DPRD Babar Segera Bahas Kenaikan Iuran BPJS dengan Dinas Kesehatan


DPRD Babar Segera Bahas Kenaikan Iuran BPJS dengan Dinas Kesehatan

MUNTOK – Terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang hampir dipastikan pada 1 Januari 2020 mendatang, maka DPRD Kabupaten Bangka Barat harus melakukan kalkulasi kembali terhadap pelayanan kesehatan yang akan diberikan Pemda Bangka Barat pada tahun 2020 mendatang.

Sebelumnya, DPRD Kabupaten Bangka Barat sudah menyetujui sebanyak 45 ribu masyarakat di Bangka Barat akan mendapatkan jaminan kesehatan oleh Pemda Bangka Barat. Di mulai, pada tahun 2020 mendatang. Seiring jalan, baru-baru ini Pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. 


Dimana pada Perpres 75 Tahun 2019 mengatur salah satunya tarif kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan berlaku pada 1 Januari 2020, Berikut daftar iuran BPJS Kesehatan yang berlaku pada 1 Januari 2020 (dikutip dari detik finance):


1. PBI pusat dan daerah Rp 42.000 dari Rp 23.000 per bulan per jiwa

2. Kelas I menjadi Rp 160.000 dari Rp 80.000 per bulan per jiwa

3. Kelas II menjadi Rp 110.000 dari Rp 51.000 per bulan per jiwa

4.    Kelas III menjadi Rp 42.000 dari Rp 25.500 per bulan per jiwa.


Menanggapi hal tersebut, melalui Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat H Badri Syamsu menyebutkan dalam waktu dekat pihaknya akan mengundang Pemda Bangka Barat dalam hal ini Dinas Kesehatan membicarakan terkait kenaikan iuran BPJS sebagaimana diatur dalam Perpres 75 Tahun 2019.


“adanya kenaikan iuran BPJS kesehatan sebagaimana di atur dalam Perpres 75 Tahun 2019, ini maka kami membahasnya bersama Dinas Kesehatan, Insyaallah, dalam waktu dekat segera kita bahas, “ungkap H Badri kepada wartawan, Kamis (31/10) sore.


“DPRD sudah menyetujui 45 ribu masyarakat Bangka Barat pada 2020 nanti mendapat jaminan kesehatan dari Pemda Bangka Barat, hanya ini kan ada kenaikan iuran BPJS kesehatan,” sambungnya.


Disinggung kriteria 45 ribu masyarakat yang dialokasikan akan menerima jaminan kesehatan dari Pemda Bangka Barat, dikatakan Badri, pihaknya belum mendapatkan penjelasan utuh dari OPD dalam hal ini Pemda Bangka Barat.


“Ini (kriteria,red) ini juga nanti akan kita tanyakan pada Dinas Kesehatan, karena kita ingin jelas dan tepat sasaran, “tegasnya




Banner

Berikan Komentar

Muntok Lainnya
Pemda Babar Kembali Membuka Lelang Jabatan Sekda
Pemda Babar Kembali Membuka Lelang Jabatan Sekda
Selasa, 02 Juni 2020 18:44 WIB
MUNTOK -- Setelah sekian bulan kosong jabatan tinggi pratama atau Sekretaris Daerah di Kabupaten Bangka Barat kembali di buka seleksi
TGTPPC-19 Babar Jemput Keluarga Pasien Positif Covid-19, Sidarta Gautama : Masyarakat di Minta Tetap Tenang Tidak Perlu Panik
TGTPPC-19 Babar Jemput Keluarga Pasien Positif Covid-19, Sidarta Gautama : Masyarakat di Minta Tetap Tenang Tidak Perlu Panik
Selasa, 02 Juni 2020 18:40 WIB
MUNTOK -- Berdasarkan hasil tracking Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (TGTPPC19) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap pasien positif covid-19,
BLT Pemprov Babel Tak Kunjung Keluar, Markus Layangkan Surat ke Gubernul Babel
BLT Pemprov Babel Tak Kunjung Keluar, Markus Layangkan Surat ke Gubernul Babel
Senin, 01 Juni 2020 11:19 WIB
MUNTOK -- Hingga hari ini Pemerintah Provinsi Bangka Belitung tak kunjung mendistribusikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat Bangka Barat.
Cegah Covid-19, TNI AL Pelototi Pelabuhan Tikus di Babar
Cegah Covid-19, TNI AL Pelototi Pelabuhan Tikus di Babar
Jum'at, 29 Mei 2020 21:59 WIB
MUNTOK -- Wilayah Kabupaten Bangka Barat dikenal banyak memiliki pelabuhan illegal atau pelabuhan tikus. Oleh karena itu pada Jumat (29/5)