Petani Desak PT Sawindo Membayar Hutang Sebesar 16 Milyar


Petani Desak PT Sawindo Membayar Hutang Sebesar 16 Milyar

MUNTOK -- Sejumlah petani plasma kebun kelapa sawit yang bergabung di dalam Koperasi Unit Desa Bina Tani Sejahtera Tempilang mendatangi Kantor Bupati Bangka Barat. Para petani ini menuntut PT Sawindo Kencana membayar sisa hutang dari hasil rekap tagihan Tanda Buah Segar (TBS) yang di beli oleh PT Sawindo Kencana, sejak 1 Mei sampai Oktober 2019. 

Tampak hadir pada audiensi antara petani dan PT Sawindo Kencana di ruang OR I Kantor Bupati Bangka Barat, pada Jumat (1/11) pagi Bupati Markus, Kapolres Bangka Barat AKBP M Adenan AS, Kabag Ops AKP Robertus Wardhana, Plt Sekda Bangka Barat H M Effendi dan beberapa kepala OPD serta asisten dan staf ahli Bupati Bangka Barat.

Wakil ketua KUD Bina Tani Kencana,  H Syamsuri yang menjadi jubir para petani pada pertemuan tersebut mengatakan, sejak terbentuk dan dilantik tanggal 2 Mei 2019 silam, pihaknya dibenturkan dengan persoalan utang piutang tersebut. 

Dan persolan ini telah mereka sampaikan pengurus koperasi ke management PT Sawindo Kencana di Jakarta.  Namun, hingga sekarang pihaknya merasa tak kunjung ada penyelesaian, bahkan sempat terbesit keinginan para petani untuk mengalihkan kemitraan yang sudah sejak lama di jalin antara PT Sawibdo dengan KUD Bina Tani Sejabtera.

"Per tanggal 2 mei dilantik. Di usia 6 bulan di bentuk kami dibenturkan dengan persoalan yang sedemikian pelik. Bahkan kami sudah menemui dan meminta pembayaran kepada  petinggi sawindo," ujar H Syamsuri disela audensi di gedung OR 1 Pemkab Babar, Jumat (1/11) pagi.

"Sampai kami ingin selingkuh, artinya kalau tidak ada biaya operasinal panen dan angkutan kami mohon akan menjual dua tiga mobil per kelompok keluar untuk mengambil dana Cash dan membayar biaya panen dan angkutan. Apalagi rata rata pekerja kami dari Lombok sana, mereka butuh dana untuk membayar utang mereka di toko," tambahnya. 

Sementara Manager PT Sawindo Kencana,  Robi menyebut sejak tahun 1997 sektor perkebunan plasma berjalan mesra.  Namun mulai Januari dan puncaknya bulan Mei 2019 sampai sekarang, proses pembayaran memang agak tersendat.

Kendati demikian, pembayaran ada dilakukan namun bak bola salju tidak full sampai berlarut larut hingga hutang kian membengkak menjadi 16 miliyar.

Ditambah kondisi harga CPO yang kian memburuk dan 95 persen karyawan merupakan penduduk lokal Tempilang membuat PT Sawindo, harus memutar otak.  

"kondisi perusaahan dengan harga CPO yang sport jantung, ditambah 95 persen kita orang lokal Tempilang jadi banyak yang harus kami pertimbangkan. Dan kami satu satunya perusahaan yang harga jual sesuai Pergub. Bisa di kroscek setiap pabrik CPO ada tidak yang mengikuti Pergub. Dari 4 M, kami cuma sanggup 1,5 M. Tapi kami tak patah arah kami tetap berusaha. Dan ini ada angin segar tetapi itupun tidak bisa kami bayarkan sepenuhnya," kata Robi menanggapi pernyataan H Syamsuri.(ray)




Banner

Berikan Komentar

Muntok Lainnya
Pilkada 2020, Polres Bangka Barat Terjunkan Kekuatan Penuh
Pilkada 2020, Polres Bangka Barat Terjunkan Kekuatan Penuh
Jum'at, 10 Juli 2020 20:25 WIB
MUNTOK -- Polres Bangka Barat menerjunkan 2/3 kekuatan yang ada untuk mengamankan jalannya Pilkada serentak di Kabupaten Bangka Barat.
NasDem Bangka Barat Sowan ke Tiga Partai Sekaligus
NasDem Bangka Barat Sowan ke Tiga Partai Sekaligus
Rabu, 08 Juli 2020 20:09 WIB
MUNTOK -- Jelang pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Bangka Barat, jajaran pengurus partai NasDem Bangka Barat menemui para pengurus
Papan Plang Larangan DLH Tak di Gubris
Papan Plang Larangan DLH Tak di Gubris
Rabu, 08 Juli 2020 19:55 WIB
MUNTOK -- Keberadaan investasi tambak udang yang ada di Desa Rambat Kecamatan Simpang Teritip, memicu berbagai persoalan, mulai dari hukum,
Kejari Babar Surati APIP Terkait Laporan Masyarakat Proyek Pemkab
Kejari Babar Surati APIP Terkait Laporan Masyarakat Proyek Pemkab
Senin, 06 Juli 2020 21:18 WIB
MUNTOK - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bangka Barat (Babar) menyerahkan beberapa laporan masyarakat kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).