Siswa SDN 17 Muntok Belajar Tanpa Bangku, Kadisdikpora Babar Terkesan Diskriminatif


Siswa SDN 17 Muntok Belajar Tanpa Bangku, Kadisdikpora Babar Terkesan Diskriminatif

MUNTOK - Sikap diskriminatif  dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga (Disdikpora), kabupaten Bangka Barat (Babar), Ismanto kepada wartawan yang bermaksud melakukan konfirmasi terkait siswa di SDN 17 Muntok belajar tanpa kursi dan bangunan sekolah masih menumpang.

Wartawan yang berupaya ingin mendapatkan konfirmasi langsung dari Kadisdikpora Babar, agar tidak terjadinya kesimpangsiuran dalam pemberitaan yang saat itu menunggu cukup lama di ruang tunggu kantor Disdikpora Babar ternyata harus pulang dengan perasaan kecewa. Pasalnya, dari empat wartawan yang sudah mengunggu, hanya satu wartawan yang diperbiolehkan masuk menghadap Kadisdikpora Babar Ismanto.

Sementara ketiga wartawan tiga wartawan lainnya yang tidak diizinkan masuk yakni dari wartawan RMol Babel,  Babel Review dan Radar Bangka yang sejatinya telah dinyatakan lulus UKW, sebagai anggota Muda dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Pertanyaannya, ada apa dengan Ismanto..?

" Bapak Nordin boleh masuk. Bapak Nordin aja,"ujar Staf yang bertugas didepan ruang Kadisdikpora Babar.

Tak urung kondisi ini secara tidak langsung menunjukan jika Kadisdikpora Babar tebang pilih dan menghambat tugas jurnalistik dalam menyampikan informasi kepada masyarakat. Terlebih lagi pemberitaan yang menyangkut sarana dan prasarana dunia pendidikan yang tak layak merupakan salah-satu fungsi kontrol wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistrik dalam mendukung program pembangunan pemerintah setempat.

" Kenapa kami bertiga tidak diperbolehkan masuk bersama Nordin untuk mewawancarai Iswanto. Apa bedanya kami dengan Nordin. Kenapa sampai tidak diperbolehkan masuk. Apa kami dianggap bukan wartawan." tegas Sepri Wartawan RMol Babel, yang merasa telah dilecehkan oleh Kadisdikpora Babar.

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Bangka Barat, Husni sangat perihatin terhadap perlakuan Ismanto terhadap rekan seprofesi nya. "Menyayangkan, seharusnya teman-teman diterima dulu," sebut Husni ketika dihubungi via telepon.

Buditio,  wartawan dari Babel Review, ia menyatakan sepakat dengan ketua Pokja dan sangat menyayangkan tindakan dari kepala Disdikpora. "Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh ketua Pokja. Apalagi di era keterbukaan seharusnya peran seorang jurnalis yang menjadi bagian untuk memberikan informasi kepada masyarakat" ungkapnya.

Menyikapi hal ini Anggota Komisi I DPRD Babar Nendar Firdaus, mengaku sangat prihatin tindakan yang dilakukan oleh Kadisdikpora Babar, Iswanto. 

"Pertama saya jelaskan dulu, saya yang duduk di komisi I, terkait Maslah siswa kelas 5 SDN 17 Muntok yang masih duduk di lantai, saya baru tau ini. yang kedua saya pikir sekarang adalah era transparansi,  keterbukaan. Artinya terkait ada penyekatan terhadap media, tidak diberikan akses, saya pikir Kepala Dinas tidak boleh, artinya harus terbuka," Ucap Nendar saat dihubungi via telepon.

"Apalagi terkait dunia pendidikan, pendidikan itu secara sistematis memang dari dinas pendidikan sampai sekolah-sekolah guru yang memang memiliki kewenangan itu. Tapi masyarakat sebagai sistem kontrol, diluar dari sistem itu, mempunyai hak akses untuk mengetahui, tidak boleh ada penyekatan. Dalam hal ini Pers adalah bagian dari sosial kontrol, bagian dari masyarakat yang harus 

mengetahui, mestinya diknas tidak memberikan semacam diskriminatif terhadap wartawan, artinya tidak boleh hanya 1 atau 2 media yang boleh. Apa bedanya" tambah Nendar.

Nendar jika dirinya tidak sejalan dengan apa yang telah dilakukan Kadisdikpora Babar tersebut. Pasalnya, dengan sikap dan membatasi gerang gerak wartawan terlebih dijaman keterbukaan informasi seperti sekarang ini.

"Saya sebagai Komisi satu, yang membidangi pendidikan, saya tidak sependapat dan saya pikir perlu klarifikasi atas sikap kepala dinas pendidikan Bangka barat, yang memberikan ruang gerak atau batas terhadap wartawan yang ingin meliput persoalan-persoalan masalah pendidikan, dan saya pikir itu penting, harus terbuka, jaman sekarang tidak ada lagi yang harus ditutupi, termasuk kekerasan segala macam itu harus terbuka," tegasnya.

Hal senada dikatakan Anggota DPRD Babar, Samsir, menurutnya sebagai Kadisdikpora sudah seharusnya Ismanto menerima dan tidak melakukan diskriminatif terhadap wartawan. Terlebih lagi  wartawan yang datang merupakan wartawan yang biasa meliput di kabupaten Babar.

"Kalau masalah hak dari pada kepala dinas yang hanya memperbolehkan satu media yang masuk, itukan hak dia, tapi kalau dilihat etika, hal ini rekan-rekan, jelas diskriminatif,  apa bedanya," tegasnya.

Sementara Kadisdikpora Ismanto ketika dihubungi via telfon, namum wartawan belum sempat mengatakan sesuatu, Ismanto langsung memotong pembicaraan. "Sudah k minta di (salah satu media..red) Bai lah ok, sudah-sudah lah itu lah, gawe banyak ini," ucap Ismanto.

Sementara Wakil Bupati Babar, Markus tidak banyak komentar, namun dirinya berjanji akan segera menegur Kadisdikpora Babar Ismanto terkait sikap diskriminatif yang telah dilakukan kepada awak media. "Siapa yang tidak memberikan masuk, nanti saya tegor."tegas Markus. (**)





Berikan Komentar

Muntok Lainnya
Kadishut Minta Penambang Segera Hengkang Dari Menumbing
Kadishut Minta Penambang Segera Hengkang Dari Menumbing
Jum'at, 23 Agustus 2019 21:48 WIB
MUNTOK -- Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bangka Belitung H Marwan menyesalkan perusakan terhadap Hutan Konservasi (HK) Bukit Menumbing yang dilakukan
JPU Tuntut Daud Rafles, Terdakwa Penistaan Agama 3 Tahun Penjara
JPU Tuntut Daud Rafles, Terdakwa Penistaan Agama 3 Tahun Penjara
Kamis, 22 Agustus 2019 13:25 WIB
MUNTOK -- Terdakwa perkara penistaan Daud Rafles warga Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat kembali mengikuti sidang di Pengadilan Negeri
Hutan Konservasi Menumbing Luluh Lantak di Hajar Penambang,  8 Mesin TI Diamankan, Penambangnya Aman
Hutan Konservasi Menumbing Luluh Lantak di Hajar Penambang, 8 Mesin TI Diamankan, Penambangnya Aman
Kamis, 22 Agustus 2019 17:56 WIB
MUNTOK - Tim gabungan yang terdiri Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Provinsi Bangka Belitung (Babel), Pemda Bangka Barat
Tahun 2020, Pemda Babar Kucurkan Anggaran 15 Milyar Untuk Pelayanan Jaminan Kesehatan
Tahun 2020, Pemda Babar Kucurkan Anggaran 15 Milyar Untuk Pelayanan Jaminan Kesehatan
Rabu, 21 Agustus 2019 22:10 WIB
MUNTOK -- Pemerintah Kabupaten Bangka Barat akan menggelontorkan 15 Milyar untuk membiayai jaminan kesehatan masyarakat Bangka Barat pada tahun 2020