Pengusaha AN Disebut-sebut Sebagai Bos Tambang Pasir Ilegal Desa Munggu


Pengusaha AN Disebut-sebut Sebagai Bos Tambang Pasir Ilegal Desa Munggu

POLEMIK aktivitas tambang pasir di Desa Munggu, Kecamatan Sungaiselan yang sempat ditertibkan dan dihentikan oleh tim dari UPTD KPHP Sungaisembulan, Kecamatan Sungaiselan dan Satpolpp pada Jumat (14/12) pekan kemarin memunculkan satu nama pengusaha Pangkalpinang yakni AN yang disebut-sebut sebagai "Bos" tambang pasir disana.

"Informasinya sih seperti itu, AN yang punya aktivitas tambang pasir disana (Desa Munggu, red)," ujar narasumber kepada media ini.

Untuk menelusuri kebenarannya informasi yang menyebut AN merupakan "Bos" tambang pasir di Desa Munggu tersebut maka media ini, Senin (17/12) kemarin telah mencoba mengkonfirmasi AN di nomer telepon sekaligus WhatsApp +628117173*** namun tidak aktif. 

Tak sebatas itu, media ini mencoba mengkonfirmasi UPTD KPHP Sungaisembulan untuk mempertanyakan kebenaran AN yang disebut-sebut ada di aktivitas tambang pasir di Muntel Desa Munggu itu. Namun Kepala UPTD KPHP Sungaisembulan, Badariah SAg MAP mengatakan, jika pihaknya masih menunggu kejelasan dokumen aktivitas tambang pasir itu.

"Belum bisa, karena KPH masih menunggu pihak yang akan menyiapkan dokumen yang katanya izin dari Kementerian. Kita tunggu sampai dengan tiga hari kedepan," ungkap Badariah kepada harian ini, Senin (17/12) sore.

Namun pastinya, ditegaskan Badariah, pihaknya telah menindaklanjuti dengan pengamanan tambang pasir kemarin adalah hasilnya. Dikatakannya, saat pengamanan ada tiga oknum aparat TNI AL namun mereka bersikap kooperatif dan aktivitas tambang pasir pun dihentikan saat itu juga. 

"Kemudian, pengamanannya kami serahkan dan laporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," tegasnya.

Dikatakan jika yang semestinya bertanggungjawab atas masalah ini adalah PT Agrindo Persada Lestari (PT APL) selaku pengelola kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) karena aktivitas tambang pasir itu ada di kawasan mereka.

"Sebelumnya, pihak PT APL telah kami layangkan surat pemberitahuan jika kawasan yang ditambang itu adalah masuk kawasan HTI. Namun kalau mereka lamban bergerak, dalam beberapa hari kedepan terpaksa kami yang memprosesnya sesuai aturan hingga ke Kementerian Gakkum," tegasnya.

Selain itu, jikalau dikatakan lahan yang digarap tambang pasir itu dikatakan pihak PT APL kurang produktif untuk tanaman, maka semestinya selaku yang diserahi mengelola kawasan HTI tetap harus bertanggungjawab. "Mau dikatakan produktif atau tidak produktif, pastinya PT APL harus bertanggungjawab. Jangankan yang dikatakan lahan kurang produktif, lahan yang produktif saja yang masuk kawasan HTI apakah sudah tergarap?," tegasnya.

Sementara Menejer PT APL, Edi saat dikonfirmasi Senin malam melalui nomer ponselnya 08217024*** untuk mempertanyakan kenapa PT APL terkesan melakukan pembiaran sehingga aktivitas tambang pasir di Muntel Desa Munggu itu sempat beroperasi kurang lebih dua pekan. Namun, nomer ponsel sedang dalam keadaan tidak aktif begitupun WhatsApp dalam keadaan pending.

Sementara sebelumnya Camat Sungaiselan, Rezania mengatakan, tim yang turun ke lapangan pada Jumat (14/12) terdiri dari KPHP Sungaisembulan, pihak Kecamatan Sungaiselan, Satpolpp, juga perangkat Desa Munggu dan Desa Lampur.

"Aktivitas tambang pasir dihentikan, namun kurang tahu punya siape. Kalau kuasa lapangan atasnama Brouy orang Pangkalpinang," tandas Camat Reza. 

Untuk diketahui, dalam pasal 92 disebutkan bahwa, Orang perseorangan yang dengan sengaia a) Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 17 ayat (2) huruf b dan/atau b) Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a. Maka, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp.1,5miliar dan paling banyak Rp.5miliar berdasarkan UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. (Rb)





Berikan Komentar

Koba Lainnya
Kolam Renang Aquatic Harus Bermanfaat Optimal
Kolam Renang Aquatic Harus Bermanfaat Optimal
Selasa, 15 Januari 2019 22:43 WIB
PANGKALANBARU - Pelaksanaan pembangunan venue kolam renang Aquatic untuk Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) V 2018, telah selesai dilaksanakan oleh tuan
Kadinkes Bateng Jamin  Rekrutmen PKK Tak Ada Titipan
Kadinkes Bateng Jamin Rekrutmen PKK Tak Ada Titipan
Selasa, 15 Januari 2019 12:42 WIB
KOBA - Untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) membuka kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk
Kabupaten Bangka Tengah Kembali Raih Penghargaan Adipura
Kabupaten Bangka Tengah Kembali Raih Penghargaan Adipura
Senin, 14 Januari 2019 13:59 WIB
KABUPATEN Bangka Tengah (Bateng) kembali menerima penghargaan Adipura untuk dua tahun berturut-turut. Pemkab Bateng merupakan salah satu dari 129 kabupaten/kota
Aktivitas Tambang Pasir Ilegal Desa Munggu,  Apakah Cuma Distop atau Diproses Hukum?
Aktivitas Tambang Pasir Ilegal Desa Munggu, Apakah Cuma Distop atau Diproses Hukum?
Minggu, 16 Desember 2018 23:02 WIB
SUNGAISELAN - Aktivitas tambang pasir yang diduga kuat ilegal di Desa Munggu berbatasan dengan Desa Lampur sejak dua pekan terakhir