Pengusaha AN Disebut-sebut Sebagai Bos Tambang Pasir Ilegal Desa Munggu


Pengusaha AN Disebut-sebut Sebagai Bos Tambang Pasir Ilegal Desa Munggu

POLEMIK aktivitas tambang pasir di Desa Munggu, Kecamatan Sungaiselan yang sempat ditertibkan dan dihentikan oleh tim dari UPTD KPHP Sungaisembulan, Kecamatan Sungaiselan dan Satpolpp pada Jumat (14/12) pekan kemarin memunculkan satu nama pengusaha Pangkalpinang yakni AN yang disebut-sebut sebagai "Bos" tambang pasir disana.

"Informasinya sih seperti itu, AN yang punya aktivitas tambang pasir disana (Desa Munggu, red)," ujar narasumber kepada media ini.

Untuk menelusuri kebenarannya informasi yang menyebut AN merupakan "Bos" tambang pasir di Desa Munggu tersebut maka media ini, Senin (17/12) kemarin telah mencoba mengkonfirmasi AN di nomer telepon sekaligus WhatsApp +628117173*** namun tidak aktif. 

Tak sebatas itu, media ini mencoba mengkonfirmasi UPTD KPHP Sungaisembulan untuk mempertanyakan kebenaran AN yang disebut-sebut ada di aktivitas tambang pasir di Muntel Desa Munggu itu. Namun Kepala UPTD KPHP Sungaisembulan, Badariah SAg MAP mengatakan, jika pihaknya masih menunggu kejelasan dokumen aktivitas tambang pasir itu.

"Belum bisa, karena KPH masih menunggu pihak yang akan menyiapkan dokumen yang katanya izin dari Kementerian. Kita tunggu sampai dengan tiga hari kedepan," ungkap Badariah kepada harian ini, Senin (17/12) sore.

Namun pastinya, ditegaskan Badariah, pihaknya telah menindaklanjuti dengan pengamanan tambang pasir kemarin adalah hasilnya. Dikatakannya, saat pengamanan ada tiga oknum aparat TNI AL namun mereka bersikap kooperatif dan aktivitas tambang pasir pun dihentikan saat itu juga. 

"Kemudian, pengamanannya kami serahkan dan laporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," tegasnya.

Dikatakan jika yang semestinya bertanggungjawab atas masalah ini adalah PT Agrindo Persada Lestari (PT APL) selaku pengelola kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) karena aktivitas tambang pasir itu ada di kawasan mereka.

"Sebelumnya, pihak PT APL telah kami layangkan surat pemberitahuan jika kawasan yang ditambang itu adalah masuk kawasan HTI. Namun kalau mereka lamban bergerak, dalam beberapa hari kedepan terpaksa kami yang memprosesnya sesuai aturan hingga ke Kementerian Gakkum," tegasnya.

Selain itu, jikalau dikatakan lahan yang digarap tambang pasir itu dikatakan pihak PT APL kurang produktif untuk tanaman, maka semestinya selaku yang diserahi mengelola kawasan HTI tetap harus bertanggungjawab. "Mau dikatakan produktif atau tidak produktif, pastinya PT APL harus bertanggungjawab. Jangankan yang dikatakan lahan kurang produktif, lahan yang produktif saja yang masuk kawasan HTI apakah sudah tergarap?," tegasnya.

Sementara Menejer PT APL, Edi saat dikonfirmasi Senin malam melalui nomer ponselnya 08217024*** untuk mempertanyakan kenapa PT APL terkesan melakukan pembiaran sehingga aktivitas tambang pasir di Muntel Desa Munggu itu sempat beroperasi kurang lebih dua pekan. Namun, nomer ponsel sedang dalam keadaan tidak aktif begitupun WhatsApp dalam keadaan pending.

Sementara sebelumnya Camat Sungaiselan, Rezania mengatakan, tim yang turun ke lapangan pada Jumat (14/12) terdiri dari KPHP Sungaisembulan, pihak Kecamatan Sungaiselan, Satpolpp, juga perangkat Desa Munggu dan Desa Lampur.

"Aktivitas tambang pasir dihentikan, namun kurang tahu punya siape. Kalau kuasa lapangan atasnama Brouy orang Pangkalpinang," tandas Camat Reza. 

Untuk diketahui, dalam pasal 92 disebutkan bahwa, Orang perseorangan yang dengan sengaia a) Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 17 ayat (2) huruf b dan/atau b) Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a. Maka, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp.1,5miliar dan paling banyak Rp.5miliar berdasarkan UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. (Rb)





Berikan Komentar

Koba Lainnya
Disdik Bateng Kembangkan Kemampuan 4K Siswa Melalui OSN
Disdik Bateng Kembangkan Kemampuan 4K Siswa Melalui OSN
Minggu, 17 Maret 2019 20:26 WIB
KOBA - Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) menggelar Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP/MTs tingkat Kabupaten tahun 2019 di Gedung
Bupati Ibnu Saleh Jalan Sehat Bersama Ribuan Warga Simpangkatis
Bupati Ibnu Saleh Jalan Sehat Bersama Ribuan Warga Simpangkatis
Minggu, 17 Maret 2019 17:44 WIB
SIMPANGKATIS - Ribuan warga di Kecamatan Simpangkatis antusias mengikuti kegiatan jalan sehat bersama Bupati Bangka Tengah (Bateng) yang digelar Minggu
Operasi Antik Manumbing 2019, Polres Bateng Amankan 4 Tersangka Narkotika
Operasi Antik Manumbing 2019, Polres Bateng Amankan 4 Tersangka Narkotika
Selasa, 12 Maret 2019 17:52 WIB
KOBA - Gelaran operasi Antik Manumbing 2019 selesai digelar Polres Bangka Tengah (Bateng) pada Senin (11/3) malam, sebanyak empat orang
Serunya Keliling Sungai Hutan Mangrove Kurau Dengan Kano
Serunya Keliling Sungai Hutan Mangrove Kurau Dengan Kano
Minggu, 10 Maret 2019 15:37 WIB
KOBA - Pengelola objek wisata hutan mangrove Desa Kurau Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung terus mengembangkan inovasi