Sidang Perkara Ahok Makin Panas


Sidang Perkara Ahok Makin Panas

    JAKARTA - Kehadiran ahli hukum pidana Edward Omar Sharif Hiariej pada persidangan kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mendapat pertentangan dari jaksa penuntut umum. Ahli yang sempat diusir pada awal sidang, Selasa (14/3) diminta masuk lagi ke ruang sidang setelah saksi fakta sudah dimintai keterangannya oleh majelis hakim.

    Majelis hakim memutuskan untuk meminta keterangan ahli hukum pidana yang juga dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) itu. Namun, hal itu langsung ditentang jaksa penuntut umum (JPU) Ali Mukartono selaku ketua JPU menganggap, Edward merupakan ahli yang membelot. Menurutnya, awalnya Edward merupakan ahli yang dihadirkan oleh pihak JPU. Namun, JPU mengendus bahwa Edward menjalin komunikasi dengan kubu Ahok.

    "Pada persidangan yang lalu, kami memutuskan tidak mengajukan ahli (Edward) dengan beberapa pertimbangan bahwa kami dapat laporan dari anggota kami. Ini tidak etis, dari awal dia tahu BAP dari penyidik, kenapa berhubungan dengan kuasa hukum?" jelas dia di hadapan majelis hakim dalam persidangan yang digelar di gedung Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (14/3).

    Pada kesempatan lainnya, kata Ali, Edward sempat menyampaikan pesan bernada mengancam kepada JPU. Ucapan itu, dianggap JPU sebagai bentuk bahwa Edward tidak sopan. "Ahli mengatakan, “kalau jaksa tidak menghadirkan (saya), saya akan dihadirkan kuasa hukum”. Ini semacam ultimatum," kata Ali. Sedangkan penasihat hukum Ahok membantah mereka dianggap tidak etis.

    Menurut penasihat hukum, pihaknya sudah berkomunikasi dengan JPU untuk menghadirkan Edward. Penasihat hukum mengklaim bahwa JPU sudah menyetujuinya. "Kesepakatan (soal Edward jadi saksi ahli) tanggal 28 Februari 2017, tidak ada keberatan sedikit pun (dari jaksa penuntut umum, red). Tiba-tiba di sini buat suatu persoalan, menurut kami ini iktikad kurang bagus," kata penasihat hukum Ahok. Pertikaian tersebut ditengahi oleh Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto.

    Setelah berembuk, majelis hakim memutuskan Edward tetap bisa memberi pandangannya sebagai ahli. "Majelis tetap berpedoman, apa keterangan ahli, akan dipertimbangkan oleh majelis. Saya kira sudah tidak ada masalah lagi," tandas dia. Dalam keterangannya, ahli hukum pidana Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, jaksa penuntut umum memperlihatkan keragu-raguan dalam mendakwa Basuki Tjahaja Purnama di perkara penodaan agama.

    Keraguan itu tampak dari penggunaan dua pasal yang bersifat tidak mengikat alias alternatif dalam dakwaan tersebut. "Kalau dakwaan alternatif disertakan berarti ada keraguan penuntut umum dalam mendakwa," kata Edward. Dia menerangkan, jaksa penuntut mendakwa Ahok dengan Pasal 156 KUHAP dan pasal altenatif 156a KUHAP. Edward menganggap, jaksa penuntut bimbang menjatuhkan pilihannya, sehingga menyerahkannya kepada majelis hakim untuk dicermati.

    "Sehingga diminta kepada hakim untuk memilih dua pasal tersebut yang mana yang berlaku," ujar Edward. Lebih lanjut Edward memerinci, sebenarnya kasus Ahok ini lemah dalam pembuktian niat jahatnya. Sebab, dalam Pasal 156a KUHP, dakwaan harus menjelaskan niat jahat terdakwa sehingga timbul tindakan pidana penistaan agama.

    "Pasal 156 tidak relevan. Tapi pasal 156a lah yang relevan karena lebih detail. Cuma dalam pasal 156a harus dibuktikan dua hal yakni kesengajaan dan niat. Salah satu saja unsurnya tak terbukti, maka tidak bisa dikenakan," tandasnya.(Mg4/JPNN)





Berikan Komentar

Nusantara Lainnya
Kapuspenkum : Kejaksaan dan Forwaka Saling Membutuhkan
Kapuspenkum : Kejaksaan dan Forwaka Saling Membutuhkan
Jum'at, 18 Oktober 2019 11:30 WIB
JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Dr Mukri SH, MH mengatakan, Kejaksaan dan Forwaka merupakan mitra yang
Jurnalis Bangka Barat Berkunjung ke Diskominfo Pemkab Bantul
Jurnalis Bangka Barat Berkunjung ke Diskominfo Pemkab Bantul
Selasa, 15 Oktober 2019 13:18 WIB
BANTUL - Dalam rangka meningkatkan kapasitas jurnalis, lima orang wartawan di Bangka Barat yang tergabung di Pokja Wartawan Bangka Barat
Bupati Indramayu Terjaring OTT KPK, Diduga Terkait Proyek PUPR
Bupati Indramayu Terjaring OTT KPK, Diduga Terkait Proyek PUPR
Selasa, 15 Oktober 2019 12:15 WIB
JAKARTA - Bupati Indramayu, Provinsi Jawa Barat (Jabar), Supendi terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
Lagi, UU KPK Kembali Digugat ke MK
Lagi, UU KPK Kembali Digugat ke MK
Selasa, 15 Oktober 2019 11:22 WIB
JAKARTA - Meski belum memiliki nomor, Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana