Dua Tahun Kepemimpinan Jokowi-JK, Jokowi-JK Minus Prestasi


Dua Tahun Kepemimpinan Jokowi-JK, Jokowi-JK Minus Prestasi

    JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada Kamis mendatang (20/10) akan genap berusia dua tahun. Namun, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menganggap duet yang dikenal dengan sebutan Jokowi-JK itu belum menunjukkan capaian yang signifikan.

    Fadli bahkan melontarkan kritik habis-habisan pada pemerintahan Jokowi-JK. Dalam pengamatan Fadli, dua tahun setelah Jokowi-JK dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI ternyata minus prestasi. "Hampir di semua bidang. Kalau di sisi ekonomi, sebagian masyarakat merasakan kalau ekonomi makin sulit, harga naik, daya beli masyarakat rendah, sulit untuk cari pekerjaan," kata Fadli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/10).

    Ia menambahkan, Jokowi juga tidak menunjukkan prestasi di bidang politik. Sebab, yang mengemuka dalah keinginan untuk mendominasi kekuasaan baik secara kelompok maupun bersama partai politik. Akibatnya kehidupan politik relatif kurang sehat. Sebab, kata Fadli, beberapa partak polituk justru dipecah belah. Bagaimana dengan capaian di bidang hukum? Wakil ketua DPR yang membidangi politik dan keamanan itu menilai kondisi hukum sekarang ini semakin tidak jelas. Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah.

    Fadli juga mencatat diskriminasi hukum terjadi di mana-mana. Begitu juga korupsi. BPK menyampaikan ada kerugian negara tapi tidak diusut. "Tapi petty corruption (korupsi kelas kecil, red) dikejar. Contoh, yang dilakukan presiden di OTT (operasi tangkap tangan Kementerian Perhubungan, red). Menurut saya itu peristiwa memalukan. Itu kan cukup polsek saja. Presiden ketinggian. Mungkin kapolsek juga sudah ketinggian," tutur Waketum Gerindra itu. Karena itu, Fadli meminta pemerintah berhenti melakukan pencitraan dan fokus pada capaian kinerja dalam masa tiga tahun tersisa. Perekonomian harus dibangun berlandaskan pemberdayaan manusianya.

    "Presiden janji akan cetak jutaan hektar sawah, bangun 50 ribu puskesmas dalam 5 tahun. Mau buy back Indosat. Menjadikan Pertamina lebih hebat dari Petronas, itu sudah sampai mana?" tambah Fadli. Sementara, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai Jokowi-JK masih harus bekerja keras di tahun kedua pemerintahannya. Lebih spesifik, Hidayat menilai keputusan Jokowi untuk sering melakukan perombakan kabinet bukanlah hal yang bijaksana.

    "Jokowi sendiri kan terus menghadirkan reshuffle kabinet. Itu tandanya Beliau juga belum puas. Kan gitu. Sekarang pun Beliau menghadirkan dua menteri yang dulu beliau pernah pecat sendiri. Ini bagian-bagian yang secara sederhana menandakan bahwa agaknya Pak Jokowi juga sedang menata tim kerjanya agar lebih baik lagi, waktu semakin pendek tentu saja. Saya kira kita tunggu saja hasil reshuffle beberapa bulan yang lalu dan reshuffle yang menghadirkan kembali dua menteri yang kemarin dipecat sendiri oleh Pak Presiden," kata Hidayat.

    Selain keputusan untuk menggonta-ganti menteri, Hidayat menyebutkan beberapa catatan yang harus diperhatikan antara lain soal membumbungnya harga-harga, banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK), dan maraknya bencana alam. "Ini menunjukkan harus ada kerja keras yang lebih keras lagi dari Pak Jokowi dengan kabinetnya yang masih dalam posisi gonta ganti ini untuk kemudian bisa merealisasikan janji-janji kampanyenya dulu untuk menyejahterakan rakyat, dan rakyat pasti menunggu itu," katanya.

    Hidayat juga mengingatkan agar Jokowi-JK lebih fokus pada rakyat mengingat "peristiwa-peristiwa politik" akan segera tiba. "Peristiwa politik juga semakin dekat, ada Pilkada bareng 2017, setelah itu Pilkada lagi 2018, setelah itu Pilpres dan Pileg 2019, jadi waktunya sangat pendek, karena sebagian atau banyak waktu akan terambil untuk kepentingan politik yang tak terhindarkan," katanya. Hidayat kembali menegaskan "reshuffle" yang dilakukan Jokowi haruslah benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. "Kinerja dari para menteri yang merupakan hasil reshuffle merupakan bagian yang Pak Jokowi juga mengambil tanggung jawabnya, jangan nanti dilempar kesalahannya ke para menteri. Toh ini pilihan Presiden sendiri."(fat/jpnn)




Banner

Berikan Komentar

Nusantara Lainnya
Pak Jokowi Ucapkan Selamat Idulfitri, Mohon Maaf Lebaran dalam Kondisi Berat Ini
Pak Jokowi Ucapkan Selamat Idulfitri, Mohon Maaf Lebaran dalam Kondisi Berat Ini
Sabtu, 23 Mei 2020 17:34 WIB
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ucapan selamat hari raya Idulfitri 1441 Hijriah melalui sebuah video.
dr Tirta: Enjoy Bosku, Rekor Sehari Tambah 900, Kasih Selamat Buat Teman Kalian yang Mudik
dr Tirta: Enjoy Bosku, Rekor Sehari Tambah 900, Kasih Selamat Buat Teman Kalian yang Mudik
Jum'at, 22 Mei 2020 22:34 WIB
JAKARTA - Dr Tirta menyindir para warga yang masih nekat mudik di tengah pandemi corona. Pasalnya saat ini aktivitas mudik
Pemerintah Putuskan Idulfitri Jatuh pada 24 Mei
Pemerintah Putuskan Idulfitri Jatuh pada 24 Mei
Jum'at, 22 Mei 2020 22:07 WIB
JAKARTA - Pemerintah secara resmi menetapkan 1 Syawal 1441H/2020M jatuh pada Minggu, 24 Mei 2020. Penetapan ini berdasarkan sidang isbat
Dompet Dhuafa dan PWI Pusat Bantu Wartawan Terdampak Covid-19
Dompet Dhuafa dan PWI Pusat Bantu Wartawan Terdampak Covid-19
Rabu, 20 Mei 2020 18:15 WIB
JAKARTA -- Krisis ekonomi akibat Pandemi Covid-19, telah menyentuh semua lapisan masyarakat, tidak terkecuali masyarakat pers yang masih bekerja di