Polsek Sungaiselan Terkesan Tebang Pilih, Tambang DAS Lampur Ditertibkan, Tambang DAS Simpang Gedong Tak Tersentuh


Polsek Sungaiselan Terkesan Tebang Pilih, Tambang DAS Lampur Ditertibkan, Tambang  DAS Simpang Gedong Tak Tersentuh

SUNGAISELAN - Penertiban aktivitas tambang di wilayah hukum Polsek Sungaiselan dinilai warga terkesan tebang pilih, karena sebelumnya Polsek Sungaiselan telah menertibkan aktivitas tambang di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kolong Gino Desa Sungaiselan Atas dan DAS Desa Lampur. 

Namun, aktivitas puluhan penambang tetap santai beroperasi di kawasan DAS Simpang Gedong yang juga masuk kawasan Hutan Produksi (HP) dan saat ini dalam proses normalisasi pengerukan oleh Pemda Bangka Tengah. 

"Kapolsek Sungaiselan jangan tebang pilih dan banyak dalih, kami pertanyakan kenapa di seputaran DAS Simpang Gedong, Desa Lampur, Kecamatan Sungaiselan yang juga masuk kawasan hutan itu bisa bekerja dengan santainya sementara penambang di DAS Lampur dirazia, ini patut dipertanyakan!," ujar salah seorang masyarakat Desa Lampur saat menghubungi Redaksi Radar Bangka, Senin (11/2/2019), malam.

Dia juga merasa janggal dan aneh, warga Desa Lampur yang ingin menambang di desanya sendiri namun dilarang, sementara penambang di kawasan DAS Simpang Gedong itu asalnya darimana.

"Kalau penertiban, jangan tebang pilih. Kami juga sempat berfikir, ada apa dengan media di Bangka Tengah ini karena yang penertiban tambang di DAS Lampur pada Jum'at (8/2) pekan kemarin diekspose, sementara aktivitas tambang di DAS Simpang Gedong tidak terekspose dan masih santai beroperasi sampai sekarang ini," tegasnya.

Sementara Kapolsek Sungaiselan, Iptu Mulya Sugiharto SIK saat dikonfirmasi via sellulernya terkait aktivitas tambang di kawasan DAS dan hutan Simpang Gedong hingga Desa Keretak itu tidak merespon, sama halnya saat di WhatsApp hanya ceklist saja.

Sedangkan Kepala Dinas PU Bangka Tengah, melalui Kasi Eddy, mengatakan pihaknya sudah merima informasi dari masyarakat termasuk juga Satpolpp Kecamatan Sungaiselan, jika aktivitas tambang di seputaran aliran DAS Simpang Gedong yang juga mengalir ke Desa Puput dan Keretak itu saat ini kembali sangat ramai ditambang. 

"Kami juga heran, sebetulnya ini ada apa. Kami akan turun kembali ke lokasi, karena bilamana normalisasi Sungai disana yang tengah dikerjakan sampai rusak dan kembali banjir, tentunya masyarakat luas dan akan merima dampaknya hanya oleh karena kepentingan dan keuntungan segelintir orang, kemudian akhirnya Pemda Bangka Tengah yang dituding tidak bisa mengatasi banjir," tegasnya.

Sedangkan Ketua LSM KCBI Babel, Edi Muslim kembali mempertanyakan sikap dan keseriusan aparat penegak hukum di Kecamatan Sungaiselan termasuk Dinas Kehutanan terkait yang membidangi DAS, Hutan maupun Polhut. Bahkan plang kawasan DAS di Lampur itu sudah hilang entah kemana. 

"Ingat!, Jabatan anda selaku penegak hukum adalah amanah, yang salah katakan salah yang benar katakan benar. Karena itu semua akan dipertanggungjawabkan baik dengan manusia maupun di akhirat kelak," tegasnya.

Edi berharap, jangan sampai juga media seolah-olah hanya dijadikan alat kepentingan oknum, misalkan saat razia penertiban secara persuasif oleh pihak Kepolisian minta diekspose ke media, kemudian tak lama berselang aktivitas tambangnya kembali berjalan dengan tenang dan santai. Setelah mencuat lagi, sosialisasi penertiban lagi secara persuasif seolah-olah lokasi dimaksud sudah steril, kemudian beraktivutas lagi. dan begitu-begitu saja seterusnya.

 "Kalau begitu-begitu saja, artinya penegakan hukum di Kecamatan Sungaiselan itu khusus untuk penambangan ilegal di kawasan terlarang sangatlah terlampau kendor dan fleksibel serta patutlah juga dipertanyakan ada apa?. Saya yakin akan netralitas media dalam menyampaikan informasi riil sesuai fakta lapangan, khususnya masalah tambang ilegal yang lagi jadi sorotan di Kecamatan Sungaiselan saat ini bukan berdasarkan rilis semata," tegasnya.

Sementara Humas PT Timah, Anggi Siahaan, menyikapi statement Kapolsek Sungaiselan disalah satu media baru-baru ini mengatakan kawasan HP-DAS Lampur tepatnya di Dum Jebol yang sempat ditambang itu masuk dalam kawasan IUP PT Timah, maka Anggi menegaskan bisa saja ada kemungkinan masuk kawasan IUP kendati berada di areal Hutan Produksi (HP) hanya saja kalau masuk di kawasan DAS, kendati masuk dalam IUP maka aturannya berbeda apalagi jika aktivitas tambangnya ilegal.

"Kalau memang terbukti dikatakan  masuk kawasan IUP PT Timah, maka sifatnya tetap kami akan selamatkan asetnya, hanya saja kalau tidak ada SPK dari PT Timah ya tidak dibenarkan juga aktivitasnya," tegas Anggi. (rb)





Berikan Komentar

Koba Lainnya
Bupati Ibnu Saleh Meninjau UNBK SMP dan USBN SD
Bupati Ibnu Saleh Meninjau UNBK SMP dan USBN SD
Senin, 22 April 2019 19:37 WIB
"Peserta dengan nilai terbaik akan diberikan reward, terlebih jika bisa sampai terbaik tingkat Provinsi Babel" (Bupati Ibnu Saleh)
Gelar FGD, Pemda Bateng Pererat Harmonisasi Dengan Media
Gelar FGD, Pemda Bateng Pererat Harmonisasi Dengan Media
Senin, 22 April 2019 19:35 WIB
KOBA - Guna meningkatkan silaturahmi dan keharmonisan, maka Pemda Bangka Tengah (Bateng) menggelar Forum Grup Diskusi (FGD) Jurnalis dengan Pemda
Rapat Pleno Rekapitulasi Suara PPK Koba Lancar
Rapat Pleno Rekapitulasi Suara PPK Koba Lancar
Minggu, 21 April 2019 09:20 WIB
KOBA - Prosesi rapat pleno terbuka hasil penghitungan surat suara Pemilu 2019 tingkat Kecamatan Koba yang digelar di GOR Bulutangkis
Undangan Telah Disebar, Pleno Kecamatan Lubukbesar Diundur
Undangan Telah Disebar, Pleno Kecamatan Lubukbesar Diundur
Jum'at, 19 April 2019 16:42 WIB
LUBUKBESAR - Salah seorang Caleg Partai Nasdem Dapil 1 Kecamatan Koba-Lubukbesar, Yani Basaroni, meminta pihak penyelenggara mengklarifikasi kenapa pleno yang