Wabup Sidak, Staf Inspektorat Kocar Kacir


Wabup Sidak, Staf Inspektorat Kocar Kacir

    MUNTOK - Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pekerja Harian Lepas (PHL) Inspektorat Bangka Barat (Babar) kocar kacir usai melihat kehadiran Wabup Babar Markus.,SH. Kedatangan Markus ke Inspektorat tersebut dalam rangka melakukan sidak ke SKPD yang sebelumnya tidak ia rencanakan. "Lagi apa ini?" tanya Markus kepada beberapa staf yang ada di ruangan Inspektur Pembantu 2 (Irban).

    Namun seketika Markus tampak berang ketika melihat seleberan yang tertempel di dinding ruangan tersebut. Menurut Markus bahwa selebaran ini tidak pantas ditempelkan di tempat umum, karena isinya sama sekali akan memberatkan staf pegawai yang ada di Kantor Inspektorat. "Ini apa maksunya?" tanya Markus lagi sembari menunjukan selebaran yang bertuliskan "dilarang membawa HP ke ruang inspektur".

    Tidak puas dengan dengan jawaban staf yang ada di ruang Irban 2, Markus pun langsung menghubungi Kepala Inspektorat Babar Achmad Syaifudin yang pada saat itu sedang ke pemprov. "Halo pak Achmad, ini apa maksud selebaran dilarang membawa HP ke ruang inspektur. Ini kebijakan bapak sendiri ya? Apa dasar hukumnya kebijakan ini? tidak boleh seperti ini pak, besok bapak ke ruang saya, jelaskan ke saya apa dasar hukum kebijakan yang bapak keluarkan ini," ucap Markus dengan nada sedikit meninggi saat menghubungi Achmad Syaifudin melalui telepon genggamnya.

    Menurut Markus, kebijakan seperti ini tidak boleh dilakukan karena ini akan mengganggu pelayanan publik. Selain itu, staf akan merasa terbebani dengan kebijakan tersebut. "Tidak boleh seperti itu, bupati dan wakil bupati saja tidak pernah seperti itu, wartawan saja kalau ke ruangan saya mau rekaman saja ndak masalah, ndak pernah ada larangan seperti itu," ucap Markus.

    Sementara itu, Kepala Inspektorat Babar H Achmad Syaifudin mengatakan bahwa hal tersebut sama sekali tidak ia ketahui. Namun, dirinya mengakui pernah memberikan instruksi serupa dengan salah satu staf PHL dalam rangka menciptakan tata tertib dilingkungan kantor Inspektorat Babar. "Jujur saja saya kaget waktu ditelepon pak wabup, karena saya tidak mengetahui sama sekali selebaran tersebut. Memang ada saya instruksikan itu ke staf PHL, tapi bentuknya bukan seperti itu. Hanya untuk penerapan tata tertib saja, seperti tidak mengangkat HP atau mensilentkan HP pada saat masuk ruang saya," kilah Achmad Syaifudin saat dihubungi.

    Ia pun mengatakan, keberadaan selebaran tersebut secara hukum itu belum sah karena belum ada stempel dan belum dibubuhi tanda tangan Inspektur Babar. Dirinya pun menyadari betul selaku Inspektur dirinya harus bicara soal regulasi apabila sebuah keputusan/kebijakan yang dikeluarkan bertentangan dengan aturan yang diatasnya maka keputusan/kebijakan tersebur tidak sah. "Selebaran itu kan belum ada cap dan tanda tangan saya, maka belum sah. Dan saya menyadari betul selaku inspektur harus ada regulasi yang jelas dulu untuk membuat suatu kebijakan yang akan saya keluarkan, dan itu tidak boleh bertentangan dengan aturan yang diatasnya maka suatu keputusan/kebijakan tersebut tidak sah," jelasnya.

    Selain itu, dirinya mengakui bahwa penempelan selebaran di dinding ruangan tanpa sepengetahuan Inspektur, karena pada saat ditempelkan dirinya tidak berada ditempat. "Saya tidak tahu pak kalau sudah ditempel, ini tanpa sepengatahuan saya karena saya tidak berada ditempat. Jadi, otomatis saya akui kata-kata yang ada diselebaran tersebut bukan dari inspektur, dan baru ditempelkan hari ini Rabu (26/10) ketika saya tidak di kantor," pungkasnya.(ray)





Berikan Komentar

Muntok Lainnya
Selamat Jalan AKBP Firman, Selamat Datang AKBP M Adenan
Selamat Jalan AKBP Firman, Selamat Datang AKBP M Adenan
Selasa, 17 September 2019 10:17 WIB
MUNTOK - Tampuk pimpinan dijajaran Polres Bangka Barat kembali mengalami pergantian, sebelumnya tongkat komando tersebut dipegang oleh AKBP Firman Andreanto
Warga Enam Desa Minta Blok B 10 Perkebunan Kelapa Sawit PT Sawindo Kencana Dibebaskan Untuk Tambang Rakyat
Warga Enam Desa Minta Blok B 10 Perkebunan Kelapa Sawit PT Sawindo Kencana Dibebaskan Untuk Tambang Rakyat
Selasa, 10 September 2019 10:53 WIB
TEMPILANG- Masyarakat dari enam desa di Kecamatan Tempilang meminta PT Timah, Tbk, untuk mengeluarkan izin pertambangan yang dilakukan oleh
Operasi Patuh Menumbing 2019, 225 Tilang Dikeluarkan Selama Lima Hari
Operasi Patuh Menumbing 2019, 225 Tilang Dikeluarkan Selama Lima Hari
Kamis, 05 September 2019 11:25 WIB
MUNTOK -- Selama lima hari pelaksanaan Operasi Patuh Menumbing 2019 di Bangka Barat, sudah ada 225 sanksi tilang yang dikeluarkan
Sumber Air Baku Menipis, PDAM Babar Terapkan Sistem Ganjil Genap
Sumber Air Baku Menipis, PDAM Babar Terapkan Sistem Ganjil Genap
Kamis, 05 September 2019 11:23 WIB
MUNTOK -- Sumber air baku PDAM Sejiran Setason berasal dari Kolong Babi sudah mulai menipis, bahkan dikhawatirkan akan kering dalam