruh pelaku ditembak mati.

Rofi berpandangan penutupan masjid karena alasan keamanan merupakan tindakan berlebihan dan melanggar HAM.

Khususnya masyarakat Palestina dalam menjalankan keyakinannya.

Terlebih Masjid Al Aqsha merupakan tempat suci yang menjadi salah satu destinasi ritual utama ziarah dan ibadah bagi umat Islam seluruh dunia.

"Israel harus segera mencabut kebijakan tersebut. Karena nyata-nyata telah mencederai prinsip keagamaan dan prinsip kedaulatan sekaligus. Dan ini bukan yang pertama, dibulan ramadhan lalu mereka membatasi umat Islam yang hendak beritikaf dan menjalankan ibadah di Masjid Al Aqsha" tegasnya.

Sejatinya sudah banyak kecaman terkait keberadaan serta penguasaan Israel terhadap kawasan suci Masjid Al Aqsha.

Kebijakan terbaru dari Komite Warisan Budaya Organisasi Pendidikan, Sains, dan Kebudayaan PBB atau UNESCO telah mengeluarkan resolusi yang menegaskan kembali tidak adanya kedaulatan Israel atas Kota Al-Quds (Yerusalem) yang didudukinya selama ini.

"Dan tidak terhitung berapa kali Israel tidak mematuhi resolusi yang dikeluarkan PBB, tanpa ada sangsi dan tindakan apa-apa," pungkasnya. (adv/jpnn)





Berikan Komentar

Nusantara Lainnya
Jurnalis Bangka Barat Berkunjung ke Diskominfo Pemkab Bantul
Jurnalis Bangka Barat Berkunjung ke Diskominfo Pemkab Bantul
Selasa, 15 Oktober 2019 13:18 WIB
BANTUL - Dalam rangka meningkatkan kapasitas jurnalis, lima orang wartawan di Bangka Barat yang tergabung di Pokja Wartawan Bangka Barat
Bupati Indramayu Terjaring OTT KPK, Diduga Terkait Proyek PUPR
Bupati Indramayu Terjaring OTT KPK, Diduga Terkait Proyek PUPR
Selasa, 15 Oktober 2019 12:15 WIB
JAKARTA - Bupati Indramayu, Provinsi Jawa Barat (Jabar), Supendi terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
Lagi, UU KPK Kembali Digugat ke MK
Lagi, UU KPK Kembali Digugat ke MK
Selasa, 15 Oktober 2019 11:22 WIB
JAKARTA - Meski belum memiliki nomor, Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
PWI Dan Ditjen Imigrasi Akan Gelar Safari Jurnalistik
PWI Dan Ditjen Imigrasi Akan Gelar Safari Jurnalistik
Kamis, 10 Oktober 2019 20:13 WIB
JAKARTA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat sepakat menggelar Safari Jurnalistik bersama Direktorat Jenderal Imigrasi, kesepakatan ini sendiri terjalin saat