Pimpinan DPR Di-MKD-kan, Pro-kontra Hak Angket Atas KPK


Pimpinan DPR Di-MKD-kan, Pro-kontra Hak Angket Atas KPK

    JAKARTA - Sebanyak empat orang pimpinan DPR RI bakal dipanggil Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) usai reses. Mereka di antaranya Ketua DPR RI, Setya Novanto, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, Agus Hermanto, dan Taufik Kurniawan. Hal itu terkait janji lembaga kode etik wakil rakyat dalam memproses laporan LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).

    "Lagi reses. Setiap laporan yang masuk akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku dan sesuai tahapan," ungkap Sufmi Dasco Ahmad, ketua MKD saat dikonfirmasi, kemarin (3/5). Nantinya, sambung politisi Partai Gerindra itu, MKD akan memverifikasi pelapor terlebih dahulu. Usai diverifikasi, MKD akan mengkaji materi yang dilaporkan MAKI terhadap empat pimpinan DPR. "Tahapan pertama verifikasi pelapor. Baru setelah itu materinya," tandasnya. 

    Setelah pemeriksaan, lanjut Sufmi, materi bila masuk dalam verifikasi pengaduan akan ditindaklanjuti, tetapi bila materinya tidak lolos verifikasi maka pengaduan akan di-drop.  "Materi bila masuk verifikasi otomatis para pimpinan itu kami panggil," sambung Dasco.

    Sementara, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengaku menyayangkan atas adanya laporan ke MKD yang dirinyapun ikut terseret. "Kalau dikatakan menyayangkan, saya juga menyayangkan, sama seperti Pak Boyamin (Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, Red) karena fraksi saya belum diberikan kesempatan ngomong. Kalau dianggap tidak menghalangi, apa palu Pak Fahri harus saya rebut dan saya dorong? Kan tidak juga, nanti kalau ribut kayak DPD kan repot, rebutan palu," paparnya saat dihubungi, Rabu (3/5).

    Menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu, para pimpinan sidang juga kaget saat Fahri mengetuk palu mengesahkan hak angket KPK di sidang paripurna, Jumat (28/4) lalu. "Kita sebenarnya menghindari kegaduhan, tapi kan kemarin situasional dan spontan, sehingga begitu mungkin Pak Fahri tidak dengar karena interupsi saling rebut, akhirnya Pak Fahri mengetuk palu. Saya, Pak Agus dan Pak Novanto juga kaget karena diberi ruang oleh Pak Fahri setelah sidang ada forum fraksi, tapi karena menjelang salat Jumat, jadi belum terwujud," kilah Taufik.

    Dia mengaku tetap menghormati pemimpin sidang karena diberikan hak membuat keputusan. Soal nama Fadli Zon yang tidak dilaporkan, dirinya mengatakan, Fadli masih di meja pimpinan saat Fahri mengetuk palu sidang. "Artinya, saya perlu jelaskan ke masyarakat. Di pimpinan ada istilah ketua rapat diberikan wewenang untuk lakukan 'judgement' politik untuk memutuskan suatu agenda persidangan. Jadi, sekiranya siapa pun yang memimpin harus kita hormati," jelas Taufik.

    Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah santai meski dilaporkan ke MKD. Menurut dia, adalah hak semua orang untuk melaporkannya. "Itu hak semua orang, dan orang BOLEH melakukan haknya. Tapi itu menunjukkan siapa kita. Mari kita bermain dalam ranah permainan demokrasi," tandasnya. Fahri pun balik mempertanyakan siapa yang merasa dihalang-halangi dengan sikapnya. Fahri heran, yang dikritiknya adalah KPK tapi yang marah malah sejumlah lembaga swadaya masyarakat. "Kalau saya jadi penghalang, siapa yg merasa dihalangi? Kenapa saya kritik KPK yang marah LSM? Saya curiga LSM kongkalingkong," ungkapnya.

    Karena itu, Fahri menegaskan, jika nanti hak angket berjalan dia juga akan membuka satu pola relasi yang tidak sehat, yang tercipta di kalangan masyarakat. Dengan demikian, penciptaan imajinasi soal korupsi itu menjadi tidak rasional, mitos dan keluar dari jalur hukum yang rasional. "Nanti saya bisa ungkapkan itu, misalnya siapa yang dapat dana karena setiap hari memuji KPK. Itu saya tahu dan ada datanya," tegasnya.

    Fahri mengatakan, juga akan mempersoalkan pihak-pihak yang tidak bisa membatasi diri bahwa kebebasan tidak BOLEH dihakimi. "Ini hari kebebasan pers kita. Kritik yang saya ungkapkan ke KPK itu semata-mata untuk menggairahkan kebebasan pers kita. Karena saya mengkritik KPK itu dari 2005-2006," katanya.

    Diketahui, MAKI telah melaporkan empat pimpinan DPR RI yakni, Fahri Hamzah, Agus Hermato, Setya Novanto dan Taufik Kurniawan ke MKD karena dianggap melanggar kode etik, Rabu (3/5). Koordinator MAKI, Boyamin Saiman menuturkan, ada beberapa kejanggalan yang terjadi saat pengambilan keputusan hak angket itu. "Pada posisi syarat formil atau persyaratan mekanisme dalam pengambilan persetujuan anggota DPR tidak memenuhi syarat, mekanisme dan melanggar tata tertib dan Undang-Undang MD3, dengan itu maka pimpinan sidang yang menjadi ketua saya laporkan ke MKD," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin.

    Pertama, urai Boyamin, ketika ada sejumlah anggota DPR yang menolak usulan hak angket tersebut, tak dilakukan mekanisme voting. Padahal, pengambilan keputusan dilakukan dengan dua cara, yakni aklamasi dan voting. "Ketika ada yang menolak tapi kemudian bablas itu kemarin juga tidak voting, maka menjadi kesulitan risalah rapatnya itu kemudian pengambilan keputusan itu kemarin dengan cara apa? Akalamasi tidak, karena masih ada yang menolak dan interupsi," paparnya. 

    Kedua, lanjut Boyamin, tidak dilakukan penghitungan secara fisik pada saat pengambilan keputusan. Padahal, dalam pengambilan keputusan hak angket harus ada minimal separuh anggota dewan yang hadir. Selain itu, ada pula syarat ketentuan anggota untuk menyetujui pengambilan keputusan. Penghitungan tersebut dinilai tak dilakukan pada paripurna lalu. "Kemarin kan banyak kosong, jadi enggak mungkin ada separuh. Kenapa tidak dihitung? Karena pasti kalau dihitung kelihatan belangnya," tuturnya.

    Ketiga, kata Boyamin, tak ada lobi yang dilakukan meski ada fraksi yang tidak setuju dengan usulan tersebut. Selain tak melakukan lobi, tak ada pula penundaan sidang karena rapat tak dihadiri separuh anggota dewan. "Jadi pimpinan sidang itu sudah salah sejak awal ketika tidak melakukan voting. Terus juga tidak menghitung jumlah yang hadir kemudian tidak meminta skorsing untuk dilakukan lobi," kata Penasihat Hukum Antasari Azhar itu.

    Kejanggalan keempat, Boyamin menambahkan, penyampaian usulan hak angket tak didahului penyampaian daftar nama pengusul. Contohnya, pada saat pengajuan hak angket Bank Century. Saat itu, meski beranggotakan hampir 100 orang, nama-nama pendukung hak angket tetap dibacakan. Sedangkan pada hak angket KPK, nama-nama tersebut seolah disembunyikan bahkan jumlah pengusul sempat simpang siur.

    Adapun Fadli Zon, kata Boyamin, tak ikut dilaporkan karena mengikuti fraksinya yang meninggalkan ruang rapat. Tiga pimpinan DPR lainnya dinilai tak berupaya mencegah Fahri Hamzah, selaku pimpinan rapat, agar tak sembarangan mengetuk palu persetujuan. "Mestinya juga mereka mengingatkan atau kalau perlu mengambil alih palu. Mestinya kalau tidak mampu mencegah Pak Fahri Hamzah bablas, mestinya tiga yang lain juga walk out (WO). Tapi membiarkan dan duduk manis di depan maka itu juga turut Teradu," tutupnya. (aen/boy/jpnn)





Berikan Komentar

Nusantara Lainnya
Jurnalis Bangka Barat Berkunjung ke Diskominfo Pemkab Bantul
Jurnalis Bangka Barat Berkunjung ke Diskominfo Pemkab Bantul
Selasa, 15 Oktober 2019 13:18 WIB
BANTUL - Dalam rangka meningkatkan kapasitas jurnalis, lima orang wartawan di Bangka Barat yang tergabung di Pokja Wartawan Bangka Barat
Bupati Indramayu Terjaring OTT KPK, Diduga Terkait Proyek PUPR
Bupati Indramayu Terjaring OTT KPK, Diduga Terkait Proyek PUPR
Selasa, 15 Oktober 2019 12:15 WIB
JAKARTA - Bupati Indramayu, Provinsi Jawa Barat (Jabar), Supendi terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
Lagi, UU KPK Kembali Digugat ke MK
Lagi, UU KPK Kembali Digugat ke MK
Selasa, 15 Oktober 2019 11:22 WIB
JAKARTA - Meski belum memiliki nomor, Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
PWI Dan Ditjen Imigrasi Akan Gelar Safari Jurnalistik
PWI Dan Ditjen Imigrasi Akan Gelar Safari Jurnalistik
Kamis, 10 Oktober 2019 20:13 WIB
JAKARTA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat sepakat menggelar Safari Jurnalistik bersama Direktorat Jenderal Imigrasi, kesepakatan ini sendiri terjalin saat