Yusril Saja Bingung Dahlan Dituduh Korupsi


Yusril Saja Bingung Dahlan Dituduh Korupsi

    JAKARTA - Pengacara kondang Yusril Ihza Mahendra resmi menjadi tim kuasa hukum Dahlan Iskan, yang dituduh melakukan tindak pidana korupsi terkait penjualan aset PT Panca Wira Usaha (PWU). PT PWU merupakan salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

    Diketahui, saat ini Dahlan sudah berstatus sebagai terdakwa dan sidang perdananya sudah dimulai beberapa waktu lalu. Namun, saat  itu, mantan Menteri BUMN ini belum menunjuk kuasa hukum. Sejak kasus Dahlan bergulir di Kejaksaan Tinggi Jatim, kata Yursil, dirinya banyak mendapat pertanyaan apakah akan mendampingi mantan dirut PLN tersebut.

    "Selama ini saya tidak bisa menjawab pertanyaan teman-teman karena memang kami tidak pernah menangani. Tapi mulai hari ini secara resmi saya ditunjuk Pak Dahlan Iskan untuk menangani perkara ini," kata Yusril dalam konferensi pers di Hotel Century, Senayan, Jakarta, Minggu (4/12). Dalam momen tersebut, Yusril didampingi advokat dari Ihza dan Ihza Law Firm, Agus Yuwarsono. Pembelaan terhadap Dahlan di persidangan juga akan dilakukan pengacara yang menangani kasus praperadilannya, yakni Peter Talaway dkk. Ditambah dua lawyer asal Surabaya, Mursyid Widiantoro dan Imam Syafii.

    "Kami bergabung menangani perkara ini. Insya Allah persidangan selanjutnya pada Selasa 6 Desember 2016 Pengadilan Tikipor pada Pengadilan Negeri Surabaya. Jadi mulai hari ini saya sudah bisa menjawab terkait dakwaan terhadap Pak Dahlan Iskan," kata Yusril. Dia juga menilai apa yang dilakukan kilennya dalam penjualan aset PT Panca Wira Usaha (PWU) di Tulung Agung dan Kediri, Jawa Timur, sudah sesuai prosedur.

    Hal itu dikatakan Yusril, setelah melakukan rekonstruksi terhadap prosedur yang dilakukan Dahlan, selaku direktur PT PWU. Apalagi, tuduhan merugikan negara justru muncul belakangan setelah BPKP diminta oleh jaksa Kejati Jatim melakukan penghitungan. Padahal, dari penjualan aset itu, PT PWU menjadi lebih untung. Bila prosedur yang menurut jaksa dilanggar adalah tidak ada persetujuan DPRD Jatim, mantan Mensesneg ini memandang syarat yang diharuskan Peraturan Daerah (Perda) Pemda Jatim itu telah dipenuhi dan izin dari dewan juga sudah diterima. "Saya berpendapat apa yang dilakukan Pak Dahlan sudah memenuhi syarat Perda Jatim, disetujui DPRD Jatim. Dan surat ke DPRD tujuannya kepada pimpinan DPRD. Kan begitu bunyinya, kemudian dijawab disetujui," kata Yusril.

    Yusril menambahkan, Dahlan sebagai pihak yang meminta persetujuan DPRD, tidak mungkin bertanya apakah izin yang diberikan Ketua DPRD sudah dirapatkan, atau ada fraksi yang tidak setuju. "Itu prosedur internal di dalam," cetus Yusril. Dilanjutkanya, Yusril, pada awal tahun 2000, Dahlan diminta Gubernur Jawa Timur menjadi direktur PT PWU. Mantan Menteri BUMN itu menyanggupi dengan catatan perusahaan tersebut diubah menjadi perseroan terbatas (PT). Syarat inipun dipenuhi Pemprov Jatim.

    "Beliau sendiri mengatakan bersedia jadi direktur tanpa menerima gaji apapun. Pak Dahlan karena banyak perusahaan-perusahaan beliau, untuk PWU ini gratis tanpa digaji, karena niatnya untuk membenahi perusahaan daerah supaya maju," tutur Yusril. Sesuai proses penyidikan di Kejati Jatim, maupun surat dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU), katanya, Dahlan didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam penjualan dua aset PWU di Tulung Agung dan Kediri.

    Mantan Menteri Hukum dan Perundang-undangan (sekarang Menkumham), mengakui bahwa PT PWU memiliki banyak aset antara lain berupa tanah seperti di Surabaya, Tulung Agung maupun Kediri.

Dalam proses penjualan aset PT PWU di dua daerah tersebut, Dahlan selaku direktur membentuk tim untuk menilai aset. Sebab, penjualan sendiri bertujuan guna mendapatkan uang supaya bisa digunakan kembali untuk membeli aset lainnya berupa tanah, terutama di sekitar aset perusahaan daerah di Karang Tilang Surabaya.

    "Dengan penjualan dua aset di Tulung Agung dan Kediri, maka tanah bolong-bolong di Surabaya (milik masyarakat-red) dapat dibebaskan seluruhnya, sehingga tanah itu punya nilai ekonomis sangat tinggi. Secara faktual sangat menguntungkan. Jadi tidak ada rugi apa-apa. Bisnis saja. Perusahaan sangat diuntungkan," paparnya. Lalu kenapa Dahlan didakwa korupsi? Ternyata, kata Yursil, masalahnya hanya prosedur, bukan ada kerugian uang negara. Tuduhan merugikan negara justru muncul belakangan setelah BPKP diminta oleh jaksa Kejati Jatim melakukan penghitungan. Padahal, dari penjualan aset itu, PT PWU menjadi lebih untung.

    Terkait pelanggaran prosedur yang dimaksud Jaksa, kata Yusril, karena dianggap tidak adanya persetujuan DPRD Jatim sesuai Peraturan Daerah Jatim. Meski sejatinya perusahaan daerah yang telah berubah menjadi PT tidak harus meminta izin ke dewan. Nah, karena ada Perda yang mengharuskan permintaan izin, direksi PT PWU memenuhi aturan tersebut dengan mengajukan surat ke DPRD Jatim. Izin itupun diberikan ketua DPRD Jatim yang bersurat dengan kop resmi. "Jadi persetujuan DPRD sudah ada. Hanya jaksa mengatakan ini kan ditandatangani ketua DPR, pribadi ketua DPRD, bukan DPRD Jatim. Saya yang pakar hukum tata negara, jadi anggota DPR berkali-kali, bingung juga," tutur Yusril.(fat/jpnn)





Berikan Komentar

Nusantara Lainnya
Akses Internet Desa di Babel Dipastikan Segera Merata
Akses Internet Desa di Babel Dipastikan Segera Merata
Rabu, 27 Januari 2021 00:32 WIB
JAKARTA - Bersama Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi; Staff Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan
Sukses Fuel Card Solar, Pemprov Babel Akan Terapkan Pada LPG 3 Kilogram
Sukses Fuel Card Solar, Pemprov Babel Akan Terapkan Pada LPG 3 Kilogram
Rabu, 27 Januari 2021 00:30 WIB
JAKARTA - Berbekal keberhasilan penerapan sistem fuel card untuk pembelian solar di Babel, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman
Gubernur Erzaldi Siapkan Strategi Pendistribusian BBM di Babel
Gubernur Erzaldi Siapkan Strategi Pendistribusian BBM di Babel
Rabu, 27 Januari 2021 00:23 WIB
JAKARTA - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman membahas 7 poin pendistribusian Bahan Bakar Minyak di Bangka Belitung bersama
Pesawat Sriwijaya Air Hilang Kontak, Tim Basarnas Menuju Lokasi
Pesawat Sriwijaya Air Hilang Kontak, Tim Basarnas Menuju Lokasi
Sabtu, 09 Januari 2021 18:40 WIB
JAKARTA - Basarnas mengirim tim untuk menelusuri pesawat Sriwijaya rute Jakarta-Pontianak dengan kode penerbangan SJY 182 yang hilang kontak. Tim