Jokowi Tak Berkomentar Soal Fatwa Ahok


Jokowi Tak Berkomentar Soal Fatwa Ahok

    JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan surat balasan dari Mahkamah Agung terkait permintaan Fatwa tentang status Gubernur DKI Jakarta Basuki Thahaja Purnama sudah dilaporakan kepada Presiden Joko Widodo, namun Presiden tidak berkomentar.

    "Sudah. Beliau tidak komentar," kata Tjahjo Kumolo saat ditanya wartawan sebelum menghadiri rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (21/2). Mendagri mengungkapkan bahwa surat dari MA menyatakan tidak berpendapat karena masih dalam proses gugatan di pengadilan. Tjahjo menyatakan bahwa Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah masih multitafsir sehingga menimbulkan perbedaan pendapat.

    "Dia terdakwa tapi diancam hukuman 4 tahun, ya tidak saya berhentikan, maka itu saya menunggu sampai proses hukum akan dilalui," kata Tjahjo. Mendagri mengatakan hal yang sama juga pernah dilakukan kepada Gubernur Gorontalo Rusli Habibie terdakwa atas dugaan penghinaan terhadap Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso juga tidak diberhentikan. "Selama 2 tahun jadi menteri sudah banyak saya lakukan ke kepala daerah. Kalau KPK kan lima tahun, sudah pasti ketika terdakwa saya berhentikan. Ini baru ada dua kasus, Gorontalo dan Pak Ahok," ungkap Tjahjo.

    Dia mengatakan Gubernur Gorontalo dan Gubernur DKI, yakni dua kepala daerah yang dijadikan terdakwa namun bukan masalah korupsi sehingga tidak diberhentikan karena ada multitafsir menurut hukum.

Mendagri juga tidak mau keputusannya itu menimbulkan kegaduhan, namun Pasal 83 UU Pemda tersebut diakuinya masih multitafsir dan keputusan politik itu tidak hanya berdasarkan hukum. "Ada pertimbangan hukum, filosofis, sosiologis, ada mencermati gelagat perkembangan dan dinamika," katanya.

    MA sendiri menolak untuk memberikan pendapat terhadap status Ahok seperti permintaan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. "Isi surat adalah kami tidak memberikan pendapat karena sudah ada dua gugatan TUN (Tata Usaha Negara) yang masuk ke Pengadilan TUN," kata Wakil Ketua MA bidang Yudisial Syarifuddin seusai seminar "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Implementasi Perma No 13 tahun 2016", Selasa (21/2).

    Mendagri pada 14 Februari 2017 mendatangi MA untuk meminta fatwa MA terkait dengan status Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai terdakwa dalam kasus dugaan penistaan agama. Status Ahok yang saat ini masih menjadi gubernur digugat oleh Advokat Muda Peduli Jakarta (AMPETA) pada 13 Februari 2017 ke PTUN Jakarta karena menilai Ahok harus diberhentikan sebagai gubernur.

    Selain AMPETA, Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) juga mengajukan gugatan ke PTUN pada 20 Februari 2017 dan menuntut agar Presiden Joko Widodo memberhentikan Ahok sebagai gubernur. "Fatwa sudah ada kemarin, sudah dikeluarkan karena ada dua gugatan TUN mengenai hal yang sama yang sudah dimasukkan ke TUN, mengenai itu, kalau kita berikan fatwa itu akan mengganggu indepedensi hakim," tambah Syarifuddin. Artinya MA mengembalikan ke Mendagri terkait status Ahok dan menunggu putusan PTUN.

    "Kalau kita yang memberi fatwa, seperti kita yang memutuskan, kan pengadilan harus berjalan," tegas Syarifuddin. Juru Bicara MA, Suhadi mengaku bahwa MA memang mencegah diri untuk mengeluarkan pendapat bila persoalan itu sudah atau berpotensi dibawa ke tahap pengadilan. "MA memegang prinsip kalau minta petunjuk atau ada pertanyaan yang materi dari petunjuk itu ada keterlibatan suatu perkara, maka MA mencegah diri untuk mengeluarkan pendapat soal itu, kalau ada indikasi dalam konteks perkara atau akan jadi perkara maka MA mencegah diri untuk berpendapat karena khawatir mengganggu independensi hakim untuk memutus karena institusi tertingginya sudah memutus misalnya, jadi itu dalam berpraktik," kata Suhadi dalam acara yang sama.(ant/rb)





Berikan Komentar

Nusantara Lainnya
Akses Internet Desa di Babel Dipastikan Segera Merata
Akses Internet Desa di Babel Dipastikan Segera Merata
Rabu, 27 Januari 2021 00:32 WIB
JAKARTA - Bersama Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi; Staff Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan
Sukses Fuel Card Solar, Pemprov Babel Akan Terapkan Pada LPG 3 Kilogram
Sukses Fuel Card Solar, Pemprov Babel Akan Terapkan Pada LPG 3 Kilogram
Rabu, 27 Januari 2021 00:30 WIB
JAKARTA - Berbekal keberhasilan penerapan sistem fuel card untuk pembelian solar di Babel, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman
Gubernur Erzaldi Siapkan Strategi Pendistribusian BBM di Babel
Gubernur Erzaldi Siapkan Strategi Pendistribusian BBM di Babel
Rabu, 27 Januari 2021 00:23 WIB
JAKARTA - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman membahas 7 poin pendistribusian Bahan Bakar Minyak di Bangka Belitung bersama
Pesawat Sriwijaya Air Hilang Kontak, Tim Basarnas Menuju Lokasi
Pesawat Sriwijaya Air Hilang Kontak, Tim Basarnas Menuju Lokasi
Sabtu, 09 Januari 2021 18:40 WIB
JAKARTA - Basarnas mengirim tim untuk menelusuri pesawat Sriwijaya rute Jakarta-Pontianak dengan kode penerbangan SJY 182 yang hilang kontak. Tim