DPRD Sesalkan Peralihan Jamkesda Ke BPJS Dilakukan Tahun 2018


DPRD Sesalkan Peralihan Jamkesda Ke BPJS Dilakukan Tahun 2018

MUNTOK -- Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat yang hadir pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak Dinas Kesehatan Babar dan BPJS bertubi-tubi mencecar dengan berbagai pertanyaan terkait kontroversi yang terjadi ditengah masyarakat mengenai peralihan pelayanan kesehatan dari Jamkesda ke BPJS.

RDP yang berlangsung di Gedung Mahlihai Betason II Kantor DPRD Babar pada Kamis (11/1) berlangsung tegang pasalnya, ada beberapa kekecewaan DPRD Babar terkait peralihan sistem pelayanan kesehatan di Babar ke BPJS.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Barat menggelar rapat terkait migrasi Jamkesda ke BPJS yang mana saat ini menuai kontroversi masyarakat Bangka Barat. Rabu (10/01/2018) sore. Pada RDP kemarin Ketua DPRD Babar, Hendra Kurniady sangat menyayangkan pemerintah daerah yang mengambil kebijakan migrasi (peralihan,red) dari Jamkesda ke BPJS dilakukan pada tahun 2018, dengan kondisi yang dianggapnya belum siap.

"Sejak adanya peralihan dari Jamkesda ke BPJS ini banyak sekali keluhan masyarakat yang kita dengarkan. Bahkan, teman teman dewan sini mengalami pelayanan yang kurang memuaskan, "keluh Hendra Kurniadi Ketua DPRD Babar, Kamis (11/1) sore.

Menurut Hendra, peralihan pelayanan kesehatan di Babar dari Jamkesda ke BPJS sebagaimana di amanatkan oleh Undang-Undang tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat dilakukan pada tahun 2019. Tidak hanya di tahun 2018 seperti saat ini.

"Sebetulnya kondisi kita belum siap untuk itu (peralihan,red) sosialisasi tentang masih sangat minim yang dilakukan oleh pemda kita. Dan peralihan ini sebetulnya sudah kita sarankan kepada pihak pemda baik pada rapat-rapat resmi sebaiknya dilakukan ditahun 2019 saja, tidak tahun ini karena secara aturan tahun 2019 itu seluruh daerah itu harus mengalihkan sistem pelayanan kesehatan daerah ke BPJS," sesal politisi dari PKS Babar Hendra Kurniadi. Kamis (11/1) sore.

Selain itu, menurut Hendra adanya kontroversi ditengah-tengah masyarakat Babar mengenai peralihan jaminan kesehatan di Babar tidak lain disebabkan minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemda Babar maupun BPJS mengenai pelayanan kesehatan.

"Maka kita undang kemarin itu, untuk mencari solusi bagaimana agar pelayanan kesehatan kedepannya semakin baik artinya kita akan carikan solusi yang terbaik untuk masyarakat Bangka Barat  supaya masyarakat bisa menikmati proses kesehatan pelayanan yang baik," tandasnya.(ray)





Berikan Komentar

Muntok Lainnya
KPUD Babar Sosialisasi Pemilu
KPUD Babar Sosialisasi Pemilu
Kamis, 15 November 2018 06:24 WIB
MUNTOK - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggiatkan sosialisasi kepemiluan kepada kelompok masyarakat untuk meningkatkan
PN Muntok Sudah Mengelar Dua Kali Sidang
PN Muntok Sudah Mengelar Dua Kali Sidang
Kamis, 15 November 2018 06:23 WIB
MUNTOK - Pengadilan Negeri (PN) Muntok, kabupaten Bangka Barat (Babar) telah dua kali mengelar sidang, pasca di resmikan oleh
Sat Pol Air Babar Gelar Giat Sosial
Sat Pol Air Babar Gelar Giat Sosial
Kamis, 15 November 2018 06:19 WIB
MUNTOK - Dalam rangka memperingati HUT ke-63 Satuan Polisi Perairan (Polair), Sat Polair Polres Bangka Barat (Babar), mengelar kegiatan
Sebanyak 150 Regu Ramaikan Lintas Alam Bukit Menumbing 2018
Sebanyak 150 Regu Ramaikan Lintas Alam Bukit Menumbing 2018
Minggu, 11 November 2018 10:16 WIB
MUNTOK-- Sebanyak 150 regu meramaikan lomba lintas alam bukit Menumbing 2018, yang di gelar oleh Dinas Pemuda dan Kabudayaan (Disparbud),