Presidential Threshold Bakal Dihapus?


Presidential Threshold Bakal Dihapus?

    JAKARTA - Ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold pada pemilihan umum (pemilu) 2019 sebaiknya tidak perlu ada alias dihapus saja. Alasannya, pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) akan digelar serentak pada Pemilu nanti. Selain itu, presidential threshold yang masuk pembahasan krusial dalam RUU Pemilu di DPR, jelas-jelas adalah tindakan diskriminatif, membungkam demokrasi, dan inkonstitusional.

    "Kalau pun dipaksakan menjadi undang-undang, ada potensi akan dibatalkan di (MK) Mahkamah Konstitusi via judicial review," kata pengamat politik, Pangi Syarwi Chaniago, Senin (16/1). Sesuai putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, setiap partai politik berhak mengusung capres dan cawapres pada pemilu 2019 mendatang. "Dan kuat dugaan saya, presidential thhreshold ini akan menjadi sumber masalahnya apabila berpatokan pada hasil pileg 2014, ini jelas menguntungkan PDIP. Ini akal-akalan parpol kelas kakap seperti PDIP, bisa jadi pada pilpres 2019 mengajukan calon presiden sendiri tanpa harus berkoalisi dengan parpol lainnya," sebut Pangi.

    Menurutnya, jelas ini bentuk dari hegemoni dan agenda parpol besar untuk menundukkan parpol papan tengah dan parpol kecil, agar bisa diatur sesuka hati. "Parpol pemenang pemilu 2014 juga bukan tidak mungkin bisa mengatur dan mengunci atau mematikan lampu yang menjadi kompetitor elektoral Joko Widodo pada pilpres 2019," tukas Pangi, diretur eksekutif Voxpol Center.

    Selain itu kata dia, partai baru sudah jelas mengalami patahan di tengah jalan. "Mati sebelum berkembang," kata dia. Dalam draf RUU Pemilu yang diserahkan ke DPR, Pemerintah mengusulkan agar capres dan cawapres dicalonkan parpol atau gabungan parpol yang minimal memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu legislatif sebelumnya. Diketahui, ada beberapa parpol baru yang sudah diverifikasi Kemenkumham. Diantaranya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Islam Damai Aman (Idaman).

    Sementara, pemerintah belum bersedia menanggapi lebih jauh usulan penghapusan PT. Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, pemerintah pada prinsipnya menunggu terlebih dahulu. Karena setiap usulan terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu, masih akan dibahas lebih lanjut di DPR. "Prinsipnya menunggu dulu, kami tidak mau mengambil keputusan dulu. Bahwa aturan yang sudah baik itu yang sebaiknya diteruskan. Aturan yang perlu disempurnakan, disempurnakan," ujar Tjahjo.

    Pemahaman disempurnakan, kata mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini, tidak berarti harus mengubah aturan yang ada. Namun yang terpenting kualitas pemilihan legislatif serentak dan kualitas pemilihan presiden menjadi lebih baik. Lebih lanjut terkait presidential threshold, Tjahjo juga mengatakan, ukuran kualitas bukan dilihat dari berbagai sisi. Tapi hak partai politik untuk mengusung calon. Namun demikian, perlu diketahui, hak mendukung calon presiden tentu harus memiliki aturan dan syarat. Sehingga hasilnya menjadi lebih baik.

    "Untuk mencalonkan, mendukung pasangan calon dari satu partai atau beberapa partai, tentunya kan harus ada aturannya, ada syaratnya," tutur Tjahjo. Presiden Jokowi menjelaskan, setiap Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan dibuat harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan aspirasi rakyat Indonesia.

    "Yang paling penting masyarakat semuanya bisa menerima dan tidak menjadi sebuah kontroversi. Yang paling penting itu," kata Jokowi kepada para jurnalis usai menghadiri Rapat Pimpinan TNI-Polri di Gedung Gatot Soebroto, Markas Besar (Mabes) TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dalam kesempatan itu, Jokowi mengatakan bahwa saat ini RUU Penyelenggaraan Pemilu di DPR masih dalam tahap penyusunan. Oleh karena itu, dia meminta masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada DPR agar bekerja dengan maksimal dan sebaik-sebaiknya.

    "Proses politik dalam menyusun regulasi untuk Undang-Undang Pemilu kan masih dalam proses berlangsung di DPR, ya kita tunggu hasilnya yang ada di sana," ujar dia. Jokowi pun berharap penyusunan RUU Penyelenggaraan Pemilu dapat diselesaikan dalam empat bulan ke depan guna menghindari dinamika politik yang berkepanjangan. "Masih dalam proses, saya kira bulan ke-4 insya Allah selesai. Nanti akan saya sampaikan pada saatnya," tutur dia.(gir/jpnn)





Berikan Komentar

Nusantara Lainnya
Cara Dapatkan Keringanan Tagihan Listrik Pelanggan 450 VA dan 900 VA Subsidi
Cara Dapatkan Keringanan Tagihan Listrik Pelanggan 450 VA dan 900 VA Subsidi
Jum'at, 03 April 2020 19:56 WIB
JAKARTA - Mendukung Kebijakan Presiden Joko Widodo terkait pembebasan biaya tarif listrik bagi konsumen rumah tangga 450 Volt Ampere (VA)
Sudah 1.986 Kasus Positif Corona di Indonesia, Masih Mau Keluar Rumah?
Sudah 1.986 Kasus Positif Corona di Indonesia, Masih Mau Keluar Rumah?
Jum'at, 03 April 2020 17:01 WIB
JAKARTA - Angka kasus positif corona di Indonesia terus bertambah. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menyebut, Jumat
Berita Duka, Guru Besar UGM Positif Covid-19 Meninggal Dunia
Berita Duka, Guru Besar UGM Positif Covid-19 Meninggal Dunia
Selasa, 24 Maret 2020 11:07 WIB
SLEMAN - Wabah virus corona atau Covid-19 yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia kembali memakan korban. Terbaru adalah Guru Besar
Masih Mau Kumpul Ngopi Bareng di Warkop? Jangan Kaget jika Didatangi TNI
Masih Mau Kumpul Ngopi Bareng di Warkop? Jangan Kaget jika Didatangi TNI
Selasa, 24 Maret 2020 10:51 WIB
SURABAYA - Warga Jawa Timur harus tetap waspada memantau perkembangan penyebaran virus corona atau covid-19 yang makin mengkhawatirkan.