Cuti Tahunan PNS dan CPNS Bisa Dirapel


Cuti Tahunan PNS dan CPNS Bisa Dirapel

    JAKARTA - Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bisa merapel cuti tahunan. Di dalam PP 11/2017 tentang Manajemen ASN disebutkan PNS dan calon PNS yang telah bekerja paling kurang satu tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan selama 12 hari.

    "Untuk menggunakan hak atas cuti tahunan, PNS atau CPNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan," kata Karo Hukum Komunikasi Informasi Publik (HKIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Herman Suryatman, Minggu (7/5).

    Dia menjelaskan, PP Manajemen ASN Pasal 312 ayat (4) menyebutkan hak atas cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan. “Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dua tahun atau lebih berturut-turut, bisa digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan. Ini diatur Pasal 313 ayat (2) PP 11/2017," terang Herman.    

    PP Nomor 11 Tahun 2017 menjadi isu penting yang akan dibahas dalam Rakornas Kepegawaian 2017 pada 10 Mei mendatang. Adanya PP tersebut otomatis mengubah manajemen birokrasi di pemerintah.

"?Terbitnya PP 11/2017, pola pembinaan manajemen PNS mengalami transformasi sesuai dengan tuntutan UU ASN. Di mana pembinaan PNS mulai dari sistem rekrutmen hingga pengangkatan dalam jabatan, menekankan tiga aspek mutlak yakni kualifikasi, kompetensi, dan kinerja," kata Karo Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan.

    Ketiga aspek dalam sistem merit ini, lanjutnya, membawa pola perubahan pembinaan manajemen PNS yang selama ini berada pada konsep comfort zone bertransisi menjadi competitive zone. Sementara itu Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmadja mengatakan, pola pembinaan manajemen PNS dalam PP 11/2017 ini tidak akan memberlakukan lagi syarat pangkat/golongan ruang dalam pengangkatan ke dalam jabatan.

    Jika pada ketentuan sebelumnya pengangkatan dalam jabatan mensyaratkan masa kerja (pangkat/golongan) tertentu yang bisa ikut pengisian jabatan. Dengan PP ini persyaratan justru dititikberatkan pada kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki masing-masing jabatan, sehingga memacu kompetensi terbuka bagi PNS. "Jadi golongan kepangkatan tidak lagi melekat kepada orangnya tapi pada jabatan. Misalnya seorang PNS diangkat deputi karena golongan kepangkatannya IVd. Dengan aturan baru, PNS akan mendapatkan golongan kepangkatan bila menduduki jabatan," terangnya.

    Selain itu, kehadiran PP 11/2017 menguatkan implementasi sistem merit dalam manajemen birokrasi yang mencakup sejumlah hal, yakni: manajemen SDM secara efektif, efisien dan terintegrasi; standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik; seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif; penggajian, reward and punishment berbasis kinerja. Juga melindungi pegawai dari intervensi politik dan memproteksi pegawai dari kegiatan politik dan dari tindakan semena-mena.(esy/jpnn)




Banner

Berikan Komentar

Nusantara Lainnya
Gubernur Erzaldi Beraudiensi Dengan Founder & Chairman MarkPlus Inc
Gubernur Erzaldi Beraudiensi Dengan Founder & Chairman MarkPlus Inc
Senin, 14 September 2020 12:40 WIB
JAKARTA – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Naziarto serta Kepala BUMD
Gubernur Erzaldi Bahas Produk Unggulan Untuk Tingkatkan Produktivitas Nelayan
Gubernur Erzaldi Bahas Produk Unggulan Untuk Tingkatkan Produktivitas Nelayan
Senin, 14 September 2020 12:39 WIB
JAKARTA - Gubernur Erzaldi didampingi dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dasminto memenuhi undangan dari PT
Cuti Bersama Idulfitri 2021 Digeser, Khusus ASN Tunggu Keppres
Cuti Bersama Idulfitri 2021 Digeser, Khusus ASN Tunggu Keppres
Jum'at, 11 September 2020 23:52 WIB
JAKARTA - Pemerintah secara resmi menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2021. Penetapan dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama
Hari Ini Ada 3.737 Kasus Baru Covid-19, Korban Jiwa Sudah 8,544 Orang
Hari Ini Ada 3.737 Kasus Baru Covid-19, Korban Jiwa Sudah 8,544 Orang
Jum'at, 11 September 2020 23:44 WIB
JAKARTA - Kasus positif Covid-19 di Indonesia terus menunjukkan peningkatan. Hingga Jumat (11/9) pukul 12.00, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat total