Pemda Babar Bantah Menyetujui KIP Beroperasi Di Laut Rambat


Pemda Babar Bantah Menyetujui KIP Beroperasi Di Laut Rambat

MUNTOK -- Pemerintah Kabupaten Bangka Barat membantah telah menyetujui beroperasinya KIP di perairan laut desa Rambat Kecamatan Simpang Teritip dan sekitarnya. Bantahan tersebut muncul setelah ramainya tanggapan yang datang dari Netizen pada beberapa media sosial yang mengecam bahwa seolah-olah Pemda Bangka Barat menyetujui.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat H Yunan Helmi di dampingi Kepala Dinas Sat Pol PP, Kabag Hukum dan Kabag Humas dan Protokol langsung mengundang beberapa awak media untuk melakukan konferensi pers membantah terkait tuduhan yang mengatakan bahwa Pemda Babar KIP yang di ketahui milil perusahaan pertambangan PT Jelajah Marindo Persada yang awalnya akan melakukab eksplorasi pertambang timah di wiliayah perairan laut Rambat pada tanggal 7 Juni 2018.

"Rekan rekan media hari ini perlu kami luruskan, bahwa Pemda Bangka Barat tidak pernah menyetujui beroperasi KIP di perairan laut rambat. Karena, hingga saat ini juga kondisi di beberapa desa yang ada di Kecamatan Simpang Teritip termasuk Rambat tidak kondusif jika di paksakan untuk tetap beroperasi," ungkap Sekretaris Daerah Bangka Barat H Yunan Helmi saat menggelar konfrensi pers di ruang OR I Kantor Bupati Babar pada Kamis (7/6) siang.

Yunan menerangkan, bahwa benar beberapa hari lalu Pemda Bangka Barat menerima surat dari pihak coorporate (perusahaan,red) PT Jelajah Marindo Persada yang mana perihat surat tersebut adalah meminta bantuan pengamanan pada KIP NJA 1 - KIP 2 yang akan beroperasi di IUP-OP PT Jelajah Pelindo Persada perairan laut Rambat. 

"Surat dari perusahaan ini kami tindak lanjuti dengan melakukan rapat koordinasi bersama Forkominda Bangka Barat dan beberapa instansi lain pada tanggal 5 Juni 2018 kemarin. Pada Rakor itu, hasil nya bahwa kami semua sepakat untuk menghimbau kepada pihak perusahaan agar tidak melakukan aktivitas karena kondisi kondusifitas yang kami anggap tidak memungkinkan. Mengingat, sekarang ini kita sedang melaksanakan ibadah puasa," terang Yunan.

Kemudian, pada tanggal 5 Juni 2018 seusai melaksanakan Rakor dengan Forkominda dan sejumlah instansi terkait Pemda Bangka Barat pun membalas surat yang di layangkan oleh pihak perusahaan tersebut. 

"Surat dari perusahaan ini kita tanggapi setelah adanya hasil rapat Forkominda itu. Dan langsung di tanda tangani oleh pak Bupati Babar yang mana inti dari surat tersebut Pemda Bangka Barat tidak bisa memberikan pengamanan terhadap KIP milik PT Jelajah Marindo Persada di perairan laut Rambat karena itu domain nya bukan pemda melainkan Polda Bangka Belitung. Jadi, bukannya kami mengizinkan atau mengamankan KIP tersebut untuk beroperasi," tegas Yunan Helmi yang mewakili Bupati Bangka Barat H Parhan Ali.

Saat ini Surat Bupati Bangka Barat Nomor : 005/382/4.1.3.1/2018 tentang pembahasan rencana pengamanan operasi KIP PT Jelajah Marindo Persada tangga 5 Juni 2018 yang di tanda tangani Bupati H Parhan Ali telah beredar ke media sosial. Dengan demikian, menimbulkan berbagai asumsi dari para Netizen.

"Kami membantah keras apa yang di tuduhkan kepada kami (pemda babar,red). Karena itu semua tidak benar, dan itu fitnah. Bahkan, sampai hari ini juga saya sendiri tidak pernah bertemu dengan pihak perusahaan tersebut. Surat balasan dari kami untuk pihak perusahaan kami sampaikan kepada Kepala UPT Pertambangan Provinsi Bangka Belitung yang ada di Bangka Barat. Jadi, tidak benar kalau Pemda Babar mengizinkan atau mengamankan KIP tersebut. Karena sekali lagi pengamanan itu bukan domain nya Pemda Babar," tegas H Yunan Helmi.(ray)




Banner

Berikan Komentar

Muntok Lainnya
Kejari Babar Tulis Buku Berjudul "Kawal Keuangan Negara Penanganan Covid-19"
Kejari Babar Tulis Buku Berjudul "Kawal Keuangan Negara Penanganan Covid-19"
Selasa, 30 Juni 2020 14:55 WIB
MUNTOK -- Hampir semua orang menerima kondisi pandemi covid-19, adalah suatu hal yang membawa dampak negatif dari semua lini kehidupan,
Kapolri Cabut Maklumat Tentang Kerumunan, Ketua KPU Babar : Aturan Kampanye Pilkada Masih Menunggu PKPU
Kapolri Cabut Maklumat Tentang Kerumunan, Ketua KPU Babar : Aturan Kampanye Pilkada Masih Menunggu PKPU
Senin, 29 Juni 2020 16:24 WIB
MUNTOK -- Penyelenggaraan pilkada serentak yang akan di laksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 nanti, menyisakan berbagai dilema bagi penyelenggara
Pemkab Bangka Barat Bantu Sembako Melalui Kegiatan Pasar Murah
Pemkab Bangka Barat Bantu Sembako Melalui Kegiatan Pasar Murah
Minggu, 28 Juni 2020 20:02 WIB
MUNTOK - Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyalurkan bantuan bahan pangan pokok kepada warga membutuhkan dan terdampak
Akhiri Kegiatan di Bangka Barat, Gubernur Erzaldi Lakukan Rapat Persiapan Geopark Bangka
Akhiri Kegiatan di Bangka Barat, Gubernur Erzaldi Lakukan Rapat Persiapan Geopark Bangka
Sabtu, 27 Juni 2020 20:44 WIB
BAKIT - Mengakhiri serangkaian kegiatan di Bangka Barat, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman bersama Forkopimda Babel melakukan rapat dengan