Ketua Bapemperda DPRD Bateng Sesalkan Pemberitaan Menyudutkan Tanpa Konfirmasi


Ketua Bapemperda DPRD Bateng Sesalkan Pemberitaan Menyudutkan Tanpa Konfirmasi

KOBA - Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bangka Tengah (Bateng) Maryam SH MH meluruskan pemberitaan online sepihak oleh salah satu media pada Sabtu (2/11) yang menyebutkan Maryam dengan bahasa arogan kepada salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Disbudparpora Bateng saat memimpin Rapat Penentuan Skala Prioritas Raperda 2020, Jumat (1/11) lalu.

Maryam dalam konferensi pers kepada sejumlah awak media di kantor DPRD Bateng, Senin (4/11) pagi, meluruskan, jika dalam pemberitaan salah satu media mengenai diminta keluar Budi Randa seorang ASN dalam rapat penentuan skala priotas Raperda tersebut hanya kesalahan pemahaman atau penafsiran semata. 

"Karena permasalahan tersebut sudah dimuat online salah satu media lokal, maka saya wajib meluruskan karena dalam pemberitaan tersebut tidak berimbang sama sekali terkesan sangat memojokkan saya pribadi. Bahkan, wartawan yang bersangkutan sampai berita tersebut dinaikkan tidak ada upaya konfirmasi apapun ke saya, tidak ada juga telpon-telpon saya, ini patut disayangkan karena menyangkut nama baik orang lain, jika merunut pada aturan UU pers," tegas Maryam.

Lanjutnya, dalam rapat Jumat itu, ada 11 judul Raperda yang dibahas, kemudian ditambah satu Raperda lagi yang belum disampaikan lewat paripurna. Semua OPD, pastinya berkeinginan semua Raperda mereka masuk skala prioritas termasuk dari Disbudparpora menyampaikan Raperda retribusi jasa usaha di sejumlah objek wisata.

"Mandat resmi kami terima dari Sekdin Budparpora ada dua Kabid yang dimandatkan yakni Kabid Pariwisata dan Kabid Pemuda Olahraga. Pada kesempatan itu, pihak Disparbudpora menyampaikan Raperda tentang PAD retribusi jasa usaha dibeberapa titik wisata diantaranya Kolam Renang Internasional di Desa Jeruk, RTH Pantai Terentang, hingga objek Wisata Pantai Tapak Antu, ya ada sekitar 8 titik untuk dipungut PAD nya," ungkapnya.

Dalam penyampaian itu, pihak Dispabudpra menyampaikan PAD yang ditargetkan 8 titik tersebut tidak lebih Rp10juta pertahun. "Sementara mereka mendesak untuk raperda tersebut menjadi skala prioritas, perlu diketahui Perda Perda ini dibuat membutuhkan anggaran yang tidak kecil bilamana PAD ditargetkan hanya Rp10juta saja," katanya.

Sambung Maryam, pihaknya menanyakan sejauh mana kesiapan sarpras dan penunjang lainnya misalkan infrastruktur jalan menuju wisata Tapak Antu sebagian adminstrasinya masuk Pemprov Babel, portal pantai RTH Terentang, hingga kolam renang internasional.

Pihaknya menyarankan, agar Raperda yang disampaikan Dispabudpra di bahasan untuk di masa persidangan berikutnya dengan alasan mereka melakukan persiapan-persiapan matang agar pada saat raperda ditetapkan menjadi Perda sudah bisa ditindaklanjuti. Namun sudah diberi solusi pun tetap diberi ruang untuk diskusi, agar hasil yang diputuskan bisa dipahami maksud dan tujuannya. Setelah melalui diskusi yang lumayan alot dan hangat serta kedua belah pihak hampir menemukan kata sepakat, kala itu Budi dari pihak Dispabudpora menginterupsi saat pembahasan sudah klimaks, kemudian ngotot memutar ulang kembali untuk membahas retribusi jasa usaha agar Raperda disetujui untuk skala prioritas. 

"Pembahasan sudah hampir menemukan kesepakatan, terkait saran dan langkah persiapan yang harus dilakukan pihak Dispabudpora kedepannya. Namun, dijedah kembali oleh saudara Budi. Beberapa kali beliau diingatkan bahwa ini sudah dibahas tapi masih tetap ngotot membahas apa yang sudah dibahas, maka dari itu saya selaku Ketua Bapem Perda meminta beliau (Budi, red) untuk keluar saja dari rapat. Kemudian, menepuk meja dengan tangan kiri, itu hanya untuk menenangkan yang bersangkutan untuk tidak membahas Kembali apa yang sudah mempunyai titik temu dari sebuah persoalan yang ada. Pilihannya  memang hanya dua, dia dengan kesadaran harus keluar sendiri dari ruang rapat atau dipinta keluar. Kalau saya menepuk meja dengan tangan kiri kala itu, tak lebih hanya untuk menenangkan suasana rapat," tegasnya.

"Dalam hal ini, saya juga menilai saudara Budi juga korban, dari kebelum siapan OPD untuk membahas Raperda yang bakal disampaikan dalam rapat pembahasan," sambung Maryam. 

Lanjutnya, kalau memang dipemberitaan online di media lokal menyebutkan atas sikap Maryam yang dianggap keras kepada ASN atau OPD sehingga katanya banyak yang merasa tidak senang, seharusnya jawabanya ada pada mereka sendiri membahas dengan myertai data yang lengkap atau harus menerima keritikan keras ini, bukan masalah  senang atau tidak senang. Namun yang dikedepankan kita rapat ini membahasan sesuatu yang penting menyangkut kepentingan seluruh masyarakat Bateng.

"Tolong dicatat, satu kesalahan saya (Maryam) yakni terlalu peduli untuk kemajuan Kabupaten Bateng andai pun ini dianggap kesalahan. Jujur saja sudah terlalu sering disampaikan pada rekan OPD mari persiapkan dan rencanakan dengan baik dan matang. Bagi OPD yang sigap saya juga memberikan apresiasi, namun ada juga OPD yang perlu dikritik untuk sebuah kemajuan dan perubahan saya fikir ini memang jadi fungsi Dewan sebagai pengawasan," tegas Maryam.

Sementara Budi Randa saat dikonfirmasi awak media, mengatakan dirinya hadir dalam rapat Penentuan Skala Prioritas Raperda 2020 tersebut sebelumnya ditelpon langsung oleh Kepala Dinas untuk hadir mengikuti rapat.

"Saya ditelepon langsung oleh Pak Kadis (Kepala Dinas, red) untuk hadir, intinya kami dari dinas nurut saja. Namum, ada baiknya Maryam pelan-pelan saja tidak perlu panas dengan menepuk meja dan main usir dari rapat," tandas Budi. (and)





Berikan Komentar

Koba Lainnya
Pemda Bangka Tengah Sampaikan Propemperda 2020
Pemda Bangka Tengah Sampaikan Propemperda 2020
Rabu, 13 November 2019 14:00 WIB
KOBA - Setelah Raperda Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) tahun anggaran 2019 disampaikan, dalam Paripurna bertempat di gedung DPRD Bateng, Rabu
Pemda Bangka Tengah Sampaikan Dua Raperda 2019
Pemda Bangka Tengah Sampaikan Dua Raperda 2019
Rabu, 13 November 2019 14:18 WIB
KOBA - Bupati Bangka Tengah (Bateng) DR Ir H Ibnu Saleh MM melalui Wabup Yulianto Satin, menyampaikan dua Rancangan Peraturan
MUI Bateng Gelar Pembinaan Ibadah Syariah
MUI Bateng Gelar Pembinaan Ibadah Syariah
Selasa, 12 November 2019 12:00 WIB
KOBA - Sebanyak 220 peserta terdiri dari Pengurus Masjid, Petugas Pengurus Jenazah Desa, Penghulu Desa, Pengurus MUI, Ikatan Remaja Masjid
Bupati Ibnu Harap Lulusan CPNS 2019 Putra Daerah Mendominasi
Bupati Ibnu Harap Lulusan CPNS 2019 Putra Daerah Mendominasi
Selasa, 12 November 2019 14:30 WIB
KOBA - Bupati Bangka Tengah (Bateng) Dr Ir H Ibnu Saleh MM menyampaikan harapannya, agar tes CPNS pada awal 2020