KNPI: Resentralisasi UU Minerba Membelakangi Spirit Otonomi Daerah Dan Demokrasi


KNPI: Resentralisasi UU Minerba Membelakangi Spirit Otonomi Daerah Dan Demokrasi

RADARBANGKA.CO.ID - Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sepriyandi menyatakan, sektor pertambangan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba), secara tidak langsung sudah melemahkan semangat otonomi daerah. Yang menjadi persoalan dalam hal ini pemberian izin usaha sudah bukan lagi jadi bagian desentralisasi pemerintah daerah.

Pengembalian kewenangan ini, ia katakan sebagai resentralisasi kewenangan, hal ini dikhawatirkan mempermudah rentannya praktik korupsi di pusat dan sarat akan kepentingan. Kemudian disisi lain efektivitas pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat terhadap pengelolaan pertambangan minerba menjadi persoalan dan akan menimbulkan kegaduhan di kemudian hari.

Menurut sepriyandi, resentralisasi kewenangan itu tercermin melalui perubahan pada Pasal 4, serta penghapusan Pasal 7 dan 8. Pasal 4 ayat (2) dalam RUU Minerba kini berbunyi, penguasaan mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan undang-undang. 

“Resentralisasi kewenangan ke pemerintah pusat tanpa mempertimbangkan kapasitas pemerintah pusat dalam membina dan mengawasi. Serta cenderung abai kepada kepentingan pemerintah daerah”tegasnya. 

"UU Minerba sudah melemahkan semangat otonomi daerah, karena terkait perizinan dan pengolahan sumber daya alam menjadi kewenangan pemerintah pusat dan itu tidak berbanding lurus dengan semangat otonomi daerah," ujarnya kepada Rada Bangka Jumat (03/06/2020) di Koba.

Hal itu dikemukakannya menanggapi upaya dan sikap Gubernur Babel Erzaldi Rosman Djohan untuk menggungat UU Minerba karena dinilai terjadi ketimpangan kewenangan dan tidak realistis.

"Upaya yang dilakukan Gubernur Babel Erzaldi Rosman Djohan tentu kami dukung karena memang tidak realistis, dimana aturan sepenuhnya menjadi kewenangan pusat sementara persoalan lain terkait dengan persoalan sosial dan hukum diserahkan kepada daerah," ujarnya.

Ia juga mengatakan, UU Minerba secara tidak langsung mengekang daerah untuk membangun pada sektor pertambangan dan daerah tidak dapat untuk bergerak lebih jauh dalam mengatasi persoalan tambang.

"Sementara semangat otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk membangun dan mengurus daerahnya sendiri, kendati memang ada hal tertentu yang harus disingkronisasikan dengan pemerintah pusat," tandasnya.

Ia menilai pemerintah pusat juga masih mengambang dalam menjalankan UU Minerba karena tidak mengakomodasi semua persoalan yang terjadi terkait dengan sektor pertambangan.

" saya rasa tentu saja frasa norma mengejutkan ini mereduksi kewenangan pemerintah daerah dalam penguasaan minerba. Sebab, adanya peralihan kewenangan pengelolaan minerba kepada pemerintah pusat, termasuk kewenangan dalam pemberian izin. Sementara dampak sosial dan konflik pertambangan yang terjadi di tengah masyarakat semuanya diserahkan kepada daerah dan ini jelas timpang dan tidak realistis," tegasnya.(cr02)




Banner

Berikan Komentar

Koba Lainnya
Cabup Bateng, Heri Erfian Dinyatakan Sembuh Covid-19
Cabup Bateng, Heri Erfian Dinyatakan Sembuh Covid-19
Selasa, 27 Oktober 2020 20:52 WIB
KOBA - Setelah melewati proses perawatan intensif di RSUD Provinsi Babel, calon Bupati Kabupaten Bangka Tengah (Bateng), Herry Erfian akhirnya
 Cegah Paham Radikalisme dan Anti Pancasila, KNPI Bateng Gandeng Guru Ngaji dan Marbot
Cegah Paham Radikalisme dan Anti Pancasila, KNPI Bateng Gandeng Guru Ngaji dan Marbot
Minggu, 25 Oktober 2020 16:30 WIB
KOBA - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bangka Tengah (Bateng), Jumat (23/10/2020) mengajak marbot masjid dan para guru ngaji
PPP Bateng Berduka, Anggota DPRD Babel M Yunus Meninggal Dunia
PPP Bateng Berduka, Anggota DPRD Babel M Yunus Meninggal Dunia
Sabtu, 17 Oktober 2020 01:41 WIB
KOBA - Keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) mengungkapkan rasa duka cita atas meninggalnya anggota DPR
Pilkada Bateng 2020, KPU Tetapkan 129.172 DPT
Pilkada Bateng 2020, KPU Tetapkan 129.172 DPT
Sabtu, 17 Oktober 2020 01:15 WIB
KOBA- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) menetapkan Dafar Pemilih Tetap (DPT) pilkada Bateng sebanyak 129.172.