Ketua KPK Juga Tersandera Kasus e-KTP


Ketua KPK Juga Tersandera Kasus e-KTP

    JAKARTA - Ketua KPK Agus Rahardjo juga disebut-sebut dalam kasus e-KTP. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Fahri mengatakan, saat proyek e-KTP dibahas, Agus merupakan Direktur Utama Lembaga Pengkajian Pengadaan Barang dan Jasa (LPPK) yang ikut memberikan rekomendasi atas proyek tersebut.

    Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, KPK saat ini kerap dijadikan alat politik untuk menyandera orang-orang tertentu demi tujuan politis. Bahkan dalam kasus e-KTP nama Ketua KPK Agus Rahardjo pun disebut-sebut. "Agus pun akan disandera kan, karena kalau rekomendasi dia, dia yang awasi juga (di LKPP) kok bisa begitu (temuan korupsi oleh KPK)," kata Pangi saat dihubungi wartawan, Selasa (15/5).

    Dia menambahkan, seharusnya tidak ada temuan korupsi dalam e-KTP, karena proyek pemerintah tersebut juga diawasi oleh KPK. "Begitu pengurus (pimpinan KPK) berganti, kok ceritanya sudah beda. Semua orang sudah paham gimana tindakan koruptif yang sebetulnya melibatkan banyak orang, cuma tidak sampai disitu, ada kondisi yg menginginkan menambah bargaining politik menyandera Ketum partai, ada kepentingan lain yang menempel diproses e-KTP ini," tuturnya.

    Menurut Pangi dari segi angka korupsi, kasus korupsi e-KTP lebih kecil ketimbang kasus korupsi BLBI. Namun yang menjadi ramai dan menjadi top issue justru kasus e-KTP. "Yang saya tahu bahwa e-KTP ini kan tidak sebesar BLBI, jauh bicara anggaran, BLBI lebih mengerikan. Cuma follow up, booming di media adalah e-KTP, e-KTP betul-betul massif, sangat santer kedengarannya, luar biasa, dan menyandera banyak politisi dan pejabat tinggi negara lainnya", kata dia.

    Secara politik ini penegakan hukum atau ada kental politisnya, selama ini santer di publik tidak murni penegakan hukum, banyak juga kasus sandera menyandera. Ketika e-KTP muncul, BLBI muncul, ujung BLBI kita tahu, kalau e-KTP diteruskan ada yg disandera Politisi maupun pejabat negara seperti Yasonna Laoly, Gamawan Fauzi, Agus Martowarjoyo, Ganjar Pranowo, Olly Dondokambe, Anas Urbaningrum, Arief Wibowo, Ignatius Mulyono, Teguh Juwarno, Taufik Efendi, Chairuman Harahap dan nama lainnya."Termasuk Agus Raharjo Ketua KPK," ungkapnya.

    "Artinya kalau dulu proyek ini diawasi KPK, LKPP, celah korupsi tertutup rapat, tidak ada potensi lakukan itu karena langsung dibawah KPK, yang jadi pertanyaan, kenapa jadi ribut sekarang," tandasnya.

    Sementara itu, Agus Rahardjo memastikan tidak memiliki keterlibatan dalam dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP. Karena itu, Agus merasa tidak perlu memberikan keterangan kepada penyidik dalam kapasitasnya sebagai mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). "Enggak ada keterlibatan sama sekali, kok," kata Agus. Menurut Agus, penyidik bahkan sudah melakukan pemaparan di depan pimpinan mengenai perkembangan kasus e-KTP. "Waktu itu dipaparkan ke kami, anak-anak juga melihat tidak ada keterlibatan saya," ujar Agus.

    Sebelumnya, Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengaku pernah melakukan presentasi terkait proyek e-KTP itu di KPK. Saat itu, KPK meminta Gamawan untuk mengajak LKPP ikut mendampingi proyek tersebut. Dia juga meyakini proyek pengadaan e-KTP sudah sesuai prosedur. Agus menjelaskan bahwa saran dari LKPP dalam proyek e-KTP tidak ada yang diikuti oleh panitia pengadaannya di Kementerian Dalam Negeri. Alhasil, proyek senilai Rp 6 triliun itu berujung dengan kasus dugaan korupsi dan menyebabkan kerugian negara.

    Saat itu, LKPP masih dipimpin oleh Agus Rahardjo. Namun, Agus menyebut bahwa saran dari LKPP tidak diikuti sehingga LKPP menarik diri dari pendampingan proyek tersebut. Agus menyebut ada beberapa saran yang diberikan. Antara lain tentang tender yang harus menggunakan e-procurement dan pekerjaan dipecah menjadi beberapa paket. Paket-paket itu meliputi pembuat sistem sebagai integrator, paket kartu dan chip, paket PC, paket kamera, paket finger print identification, paket pembaca retina, dan lain-lain.

    Sehingga setiap barang bisa dikompetisikan dengan sangat baik. Integrator harus betul perusahaan yang kompeten. Karena dia yang awasi spec dari setiap barang pendukung, waktu delivery, dan lain-lain. (Put/jpg) 





Berikan Komentar

Nusantara Lainnya
PWI Berikan Anugerah Bapak Kemerdekaan Pers Indonesia Kepada B.J Habibie 
PWI Berikan Anugerah Bapak Kemerdekaan Pers Indonesia Kepada B.J Habibie 
Selasa, 17 September 2019 05:47 WIB
JAKARTA - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menganugerahi gelar kepada Presiden ketiga RI sebagai Bapak Kemerdekaan Pers Indonesia atas kebijakannya yang
Atlet Cabor Balap Motor Malut Melaju ke PON XX Papua
Atlet Cabor Balap Motor Malut Melaju ke PON XX Papua
Jum'at, 13 September 2019 14:43 WIB
JAKARTA - Tim Cabang Olahraga Balap Motor Maluku Utara (Malut) lolos diajang pra PON sirkuit Sentul Carting Internasional (SCI), Bogor
LPSK Bantah Pernah Ada Rapat Fiktif
LPSK Bantah Pernah Ada Rapat Fiktif
Jum'at, 13 September 2019 14:03 WIB
JAKARTA - Merespon pertanyaan anggota Komisi III Hasan Husairi, kepada calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar di
BJ Habibie Wafat, Pemerintah Tetapkan Hari Berkabung Nasional
BJ Habibie Wafat, Pemerintah Tetapkan Hari Berkabung Nasional
Rabu, 11 September 2019 19:42 WIB
JAKARTA - Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto,